Kolom M.u. Ginting: Diskusi Dan Debat Ilmiah Bikin Perubahan

"Rachmawati sebut Megawati dan NasDem dekat dengan asing” (Merdeka.com Rabu 6 Agustus 2014). "Wakil Badan Pemenangan Pemilu PDIP Mayjen (Purn) Tubagus Hasanuddin miris dengan pernyataan calon presiden Prabowo Subianto yang menyebutkan negara Indonesia merupakan negara totaliter, fasis dan komunis. ”(Merdeka.com Rabu 6 Agustus 2014).

Rachmawati bilang ’dekat dengan asing’, bisa ditanggapi sangat bagus dari segi pembelajaran bagaimana kedekatan Megawati dan Nasdem dengan asing. Kalau kedekatan itu negatif merugikan negeri kita, tentu semua atau setidaknya mayoritas rakyat akan mendukung Rachmawati. Tetapi, ada satu perubahan dalam perkembangan dunia, bahwa ’kedekatan dengan asing’ di era Soeharto atau era dua blok, jelas apa maksudnya dan akibatnya yang sangat negatif bagi kebebasan NKRI.

Sekarang, ’kedekatan dengan asing’ sepertinya bisa jadi keharusan jangan sampai terisolasi seperti China pada era dua blok. NKRI butuh dan bahkan harus ’dekat dengan asing’. Artinya, dengan semua negara asing yang mau bekerjasama dengan negeri kita dalam rangka perkembangan ekonomi, teknik, kultur, pendidikan, maupun ilmu pengetahuan lainnya. Kalau tak bikin kedekatan akan payah sendiri.

Syaratnya ialah, kita harus bebas dan berdikari dalam menentukan sikap dan arah kerjasama itu. Jangan didikte kayak zaman lalu. Di sini, kedua belah pihak (Rachmawati dan Megawati) harus berani memaparkan persoalannya di atas meja dengan argumentasi seilmiah mungkin, sehingga bagus jadi pembelajaran rakyat kita. Kritik atau saling tuduh memberi manfaat asalkan semua dilengkapi dengan argumentasi luas dan transparan serta bisa dimengerti oleh rakyat banyak. Sembunyi-sembunyi atau ngomong di belakang saja dan digelapkan, tak bikin hasil pembelajaran maupun peningkatan kesadaran masyarakat. Indonesia Fasis dan Komunis?[/one_third]

Prabowo menyatakan atau menyamakan NKRI dengan negara fasis atau komunis. Dia harus secara mendetail dan terperinci memaparkan bukti-bukti dan tanda-tanda yang dia ketahui soal kebenaran kata-katanya. SBY sebagai perwakilan pemerintahan juga bisa memberikan jawaban yang ilmiah sehingga sangat bermanfaat bagi pembelajaran peningkatan pengetahuan umum rakyat kita. Sama halnya dengan 'sikap' demokratis pengaduannya ke MK pastilah akan memberikan banyak pembelajaran demokrasi bagi rakyat banyak, tak peduli hasilnya bagaimana.

Siapapun bebas bikin pendapat soal apa saja di negeri ini, asalkan dengan argumentasi yang cukup bukti dan fakta. Di era sekarang atau dalam tingkat perkembangan demokrasi negeri kita sekarang pastilah tak banyak lagi yang menginginkan NKRI menjadi negara fasis atau komunis. Berlainan halnya dengan era dmokrasi fasis Soeharto. Ketika itu masih banyak yang menginginkan NKRI sebagai negara totaliter. Sekarang sudah berkurang pikiran pro fasis atau pro totaliter.

Soal pro komunis atau anti komunis sudah menjadi soal tersendiri dalam sejarah. Tak mungkin dibahas dalam sidang MK, tetapi pastilah bagus dibahas dalam buku sejarah. // //