Kolom M.u. Ginting: Teruskan, Pak

Ahok bersikap tegas menghadapi DPRD Bekasi dalam soal pengelolaan sampah. Ahok jelas ingin melihat kekurangan yang terjadi, bukan mau menutupi. Karena itu, Ahok malah ingin supaya polisi terjun menyelidiki persoalannya, dugaan permainan dalam proyek pengelolaan sampah DKI di Bantergebang.

Soal permintaan DPRD Bekasi ingin dirinya memberikan penjelasan langsung pada mereka Ahok tetap menolak datang. Dia memilih meminta kepolisian mengusut soal itu. "Kita udah minta Kapolda untuk menyelidiki uang ke GTJ itu keluar ke siapa aja. Trus hubungan afiliasi truk-truk swasta ada grup enggak dengan GTJ. Ada permainan apa nih. Dulu juga angkut saringan siapa, jangan-jangan satu grup semua nih. Kita pingin tahu aliran dananya ke mana. Kita juga udah mulai selidiki anggota DPRD Bekasi terlibat enggak dengan GTJ. Ada hubungannya enggak. Sebelum jadi anggota DPRD pernah enggak jadi pengurus di GTJ. Jangan-jangan terima bantuan dari GTJ selama ini, ormas-ormas atau LSM dapat bantuan. Kita mau selidiki," pungkas Ahok.

Betul sikap Ahok, kirim polisi untuk selidiki aliran uang! Walaupun risikonya polisi juga bisa ikut main, karena di negeri ini belum bisa dipastikan mana yang lebih suci antara polisi atau DPRD kalau dalam soal duit. Atau kata Voltaire dalam soal duit semua orang agamanya sama. Tetapi makin banyak yang ikut main, makin banyak pula publik yang ikut main dalam membelejeti, dan makin berabe bagi DPRD atau polisi yang 'ikut main' itu. Di sini juga akhirnya masuk ranah KETERBUKAAN, dan itulah permulaan penyelesaian. Melibatkan banyak orang/publik - itulah KETERBUKAAN dan juga prinsip penting keterbukaan.

Maju terus, Pak Ahok, omongkan terus ke publik apa yang harus diomongkan.

Cobalah kalau DPRD Bekasi memang mengaku untuk kepentingan publik, omongkan ke publik apa yang mereka telah bikin baiik dan bermanfaat untuk publik Bekasi. Cobalah omongkan ke mana saja aliran duit sampah itu. Wakil rakyat terus teranglah kepada rakyat. Jangan gelap/ gelapan.

Semua DPRD seluruh Indonesia harus jadi pelopor KETERBUKAAN, omongkan dan beberkan kepada rakyat di daerah apa yang DPRD sudah lakukan demi perbaikan nasib rakyat daerahnya dalam mengawasi eksekutif. Perbuatan dan sikap yang baik dari eksekutif maupun dari legislatif perlu dibentangkan kepada publik supaya semua mengetahui dan ikut aktif mendukung. Pembangunan daerah tak mungkin tanpa mengikutsertakan rakyat daerah.

DPRD daerah Karo juga harus memulai politik KETERBUKAAN, karena ini adalah pertanda bahwa DPRD mengikuti jaman, mengikuti perubahan dan perkembangan. KETERBUKAAN dan TRANSPARANSI adalah juga kunci membuka segala macam KEGELAPAN yang sekarang ini terwujud dalam bentuk segala macam korupsi. //

Sudah agak lama kita tak dengar soal korupsi di Karo, atau karena belum terbuka masih gelap, atau memang jarang orang Karo bikin korupsi dibandingkan daerah-daerah lain. Ini bisa juga terjadi karena filsafat hidup Karo bisa mempengaruhi sikap pejabat Karo. Atau karena diam saja tak berbuat apa-apa demi mengangkat perubahan di Karo. Tetapi kalau begitu harus juga kita menegaskan bahwa diam tak berbuat apa-apa juga adalah semacam korupsi yang berakibat menghambat perubahan dan kemajuan. 'Kalau diam saja tak akan ada perubahan'.

Bayangkan kalau Ahok di Jakarta atau Emil di Bandung diam saja. Tak akan ada Ahok atau Emil.

Tak akan ada perubahan dan perkembangan di Jakarta atau Bandung. Karena itu, DPRD dan eksekutif harus selalu omongkan ke publik apa yang harus diomongkan. Di samping pencerahan dan informasi penting, juga bagi publik adalah memberikan harapan. Pencerahan dan Harapan, kata Alm. Sutradara Ginting, itulah juga ciri jaman abad ini. //