Kolom M.u. Ginting: Gaji
Ahok di Aula Nusantara KBRI, Den Haag[/caption] "Tapi gaji kecil, pejabatnya kok kaya-kaya? Anaknya kuliah di luar negeri, padahal pejabat Eselon IV dan Eselon III. Ini yang sebenarnya jadi masalah. Gimana itu jelasinnya? Maka pelaporan harta penyelenggara negara itu harus jelas, bayar pajak berapa, biaya hidup berapa?" ujar Ahok.
![Ahok di Aula Nusantara KBRI, Den Haag[/caption]](https://www.sorasirulo.com/wp-content/uploads/2015/09/ahok-15.jpg){kind=link}
Pelaporan harta penyelenggara negara harus jelas, katanya lagi. Ini semua adalah prinsip keterbukaan Ahok. Susah juga ini Pak Ahok. Mau naik gaji harus lapor kekayaan dulu, hahaha . . . Kalau tak suka keterbukaan jangan minta gaji naiklah.
Semangat dan sikap keterbukaan Ahok kayaknya memang sudah mendarah daging, semakin keras dan mendalam semakin lama dia memerintah Jakarta. Ide Ahok ’memaksakan’ keterbukaan ini bisa dikatakan juga adalah terobosan baru dalam menggunakan tuntutan kenaikan gaji untuk lebih meningkatkan keterbukaan soal harta kekayaan pejabat, berapa dan dari mana kalau tidak sesuai dengan pendapatan resmi dari pejabat bersangkutan sebagai Eselon IV dan III.
Bravo, Pak Ahok! Teruskanlah berkreasi dan bikin terobosan. // //