Kolom Asaaro Lahagu: Istana, Nasdem, Hanura Dukung Penuh Ahok,

Istana sangat berkepentingan mendukung Ahok memerintah kembali ibu kota. Ketika Jokowi menjadi RI-1 yang juga mantan DKI-1 dan pernah bekerja sama dengan Ahok, melihat dengan jelas bahwa Ahok adalah orang yang tepat memimpin ibu kota selama Jokowi ada di istana. Istana dan ibu kota adalah bagai dua sejoli yang sangat penting dipimpin oleh dua orang yang saling mendukung.

Ketika Jokowi menjadi RI-1 akhir tahun 2014 dan Ahok menjadi DKI-1 sejak awal tahun 2015, publik melihat bahwa baru kali ini ada progresif masif penataan wilayah ibu kota. Keinginan Jokowi untuk menata ibu kota lebih cepat sejak menjadi DKI-1 telah semakin menjadi kenyataan di tangan Ahok. Jadi amat terang bahwa keberhasilan Ahok menata ibu kota Jakarta adalah juga keberhasilan Jokowi di tingkat pusat dan Indonesia secara umum.

Pilkada DKI 2017 mendatang, jelas menjadi pertarungan Ahok sekaligus pertarungan istana. Jika Ahok gagal menjadi DKI-1 maka hal itu menjadi pukulan telak bagi istana yang sekarang dikendalikan oleh Jokowi. Jelas dan amat jelas jika ibu kota dipimpin oleh mereka yang tidak sejalan dengan Nawacita Jokowi apalagi kalau menentang Jokowi, maka hal itu menjadi duri dalam daging pemerintahan Jokowi.

Jokowi tidak bisa membayangkan jika sosok Ahmad Dhani memimpin ibu kota. Selain Ahmad Dhani adalah sosok penentang Jokowi pada Pilpres 2014 lalu, juga merupakan sosok artis yang mulai turun tangga dan hanya ingin kembali mengangkat pamornya menjadi politisi mie instan. Apalagi melihat program Ahmad Dhani yang hanya gagah-gagahan, bisa membuat ibu kota kembali dalam situasi ruwet dan mumet. Gerakan mengumpulkan KTP DKI di Belanda untuk mendukung pencalonan Ahok lewat Jalur Independen.[/caption] Jokowi juga tidak bisa membayangkan jika sosok Yusril Ihzra Mahendra berhasil memimpin ibu kota. Yusril adalah salah seorang penentang keras Jokowi. Sosok Yusril yang lihai sekaligus licik dalam perkara hukum, akan sibuk membangun citranya di DKI untuk mengincar kursi RI-1. Yusril tentu akan menjadikan DKI sebagai panggungnya untuk terus menghina Jokowi sebagai presiden yang hanya berkapasitas walikota. Hal yang sama berlaku bagi Cagub Adhyaksa Daud. Sosok yang satu ini terkenal dengan omdonya (omong doang). Publik masih ingat bagaimana etos kerja Adhyaksa saat Menpora di era SBY. Selama menjadi Menpora, ia sama sekali minim gebrakan, minim terobosan dan minim kreativitas. Itulah sebabnya SBY mereshuffle Adhyaksa dengan menggantikannya dengan sosok Andi Mallarangeng yang kemudian terjerat korupsi Hambalang. Jika Adhyaksa Daud menjadi gubernur DKI, maka ia akan kembali memanasi isu-isu SARA terutama terkait agama. Publik masih ingat bagaimana Adhyaksa Daud meminta Ahok mengganti agamanya hanya untuk memperoleh dukungannya.

Lalu bagaimana dengan Cagub Sandiaga Uno? Istana melihat bahwa sosok Sandiaga Uno belum bisa meyakinkan publik akan kapasitas dan kredibilitasnya memimpin ibu kota. Benar bahwa ia pengusaha sukses, namun memimpin ibu kota adalah hal yang berbeda. Sandiaga Uno perlu menguji dirinya menjadi kepala daerah di tempat lain sebelum berlaga di ibu kota. Bagi istana, menjadikan Sandiaga Uno sebagai DKI-1 adalah sebuah perjudian. Mungkin itu menjadi alasan elektabilitas Sandiaga Uno yang terlihat stagnan di mata publik. Hal itu juga yang membuat Gerinda melirik calon lain seperti Komjen Budi Waseso.

Sebetulnya ada dua calon yang bisa memimpin ibu kota dan mungkin mendapat dukungan istana jika mereka berhasil menjadi DKI-1. Dua orang itu adalah Ridwan Kamil dari Bandung dan Tri Rismaharini dari Surabaya. Namun istana memandang dua orang ini adalah aset daerahnya masing-masing. Risma ke depan bisa menjadi gubernur hebat Jawa Timur sementara Ridwan bisa menjadi gubernur pendobrak di Jawa Barat. Mengadu Risma dan Ridwan Kamil dengan Ahok di Jakarta hanya akan membuang kesempatan emas bagi dua orang yang kalah hilang sia-sia berkontribusi dalam membangun negeri ini. Itulah sebabnya setelah mendapat masukan dari Jokowi, Ridwan Kamil batal maju menjadi Cagub DKI sementara Risma berulang kali mengatakan bahwa dia tidak ingin berlaga di DKI. ***

Ke depan pertarungan memperebutkan DKI-1 akan menjadi isu paling panas di negeri ini. Adalah hal yang tidak bisa dielakkan bahwa perseteruan KIH dan KMP jilid II akan mungkin terulang kembali memperebutkan DKI-1. Ibu kota yang menjadi arena laga perebutan kepentingan berbagai partai, konglamerat, para jenderal, dan politisi Senayan akan menjadi daya tarik hiruk-pikuk luar biasa. Dan hal itu pun sudah mulai terlihat sejak dari sekarang. Deklarasi mendukung Ahok - Heru menjadi Gubernur DKI. Lihat beritanya di SINI .[/caption]

Menarik untuk mengamati dukungan-dukungan yang semakin nyata mengalir kepada Ahok. Di belakang Ahok jelas ada Presiden Jokowi. Di sekitar Presiden Jokowi ada Luhut Panjaitan, Sutiyoso dan para menteri lainnya. Ketika ada usaha dari DPR menjegal Ahok lewat revisi UU Pilkada, istana langsung berteriak kencang. Hal yang kemudian membuat nafsu DPR menjadi ciut seketika.

Ketika Jokowi dan istana mendukung penuh Ahok untuk kembali menjadi Gubernur DKI untuk periode ke dua, maka partai-partai pendukung Jokowi seperti Nasdem dan Hanura ikut juga mendukung penuh Ahok. Nasdem dan Hanura jelas mempunyai tiga alasan dalam mendukung Ahok. Pertama, kinerja hebat Ahok dalam menata DKI telah membuat visi kedua partai ini terealisasi. Ke dua, Nasdem dan Hanura ikut mendukung Jokowi yang menginginkan Ahok kembali sebagai DKI-1. Ke tiga, Nasdem dan Hanura ikut mendukung keinginan publik yang memang menginginkan Ahok kembali menjadi DKI-1.

Selain dukungan penuh istana, Nasdem dan Hanura, dukungan publik juga mengalir kepada Ahok. Hal itu bisa dibuktikan dengan KTP yang berhasil dikumpulkan oleh Teman Ahok yang hampir 800 ribu itu. Mungkin kalau tidak diulang, maka KTP itu sudah hampir mencapai satu juta sekarang ini. Untuk sementara selama bulan Maret, sudah ada sekitar 250 ribu KTP yang berhasil dihimpun oleh Teman Ahok untuk Ahok-Heru. Targetnya hingga bulan Juli ke depan sudah ada satu juta KPT untuk Ahok-Heru. Inilah dukungan riil bagi Ahok. //

Tuduhan yang dilontarkan Ahmad Dhani kepada Ahok yang mengatakan bahwa ada empat konglamerat yang mendukung penuh Ahok, perlu dicermati. Sepintas lalu ini tuduhan Ahmad Dhani ini seolah tanpa fakta. Tetapi publik pun tahu bahwa sebetulnya bisa saja ada beberapa konglamerat yang memang berada di belakang Ahok. Para konglamerat itu jelas sangat berkepentingan agar ibu kota lebih maju di tangan Ahok. Jika ibu kota bebas macet, bebas banjir dan menjelma menjadi kota metropolitan standar dunia, maka bisnis-bisnis mereka seumpama property, mall, hotel, penyewaan kantor, akan terdongkrak harganya. Itulah sebabnya mereka mendukung Ahok secara sunyi senyap. Soal dana mungkin para konglamerat itu akan membantu Ahok sepanjang tidak melanggar hukum yang berlaku.

Tentu saja gebrakan Ahok membasmi pemukiman kumuh, menggusur PKL liar yang terkesan mengusir orang miskin kota keluar atau direlokasi ke rumah susun adalah hal yang tak terelakkan bagi pembangunan sebuah kota standar dunia. Ahok tentunya mempunyai solusi manusiawi bagi masyarakat miskin kota seperti pemberian berbagai kartu, beasiswa, transportasi gratis, bantuan modal dan seterusnya. Dan hal ini juga mendapat dukungan dari para konglamerat dalam bentuk CSR yang terus ditagih oleh Ahok. Jika sebuah kota menjadi tertata dengan baik, maka para konglamerat atau orang kaya ibu kota akan mendapat keuntungan. ***

Jika istana, Nasdem dan Hanura, Teman Ahok bersama warga terlihat mendukung penuh Ahok, maka ada fakta bahwa sebagian besar media juga ikut mendukung Ahok. Hal itu bisa dilihat dari gencarnya ekspos berbagai macam keberhasilan Ahok dalam membangun ibu kota. Media-media online terlihat menjadikan Ahok sebagai media darling yang sangat menarik untuk diberitakan. Media mendukung Ahok bukan tanpa alasan. Jelas kinerja Ahok yang bagus di DKI membuat media lebih bersimpati kepada Ahok. Lalu bagaimana dukungan dari PKB dan PDIP?

PKB dan PDIP jelas akan menyusul mendukung Ahok, kecuali kalau ego PDIP terlalu tinggi. Ada empat alasan mengapa PKB dan PDIP akan mendukung Ahok.

Pertama , faktor sulitnya mendapat lawan yang tangguh sebagai lawan Ahok yang sepadan, sementara itu waktu tinggal tersisa 10 bulan, membuat partai ini tidak mempunyai pilihan lain selain mendukung Ahok.

Ke dua , faktor Jokowi. PKB dan PDIP adalah pendukung utama Jokowi. Jika Jokowi berhasil meyakinkan kedua partai ini agar mendukung Ahok, maka tinggal waktu atau momen yang pas untuk menyatakan dukungannya. Apalagi Ahok adalah anak kesayangan Mega (menurut Ruhut Sitompul). //

Alasan ke tiga bagi PKB dan Nasdem adalah faktor keberhasilan Ahok di DKI dan masa depan partai yang tidak mau mengambil resiko menantang arus keinginan publik.

Ke empat , jika KMP (Gerinda, PKS, PPP dan Golkar) akan mengusung Yusril, maka PKB dan PDIP akan solid mendukung Ahok. Perseteruan Pilpres akan terulang kembali. Namun dengan catatan bahwa kubu Agung Laksono dan Romy kalah dalam Munas bersama. Jika kubu Agung dan Romy yang menang di Munas, maka Golkar dan PPP akan menyatakan dukungan kepada Ahok mengikuti keinginan Jokowi.

Jadi untuk sementara, Ahok telah mendapat dukungan penuh dari istana, Nasdem, Hanura, Teman Ahok, media dan dukungan sunyi-senyap dari konglamerat. Jika Yusril atau yang lain akan didukung oleh Gerinda, PKS, PPP dan Golkar yang nota bene dari KMP dengan catatan hasil Munas di atas, maka PKB dan PDIP akan ikut terusik. Kedua partai ini pun akan menyatakan dukungannya kepada Ahok untuk berlaga head to head dengan calon yang diusung dari KMP. Jika hal itu menjadi kenyataaan, maka kita akan kembali melihat pertarungan KIH vs KMP di Jakarta yang luar biasa seru. Dan sudah pasti jika PKB akan mendukung Ahok, maka cagub Ahmad Dhani akan tamat. //