Kolom M.u. Ginting: Sebab

Penetapan tersangka dalam peristiwa Tolikara Papua, kata Badrodin, sudah melalui pemeriksaan yang cukup disertai alat bukti. Motif keduanya melakukan pembakaran itu belum diketahui karena keterangan mereka masih terus didalami. "Sangkaan bisa melakukan perusakan, kekerasan, bisa juga penghasutan. Mereka diperiksa, dibawa ke Wamena atau Jayapura," tambahnya (merdeka.com). Menurut Badrodin, motif pembakaran itu belum diketahui. Dari segi lain, apakah mungkin untuk mengetahuinya? Kan sama saja dengan mencari sebab mengapa orang saling sembelih di Kalteng atau Kalbar ketika perang etnis di sana tempo hari? Kalau Jendral Badrodin tadi jadi Kapolri ketika perang etnis Kalteng/Kalbar mungkin juga dia akan menemukan sebab-sebabnya. Sebabnya sampai sekarang juga belum ditemukan. Penyelesaiannya hanya hijrah bagi pendatang dan tak berani pulang kembali ke Kalteng/Kalbar. Sebab dan akar perang sudah tertanam lebih dari 30 tahun di sini, dan di Tolikara, juga sebab dan akar persoalan pasti juga sudah tertanam tak kurang dari 30 tahun. Pasti lebih lama lagi, karena selama Reformasi, juga tak pernah disinggung; hanya disinggung setelah ada kejadian yang tak diinginkan.

Betul juga yang dibilang Ray Rangkuti kalau di Polri ini tak ada aktor intelektualnya. Bagaimana bisa menyelidiki sebab utama pertengkaran antar etnis/ agama atau antara kultur berbeda? Antara pendatang dan penduduk asli pemegang tanah ulayat.

Sama halnya dengan di Kalteng/Kalbar. Persoalannya adalah antara pendatang dan penduduk asli. Pendatang dengan kulturnya berusaha mendominasi kekuasaan dan menguasai tanah-tanah ulayat penduduk setempat dengan dalih 'satu nusa satu bangsa'. Di sini, berlaku ethnic competition dan secara internasional dalam suasana 'multikulturalisme' ('multi kulti' kata PM Jerman Angela Merkel) yang sedang dalam puncak perkembangannya. Multi kulti yang anti primordialisme, anti kultur setempat.

Penduduk asli setempat ditakuti dengan 'sukuisme', 'daerahisme', SARA dsb. Ethnic competition ditutupi dengan multikulturalisme. Dominasi kekuasaan oleh pendatang dan pengambil alihan tanah ulayatnya ditutupi dengan 'satu nusa satu bangsa'.

Sebab yang terlihat menurut Jusuf Kalla ialah gara-gara speaker yang dianggap polusi suara. Dari dulu juga penduduk asli di sini tak pernah diributi dengan speaker. Pendatang yang lain agama bawa speaker untuk berhubungan dengan Tuhan, berlainan dengan penduduk setempat yang tak pakai speaker pengeras suara. Siapakah yang harus menyesuaikan diri, pendatang atau penduduk asli pemegang tanah ulayat? Carilah sebab utama konflik ini dari segi perbedaan dua kultur, dan keadilan berada di pihak siapa?

'Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung' kata pepetah leluhur kita. Bahkan dalam skala internasional sudah ada dalam kesimpulan yang sama.

'Minorities (pendatang - MUG) should be welcomed but they should not be able to remake society in their own image' kata prof Kevin MacDonald. MacDonald membikin secara jelas bagaimana mempertahakan keadilan dalam pertemuan dua kultur berbeda antara pendatang dan penduduk asli pemegang tanah ulayat dan kekuasaan setempat. // Jadi, jelas tak perlu bingung dalam hal mana yang adil dan mana yang tak adil. Lebih jauh dan jelas lagi ialah seperti yang dikatakan oleh Prof. Frank Salter bahwa ‘the open borders movement is profoundly immoral ’. Ini berlaku antar nation dan juga antar daerah berbagai suku. Negeri kita sudah banyak pengalaman dalam hal ini. Kalau penduduk asli disingkirkan dari kekuasaan dan tanah ulayatnya pindah tangan ke pendatang (open borders movement ) jelas tak bermoral walau ditutupi dengan alasan apapun, apalagi dengan alasan 'satu nusa satu bangsa'.

Kalau Kapolri sudah menangkap dua orang atau lebih dan nanti menghukumnya, apakah persoalan dua kultur ini sudah hilang? Tak mungkinlah sesederhana itu. // "); // ]]> //