Kolom Asaaro Lahagu: Gara-gara Seorang Ahok, Logika Menjadi Dungu,
Gara-gara Ahok, tiba-tiba republik ini menjadi gaduh, partai menjadi kebakaran jenggot karena merasa akan dikibuli Ahok yang maju lewat jalur independen. Istilah independen vs partai pun dipertentangkan. Padahal dalam Pilkada DKI 2012 yang lalu, Faisal Basri yang maju dari jalur independen sama sekali tidak dipersoalkan. Pun jalur independen itu sendiri disetujui oleh DPR sebagai pembuat UU yang notabene berasal dari partai itu sendiri. Kemudian istilah aneh deparpolisasi pun muncul di permukaan. Padahal sebetulnya istilah itu tidak tepat dalam konteks Pilkada. Nalar bahasa pun menjadi tumpul.
Gara-gara seorang Ahok, tiba-tiba DPR sangat bernafsu merevisi UU Pilkada terkait calon independen. DPR rela bermuka tebal dan berlagak anak TK, sibuk merubah-rubah aturan Pilkada seluruh Indonesia untuk menutupi rasa malunya. Mereka tega mengorbankan kepentingan Pilkada di ratusan wilayah lain di Indonesia hanya untuk menjegal seorang Ahok. Kalau begini logikanya sudah susut setengah. Gara-gara Ahok, cara berpikir DPR terutama dari Komisi III menjadi ‘belagu’ dan ‘kampungan’. Dua kata itu dilontarkan sendiri oleh Ahok ketika ia mau dipanggil oleh Komisi III. Bayangkan Komisi III mau memanggil Ahok soal kasus Sumberwaras karena gagal terus dijadikan tersangka oleh KPK. Nah, logikanya adalah KPK dan BPK yang harus dipanggil lebih dulu untuk memperoleh penjelasan terkait kasus Sumber Waras itu. Kalau memang sangat dibutuhkan, baru Gubernur Ahok dipanggil. Tetapi logika DPR menjadi terbalik hehe.
Gara-gara Ahok, logika aktivis perempuan Ratna Sarumpaet menjadi ‘dungu’. Dengan amat yakin dia mengatakan bahwa Ahok pasti terlibat korupsi di Sumber Waras. Lho, buktinya apa? Lebih memalukan lagi ketika Ratna Sarumpaet mengatakan Ahok telah membeli KPK, TNI dan Polri. Ini logikanya dari mana? Bagaimana mungkin seorang Ahok mampu membeli KPK, TNI dan Polri? Jika pun Ahok mempunyai uang 100 Triliun, tetap saja ia tidak bisa membeli KPK, TNI dan Polri. Jelas KPK, TNI dan Polri bukan barang dagangan yang dijual dengan discount hingga 80% hehe. Gara-gara Ahok, logika kaum agamawan yang munafikin menjadi berkarat, tak bisa mencerna dengan logika ketika melihat fakta bahwa seorang Ahok yang double minoritas bisa menjadi Bupati Belitung. Ahok juga nyaris menjadi Gubernur Kepri di Sumatera sana. Dan, lebih hebat lagi, Ahok sukses menjadi Gubernur di Ibu Kota Jakarta yang nota bene sebagai jantung republik ini. Celakanya lagi, si Ahok ini sangat berpotensi menjadi Gubernur DKI Jakarta untuk periode ke dua. Padahal sebetulnya siapun warga Indonesia berhak menjadi pemimpin jika ia mampu memenuhi syarat. Maka isu SARA pun tetap menjadi barang dagangan yang terus dijual untuk menjegal Ahok.