Kolom Joni H. Tarigan: Kekeliruan

Ekonomi Kolom · 5 Juli 2015

Beberapa kali ditemukan kesalahan yang telah dilakukan oleh Jokowi. Kesalahan atau error yang baru-baru ini adalah tentang ketentuan BPJS. Banyak pengamat dan masyarakat yang begitu bertubi-tubi melontarkan kritikan atau bahkan dengan kata- kata yang lebih mengarah ke menghina atau mengejek. Tetapi, jika diamati, kebijakan Pak Jokowi (BPJS) yang salah, atau rincian peraturannya yang perlu ada perbaikan?

Saya kira, kita setuju bahwa tujuan BPJS ketenagakerjaan itu adalah untuk jaminan bagi para pekerja ketika tidak bisa bekerja lagi. Tidak bisa bekerja bisa karena memasuki usia pensiun atau PHK. Selain itu, tidak hanya pekerja tetap, kontrak, outsourcing yang ingin dilindungi. Bahkan, para nelayan yang menjadi tuan dan kuli bagi diri sendiri juga ingin dilindungi. Semua raknyat ingin dilindungi.

Maka, dimana letak kekeliruan kebijakan ini? Jika keliru, maka mereka yang menuduh, tunjukkan solusi yang lebih baik untuk melindungi rakyat ketika usia sudah tidak produktif lagi. Jika hanya mampu melihat persoalan, tapi tanpa kemampuan menyelesaikannya maka

kita adalah bagian yang "MENYELESAIKAN MASALAH TANPA SOLUSI".

Tuntutan rakyat memang wajar jika pemerintah harus benar. Semua menutut tidak ada yang bisa keliru. Saya berpendapat bahwa, agar kita menjadi bagian dari yang menyelesaikan masalah, maka mari kita lihat secara jujur tujuan dari suatu kebijakan. Melihat tujuan kebijakan tersebut juga tidak cukup membuat diri kita sendiri yang menjadi objek. Kita dan generasi kita ribuan tahun lagi adalah objek untuk menilai apakah baik atau tidak kebijakan tersebut.

Jika kita memang belum mampu melihat sampai jauh ke depan, lalu kenapa kita begitu percaya diri menghakimi tiada ampun suatu kebijakan?

Berbagai kekeliruan dalam pelaksanaan kebijakan yang dilakukan pemerintahan JOKOWI, saya memilih berdiri di sisi bahwa ini pertanda baik. Semakin banyak yang keliru, artinya semakin banyak yang ingin diperbaiki pemerintahan ini. Kita memilih mana? Tidak ada yang keliru karena tidak ada kebijakan untuk merubah keadaan kah? Atau, kita memilih mendukung kebijakan itu dan jika ada yang keliru, mari kita sampaikan bukan dengan cacian yang seolah-olah kita yang mencaci ini orang suci tanpa noda.

Pemerintah memang butuh masukan dari masyarakat, karena pemerintah harus bersama-sama memperbaiki kehidupan bangsa dan NKRI ini. Ingat pemerintah butuh masukan bukan CACIAN!

Dengan demikian, mari kita nantikan kekeliruan berikutnya. Semakin banyak kekeliruan yang terjadi, semakin banyak kesempatan pemerintah dan rakyat untuk bahu membahu memperbaiki masa depannya.

Salam semangat dan terus berjuang. // //