Kolom Asaaro Lahagu: Ahok Resmi Menang Di Sumber Waras,
Pernyataan KPK bahwa Ahok clear di Sumber Waras, jelas menjadi pukulan telak bagi lawan-lawan Ahok. Skenario awal para petinggi BPK yang memang berlatar belakang politikus untuk menjegal Ahok dalam Pilkada DKI 2017 mendatang, tak berjalan mulus dan gagal total. Bahkan, karena pembelian lahan Sumber Waras yang sebetulnya tidak bermasalah namun justru terus-menerus digoreng, ditumis, dan kadang dipanggang oleh para lawan Ahok, termasuk BPK yang sarat tujuan politis, akhirnya berakhir dengan gosong. Dengan kata lain, hasil audit yang dikeluarkan BPK itu justru akhirnya berbalik menyerang BPK itu sendiri, membuka boroknya dan terpaksa diam ketika dicap ngaco oleh Ahok.
Tekanan bertubi-tubi para anggota DPRD DKI Jakarta yang didukung sebagian besar Komisi III DPR Senayan kepada KPK agar Ahok dijadikan tersangka, tidak membuahkan hasil. Harapan lawan Ahok untuk menyelamatkan muka BPK sekaligus menjegal Ahok dengan penetapan tersangka oleh KPK, justru berakhir dengan pedih-perih. Pun tekanan berbagai LSM, aktivis pongah semacam Ratna Sarumpaet dan Cagub lucu-lucuan Ahmad Dhani, bukan saja tidak bergigi tetapi juga mengundang cemoohan berbagai pihak.
Pernyataan Ketua KPK, Agus Rahardjo, bahwa KPK tidak menemukan indikasi korupsi di Sumber Waras dalam rapat dengan DPR (Selasa 14 Juni 2016), memang sesuai dengan fakta hukum. Hasil audit dan investigasi BPK yang telah disampaikan kepada KPK, dengan gamblang ditemukan banyak kejanggalan. Akibatnya, kesimpulan BPK yang mengatakan ada kerugian negara dalam kasus pembelian Sumber Waras, dapat dengan mudah dipatahkan dengan fakta-fakta di lapangan. Fakta-fakta di lapangan yang berbeda dengan temuan BPK inilah yang kemudian membuat KPK sulit menetapkan Ahok tersangka.
Tentu saja adanya dukungan masif publik kepada Ahok, membuat berbagai partai politik takut, kagum dan termangu. Jelas ketika Ahok menyatakan maju secara independen, maka sebagian besar partai politik kelabakan dan kebakaran jenggot. Ahok pun dijadikan public enemy partai politik dan melakukan segala cara untuk menjegalnya. Kasus Sumber Waras, reklamasi, hak diskresi, hak angket, hak menyatakan pendapat, hingga Revisi UU Pilkada adalah bukti-bukti penjegalan Ahok. Namun, ketika Ahok masih kuat bertarung, beberapa partai politik pun berbalik arah.
Ada tiga karakter yang terlihat dari partai politik berhadapan dengan Ahok.