Kolom M.u. Ginting:

Hukum Kolom Lingkungan Pariwisata · 14 Mei 2014

Kolom M.u. Ginting:

Dalam peristiwa Trisakti, Jokowi betul, orangnya bisa dicari.

Kalau penembakan dilakukan oleh militer tentu atas perintah dari atas oleh komandannya. Komandan tertinggi adalah panglima ABRI ketika itu ialah Wiranto. Kalau dia dihadapkan ke pengadilan dan dituntut tanggungjawabnya, tentu nanti dia akan terpaksa membongkar atau menyelidiki siapa yang memerintahkan penembakan.

Bisa juga Soeharto memerintahkan seseorang tanpa sepengetahuan Panglima ABRI, karena sang diktator masih belum turun pada 12 Mei. Tetapi, dengan memeriksa dan meminta penjelasan dari Wiranto sebagai Panglima ABRI, dia akan menyiapkan jawaban, karena dia pasti tahu seluk beluknya.

Dia tahu betul pasukan mana yang berada di Tri Sakti saat itu. Pasukan Kodam Jakarta atau Kostrad atau Kopasus. Semua pasukan ini ada komandannya. Siapa yang kasih perintah?

Belum tentu juga kalau Wiranto dapat laporan soal gerakan pasukan ini, karena sudah ada kontradiksi tajam antara berbagai panglima kesatuan menjelang pelengseran Soeharto. Semua ingin maju sendiri. Tetapi, soal ini juga yang banyak mengetahuinya ialah penglima-panglima yang bertentangan itu, dan semua masih ada orangnya.

”Orangnya bisa dicari, diselesaikan,” kata Jokowi singkat. // // Betul memang, orangnya bisa dicari, karena masih ada semua. Jokowi sendiri tentu tak mungkin mencari, tetapi orang yang harus mencari itu, harus maju. Ini tugas institusi tertentu dalam sebuah negara, konkretnya 'institusi pencari'. Setiap negara memilikinya.

Lagi-lagi di sini persoalannya ialah menjalankan tugas, bekerja, bukan ngomongkan tugas atau menuliskan atau memformulasikan tugas dalam kata-kata yang indah. Ini juga adalah salah satu trend besar perubahan zaman; kata-kata dalam tindakan atau implementasi.

Itulah yang selama ini belum banyak, masih lebih banyak formulasinya, dibandingkan implementasinya, sehingga tak banyak juga yang berubah. Bukan berarti tak perlu kata-kata dan formulasi, seperti dalam diskusi atau debat soal tertentu dalam rangka pencerahan, tetapi dominasi dan fokus harus ke implementasi.

Jokowi mempraktekkan itu di Jakarta, seperti waduk Pluit, misalnya. //