Kolom M.u. Ginting (swedia): Sejarah Singkat Pemekaran

Akhir tahun 1950-an sampai permulaan 1960-an ada gerakan pemekaran propinsi Sumatera Timur. Ketika itu penggerak utama ialah orang-orang Karo. Dua suku lainnya, Melayu dan Simalungun, juga memilih mendukung gerakan ini. Orang-orang Karo yang sangat antusias ketika itu, selain orang-orang politik juga sangat antusias, ialah para pengusaha Karo yang ada di Medan. Ibu Karo pedagang sayur dan gula merah di Pekan Pancurbatu (Deliserdang). Hari pekannya adalah Sabtu Click foto untuk ukuran besar (Foto: Ita Apulina Tarigan).[/caption]

Gerakan ini belum jadi gerakan yang merata di kalangan suku-suku pendukungnya, dan juga tak banyak informasi dari segi argumentasi kebutuhan maupun alasan-alasan yang bisa berkembang ketika itu. Tabu 'sukuisme' dan ’primordialisme’ lebih cepat mendominasi pemikiran umum daripada kegunaan praktis pemekaran Sumtim.

Partai-partai politik yang sangat menonjol dan terdepan menentang pemekaran itu ialah PKI ketika itu, dan juga ada penentangan atau keberatan dari pihak PNI tetapi tak besar pengaruhnya. Bos PNI di Sumut ketika itu ialah Selamat Ginting, dan dia tidak menentang Sumtim.

Para penentang malah menyamakan Sumtim dengan NST (Negara Sumatra Timur) buatan Belanda pada awal kemerdekaan. Suku-suku yang paling menentang ialah orang Batak dan orang Mandailing. Dua suku ini kemudian setelah reformasi malah berlomba bikin propinsi sendiri dan yang sudah berhasil sekarang ialah Protab (ex Taput orang Batak).

Thomas Sinuraya sebagai golongan pemuda komunis ketika itu berada di depan menentang terus terang pendirian Sumtim. Thomas dan PKInya sangat menentang 'sukuisme dan primordialisme', aliran politik populer pada zaman itu (Orla). Bagi mereka 'internasionalisme' sangat lebih penting dari primordialisme atau sukuisme. Bagi mereka lebih populer semboyan ’proletar seluruh dunia bersatulah’. Pemekaran Sumtim dengan dukungan suku-suku tertentu terutama karena didominasi suku Karo atau ’borjuasi Karo’ kata mereka, sangat tidak masuk akal dan harus dilawan keras.

Thomas Sinuraya kemudian sekolah dan tinggal di Moskow, akhirnya menjadi satu-satunya perwakilan PKI di LN setelah Peristiwa 1965. Uni Soviet mengakui Thomas Sinuraya sebagai perwakilan PKI, tetapi China tidak mengakuinya karena harus mengakui Jusuf Ajitorop sebagai perwakilan yang sah PKI dan yang ada di Peking ketika itu. Dua macam pengakuan ini berakar dari pertengkaran ideologi yang sudah lama terjadi (memuncak pada permulaan 1960-an) antara dua partai komunis yang besar itu (Uni Soviet dan China).

Karena itu, di dalam tubuh PKI juga terjadi walaupun masih belum sempat terbuka, perpecahan 'ideologis' yang sangat deras. Ketika itu terkenal dengan sebutan 'jalan damai' atau 'jalan revolusi'. Jalan damai dimaksudkan jalan 'revisionis' Soviet, dan jalan lain yang didukung oleh China yaitu jalan revolusi artinya dengan kekuatan senjata, 'kekuasaan lahir dari laras senapang', seperti yang sudah terjadi dengan sejarah kekuasan di China atas pimpinan Mao Tse Tung, begitu juga Vietnam. Polpot di Kamboja adalah salah satu yang mempraktekkan teori kekuasaan laras senapang ini, tetapi gagal total.

Teori laras senapang ini juga dipakai jenderal Soeharto dalam merebut dan mempertahankan kekuasaannya, bahkan diikuti dengan pembunuhan besar-besaran (3 juta lebih) yang belum pernah ada bandingannya dalam sejarah kemanusiaan dunia. Soeharto tidak pernah sedetikpun berani lepas dari laras senapangnya. Dia sangat ketat pegang teori 'laras senapang'. Karena itu soal pemekaran daerah di sini tak pernah ada yang berani menggubris, termasuk pemekaran Sumtim. Bahkan Soeharto dengan 'laras senapang' juga menambah propinsinya yaitu Timor Timur.