Blsm Tidak Tepat Sasaran Di

Ekonomi · 13 Juli 2013

NGGUNTUR PURBA. KABANJAHE. Tidak mendapat Kartu Perlindungan Sosial (KPS) untuk Bantuan Langsung Sementara (BLSM), puluhan warga Desa Lausimomo (Kecamatan Kabanjahe) datangi Kantor Camat Kabanjahe untuk mengadukan nasibnya . Mereka mengadukan tentang carutmarutnya pembagian bantuan dari pemerintah pusat pasca kenaikan BBM. Pihak kecamatan yang tidak mengetahui tentang pendataan menghadirkan Badan Pusat Statistik Karo untuk menjelaskan tentang data BLSM tersebut.

Para orangtua lanjut usia, janda miskin, penyandang cacat dan warga miskin ini memprotes karena tidak mendapatkan BLSM. Mereka mempertanyakan untuk siapa sebenarnya diperuntukan BLSM. Soalnya, di desa mereka, 44 orang yang mendapatkan BLSM sebagian besar merupakan orang mampu, mempunyai rumah yang layak huni dan memiliki kendaraan.

Warga miskin ini menuntut keadilan kepada pihak kecamatan. Karena pihak kecamatan tidak mengetahui tentang pendataan BLSM, mereka menghadirkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karol untuk memberikan keterangan.

BPS menyatakan, tidak ada pendataan untuk penerima BLSM. BPS Karo terakhir mendata tahun 2011 untuk penanggulangan program perlindungan social. Karena kekurangan petugas, BPS Karo meminta data masyarakat miskin kepada perangkat desa. BPS Karo tidak tahu menahu tentang BLSM karena data penerima BLSM dari tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan yang kemudian disampaikan kekantor pos.

Untuk masyarakat miskin yang tidak dapat BLSM, tim statistik Karo menyarankan agar dibuat Musyawarah Desa bersama Perangkat Desa supaya BLSM yang tidak tepat sasaran dialihkan kepada yang berhak.

Warga miskin berharap untuk dilaksanakan pendataan ulang agar BLSM tepat sasaran dan tidak terjadi lagi carut marut program BLSM untuk warga miskin pasca kenaikan BBM.