Penyegaran Ekonomi — Sorasirulo

Oleh: Robinson G. Munthe (Jakarta) Robinson G. Munthe[/caption] Jika menyangkut ekonomi, faktanya adalah sekitar 60% peredaran uang RI ada di Jabodetabek (total ada 14 Dati II). Sisanya terutama ada di Pulau Jawa: Jabar, DI Jogya, Jateng dan Jatim. Katakanlah di keempat provinsi ini jumlahnya sekitar 20%. Maka sisa uang beredar 20% "diperebutkan" di 29 provinsi (dari total 34 Dati I/ Provinsi), termasuk Sumut. Di sumut uang tersebut "diperebutkan" lagi oleh sekian banyak Dati II, termasuk Kabupaten Karo.
Banyak tidaknya uang beredar di daerah tertentu faktor utamanya adalah banyak tidaknya investasi di daerah itu. Kalau tidak banyak investasi (proyek-proyek pembangunan) maka tentu daerah tersebut akan minim secara ekonomi, karena APBD-nya hanya mencakup belanja rutin (terutama biaya aparatur negara) sedangkan belanja pembangunannya minim.
Dari gambaran sederhana ini bisa dibayangkan pentingnya investasi dalam mendongkrak ekonomi suatu daerah. Kalau Pemda dan masyarakat tidak bersemangat, gigih dan kreatif memperjuangkan proyek-proyek pembangunan maka suatu daerah akan terpuruk. Contoh sehari-hari yang simpel melihat suatu daerah bergairah atau tidak secara ekonomi adalah jika kita belanja di pasar/pajak. Lihatlah uang kembaliannya (uang kertas). Kebanyakan kita terima uang lecek (kumal) atau baru (mulus)?
Saya menggambarkan seperti di atas agar mudah dipahami oleh orang awam. Uang lecek yang banyak beredar di suatu tempat adalah indikasi bahwa tidak banyak uang baru dalam nominal tertentu beredar di daerah tersebut. Artinya, jumlah uang yang relat if tidak banyak beredar (berputar) di tangan banyak orang di suatu tempat tertentu dalam waktu lama.
Itulah sebabnya jika kita belanja di Jabodetabek (misalnya di Kodya Tangerang) dan belanja di luar Jawa (misalnya di Kabupaten Karo) kemungkinan besar uang leceknya lebih banyak di Kabupaten Karo karena peredaran uang di Kodya Tangerang jauh lebih besar daripada di Kabupaten Karo. Itu salah satu tanda (bukan satu-satunya) bahwa investasi di Tangerang jauh lebih besar daripada di Kabupaten Karo.
Mengapa investasi di Kodya Tangerang lebih besar dari Kabupaten Karo? Jawabannya bisa banyak karena faktor penyebabnya pun banyak. Yang ingin saya gambarkan dengan ilustrasi peredaran uang di atas adalah uang (dalam bentuk investasi proyek-proyek dan perdagangan) itu harus diperjuangkan oleh pemerintah setempat (Pemda dan DPRD) beserta masyarakatnya (pengusaha, petani, pekerja, parpol, LSM, dll) agar uang mengalir ke daerah tersebut. Menyusun RAPBD ada mekanis-menya [/one_fourth]
Ke mana diperjuangkan? Ke Pemerintah Pusat, pengusaha besar, investor, dll. yang terutama direkam atau dimuat dalam RAPBD. Menyusun RAPBD ada mekanismenya tersendiri.
Lakukan sesuai fungsi, peran dan profesi masing-masing. Kalau guru teruslah mengajar dengan baik, si permotor tetaplah layani trayek dan penumpang dengan baik. Kalau petani teruslah rajin bekerja mengurus sawah ladang dan kebunnya, karena itulah yang mereka ketahui dan jalankan bertahun-tahun.
Tapi, selama tidak ada nilai tambah dan cara baru dalam mengolah hasil pertaniannya, saya pesimis ekonomi petani Karo akan lebih baik.
Yang saya maksud nilai tambah dan cara baru adalah, misalnya, petani tomat memiliki ketrampilan lain untuk mengubah tomat menjadi saus, tomat kaleng siap ekspor, dll. (peran ini bisa juga dilakukan oleh koperasi, dll). uang coklat beli beras, tak ada investasi atau tabungan[/one_fourth]
Juga cara baru dalam menyiasati pola dan keragaman tanam sehingga hasilnya bersaing di pasar termasuk merubah pola perdagangan hasil pertanian. Janganlah, misalnya, seorang menanam coklat semuanya ikut menanam coklat, sementara yang nanam padi tidak lagi menanam sehingga Karo harus impor beras dari daerah lain. Akibatnya, uang coklat beli beras, tak ada investasi atau tabungan.
Dalam bercocoktanam petani kita di Karo sudah sangat ahli, namun pola perdaganganlah yang harus dirubah. Di manapun di dunia nasib petani akan terus terpuruk kalau nilai tambah dan pola dagang tidak memihak petani. Nah, di situlah para petani harus kompak dengan didukung Pemda.
Kalau soal uang merata di Jawa dan di Tanah Karo itu perjalanan yang akan sangat panjang, karena telah terjadi disparitas sejak zaman Suharto. Namun, saya lihat mulai ada kesadaran kelompok untuk ikut melobi Pemerintah Pusat untuk lebih perhatian ke Karo. Misalnya, seperti yang ditunjukkan oleh KBK ITB bersama Pemda Karo ke Departemen PU dan DPR.
Itu sekedar contoh dari berbagai contoh dan prakarsa lain. //