Pilkada Samosir: Awasi Suara — Sorasirulo
Sorasirulo

Pilkada Samosir: Awasi Suara

Budaya ·
Pilkada Samosir: Awasi Suara

JANNER SIMARMATA. MEDAN. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tinggal menghitung hari. Surat suara sudah sampai di Samosir beberapa waktu lalu. Terkait sudah dekatnya waktu pelaksanaan Pilkada serentak ini, khususnya Pilkada Kabupaten Samosir, Pemerhati Sosial Adat dan Budaya (PASADA) mengingatkn indikasi salah satu kecurangan Pilkada adalah tidak jauh-jauh seperti pada Pemilu yang selama ini terlaksana di Indonesia.

"Salah satu modusnya adalah jual-beli suara untuk memenangkan salah satu Paslon dengan memanfaatkan suara siluman yang ada di DPT dan suara Golput,” ungkap Wakil Ketua Pasada, Saragi Simarmata, kemarin di Medan. Kantor Bupati Samosir di Pangururan[/caption]

Menurut Saragi, jumlah DPT Pilkada Samosir 2015 tercatat mencapai 93.888 orang dan sesuai surat edaran (SE) bernomor 729/KPU/X/2015 tentang pencermatan ulang DPT, bahwa surat suara harus dicetak sesuai jumlah DPT ditambah 2.5 persen jumlah DPT masing-masing TPS, sehingga menjadi 96.235 lembar dan ditambah surat suara ulang 200 lembar.

"Esensi dari SE itu adalah untuk menjamin ketersediaan surat suara saja, tapi kami khawatir surat suara lebih itu akan dipergunakan oleh pihak-pihak tertentu. Ini harus tetap kita kawal," kata Saragi.

Menurutnya, langkah antisipasi lainnya yang dapat diusulkan adalah, surat suara yang rusak, surat suara yang tidak sah dan surat suara yang tidak terpakai atau lebih.

//

"Surat suara yang rusak, surat suara yang tidak sah, dan surat suara yang tidak terpakai atau lebih sebaiknya dihancurkan di TPS masing-masing setelah perhitungan suara dinyatakan selesai,” ungkapnya.

Semua elemen masyarakat agar mengawasi hasil rekapitulasi di setiap tingkatan bukan hanya di tempat pemungutan suara (TPS) saja. Namun dia menghimbau agar masyarakat Samosir secara aktif memantau gerak-gerik komisioner KPUD dan para Paslon.

“Anggota masyarakat harus peduli terhadap proses Pilkada agar berjalan secara demokratis tanpa jual beli suara maupun politik uang,” pungkas Saragi yang juga dosen di salah satu PTS di Medan. //