Karo Dalam Krisis Bencana Dan

Oleh : Jeki Fernando Purba Penulis[/caption]
Bencana alam merupakan suatu kejadian di luar kendali manusia yang menimbulkan kerugian dan berpengaruh terhadap wilayah sekitarnya; baik di bidang sosial, ekonomi, politik maupun budaya. Begitu juga halnya dengan letusan Gunung Sinabung. Pemberitaan tentang bencana letusan Sinabung sudah sangat gencar di media nasional, bahkan beberapa televisi membuat kajian redaksi secara mendalam tentang dampaknya.
Dampak terbesar dari erupsi Sinabung adalah menurunnya hasil panen yang mempengaruhi perekonomian masyarakat Karo, khususnya Karo Dataran Tinggi. Sebagaimana dirilis oleh situs resmi Pemkab Karo tentang kerugian yang dialami oleh salah satu desa di kaki Sinabung:
“Setelah Gunung Sinabung meletus Desa Kutarakyat Kecamatan Naman-Teran dapat memproduksi tomat sekitar 7 ton / hari dengan harga Rp. 1.000 / Kg; Cabe 1 ton / hari dengan harga Rp. 10.000 / Kg dan Kubis sekitar 2 ton / hari dengan harga Rp. 300 / kg, sementara sebelum Gunung Sinabung meletus desa ini memproduksi rata-rata tomat 30 ton / hari, cabe 4 ton/hari , kubis 10 ton/hari dan jeruk 5 ton / hari.”
Terlihat pada kasus itu, bencana Sinabung menimbulkan sekitar 40% penurunan hasil panen yang, tentu saja, mempengaruhi ekonomi warga. Artinya, Kabupaten Karo sedang berada dalam fase krisis di bidang ekonomi karena kerusakan alat produksi bagi petani. Fenomena ini dan 4 tahun perjalanan bencana alam yang menimpa Dataran Tinggi Karo seharusnya menjadi pelajaran penting bagi Pemkab Karo dalam mengatasi permasalahan.
Kasus pemakzulan Bupati Karo DR (HC) Kena Ukur Surbakti tentu masih hangat di ingatan. Salah satu isu hangat yang menyudutkan beliau adalah kegagalan pemerintah menangani permasalahan korban bencana alam Sinabung. Tetapi, peralihan kepemimpinan dari Karo Jambi ke Terkelin Brahmana juga tidak menunjukkan perubahan berarti terhadap masalah yang dihadapi Kabupaten Karo. Sebuah rumah yang terbakar setelah diterjang awan panas Sinabung beberepa hari lalu. Foto: Astrea Purba.[/caption]
Belum terlihat jelas upaya apa saja yang dicanangkan oleh Pemkab di bawah kepemimpinan beliau untuk memperbaiki perekonomian kebanyakn penduduk Kabupaten Karo yang menurun drastic setelah letusan Gunung Sinabung. Bahkan, sebagaimana informasi yang berkembang di media, banyak kejadian janggal yang terungkap di tengah penanganan bencana erupsi yang lamban. Salah satunya yang menjadi pemberitaan hangat di media adalah kasus pencurian barang bantuan bencana Sinabung (seng sebanyak 30 ribu lembar) yang dilakukan oleh oknum PNS (pegawai BPBD Kabupaten Karo) yang seharusnya bekerja membantu memecahkan sebagian kecil dari permasalahan para korban letusan Gunung Sinabung.
Fenomena di atas tentu membuat sebagian besar masyarakat Karo menjadi pesimis terhadap kepemimpinan Terkelin Brahmana, mengingat tidak adanya perubahan yang berarti terhadap keadaan sosial masyarakat Kabupaten Karo pasca peralihan kekuasaan dari pemimpin sebelumnya. Hal yang membuktikan kegagalan Pemkab saat ini tentu ditandai dengan munculnya respon dari masyarakat melalui gerakan-gerakan yang dilakukan secara langsung untuk menunjukkan kepedulian terhadap kondisi Kabupaten Karo saat ini serta sebagai bentuk solidaritas terhadap korban letusan Gunung Sinabung.
Tentu hal ini dapat dijadikan alasan dan juga sebagai indikator untuk menilai kegagalan Pemkab Karo dalam menjawab dan menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh rakyat.