Situngkat Galuhna berarti 'masing-masing menopang batang pisangnya sendiri'. Untuk batas dan lingkup tertentu tradisi ini tidak ada yang salah, baik secara konsep maupun kandungan nilainya. Tetapi, untuk cakupan seluas kepemimpinan publik/ bupati Kabupaten Karo, agaknya kurang tepat diberlakukan. Konsep ini membuka peluang terjadinya pembelahan masyarakat secara merga , wilayah, agama, dialek, bahkan sektor ekonomi dalam masyarakat seperti pedagang, petani, buruh, seniman, pekerja seni, dll.
Di samping itu, tradisi Situngkat Galuhna menutup peluang kompetisi fair dalam memperoleh seorang bupati yang mampu melintas batas sekat-sekat yang ditimbulkannya. Bisa kita bayangkan, calon si A ditilik dari berbagai segi dan sudut pandang tidak layak jadi bupati. Namun, karena tradisi Situngkat Galuhna, dia tetap dicalonkan dan, karena mobilisasi massa dengan berbagai cara, besar kemungkinan dia memenangkan pemilihan. //
Dalam demokrasi hal itu sah namun resikonya kita memiliki bupati yang tidak bisa melakukan apa-apa untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam Pilkada kali ini, tampaknya tradisi Situngkat Galuhna mulai mengemuka dan menguat walau dengan sentuhan-sentuhan variasi assessoris di sana sini.
Dalam politic marketing , konsep ini disebut in box circulation . Mempunyai kekuatan dalam bertahan namun lemah dalan opensif dan penetrasi ke out box . Dalam waktu tersisa 2 bulan, hendaknya Timses dan calon jangan terpaku pada konsep Situngkat Galuhna, tapi harus pergi jauh ke luar kotak melewati batas-batas merga, primordial, kedaerahan.
Inti kepemimpinan publik terrepresentasi dari dukungan lintas batas. // //
