Kolom Asaaro Lahagu: Lawan Tiongkok Di Natuna, Jokowi Luncurkan

Tiongkok jelas ingin menguasai kekayaan gas di Natuna yang berpotensi menghasilkan duit Rp. 6.000 triliun. Bagi Tiongkok yang juga telah mengklaim kepulauan Spratly sebagai miliknya, letak geografis Natuna sangat strategis dan berada tidak jauh dari halaman depan rumahnya.

Dibandingkan dengan Afrika, Natuna jauh lebih gurih dan menarik. Dalam dua dekade terakhir, Tiongkok sudah menancapkan kukunya di belahan Afrika untuk menguasai tambang-tambang minyak di benua hitam itu.

Tetapi, itu tidak pernah cukup bagi mereka yang sudah rakus meniru kerakusan negara Barat terhadap dunia ke tiga. Tiongkok ingin mendikte negara-negara tetangganya meniru kesuksesan Jepang sebelumnya.

Dengan anggaran belanja pertahanan yang meningkat 12,3% atau senilai 188 miliar USD pada tahun 2014, dan diprediksi akan terus meningkat setiap tahunnya, maka Tiongkok ingin menjadi kekuatan militer terhebat di dunia. Tujuannya tidak lain untuk melindungi kepentingan ekonominya yang sekarang sudah menyalip negara-negara G-20 dengan menempati urutan kedua di dunia setelah Amerika Serikat.

Tiongkok yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam berbagai medan pertempuran berdasarkan catatan sejarah panjang militer Tiongkok, mulai dari perang melawan imperialis Jepang pada saat Perang Dunia II (1937 – 1945), perang saudara Korea Utara dan Korea Selatan (1950 – 1953), perang Vietnam (1957 – 1975), invasi militer ke Tibet (1950 – 1951), dan perang singkat antara China dan India (1962) telah memberikan pengaruh kepercayaan diri bagi militer Tiongkok. Dalam kalkulasi para pejabat tinggi militer Tiongkok, jika terjadi konfrontasi dengan militer Indonesia dalam upaya merebut wilayah Kepulauan Natuna, maka kekuatan militer Tiongkok akan dengan mudah menekuk kekuatan militer Indonesia. Kekuatan pertahanan Indonesia pada 2014- 2019 diketahui hanya mampu menanggulangi seperlima dari kekuatan Tiongkok pada tahun yang sama. Ini berarti mereka cukup menggelar 20% kekuatannya di sekitar kawasan Indonesia, dan itu sudah setara dengan kekuatan militer Indonesia.

Rasa bangga atas pencapaian Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi nomor dua dunia setelah Amerika, diikuti juga dengan kekuatan militer nomor tiga dunia setelah Amerika dan Rusia, telah membuat para pejabat elit negeri itu gatal dan terus gatal untuk pamer kekuatan kepada tetangganya. Tiongkok sudah mulai bergaya sebagai negara adidaya baru.

Dengan satu kapal induk besar bernama Liaoning, yang telah sukses diluncurkan dan akan menyusul kapal induk ke dua, Tiongkok bisa unjuk kekuatan di belahan Lautan Pasifik dan menggertak negara-negara Asia Tenggara yang kaya akan kandungan minyak namun masih lemah secara ekonomi dan militer.

Tiongkok yang mulai agresif kemudian memanfaatkan sepuluh tahun filosofi mantan Presiden SBY ‘seribu kawan dan nol musuh’ dalam berhadapan dengan negara lain.

Ketika itu, pada tahun 2009, awal periode kedua SBY memerintah, Tiongkok yang membaca keraguan Presiden SBY langsung secara sepihak menggambar Sembilan Titik-titik (Nine-Dashed Line) yang ditarik dari Pulau Spratly di tengah Laut Tiongkok Selatan hingga mencakup wilayah Natuna, lalu diklaim sebagai wilayah Zona Ekonomi Eksklusifnya.

Garis putus-putus yang diklaim Tiongkok sebagai pembaruan peta 1947 itu, membuat Indonesia marah. Presiden SBY ketika itu sudah menyampaikan protes keras lewat Komisi Landas Kontinen PBB. Namun hingga memasuki pertengahan Juni 2016, PBB belum mengambal sikap apapun atas protes Indonesia itu. Setelah itu, tidak ada lagi tindakan tegas SBY dalam melawan klaim Tiongkok itu.

Ketika Jokowi yang sipil menggantikan SBY berlatar belakang militer, Tiongkok memerintahkan nelayannya agar lebih agresif memancing ikan di perairan Natuna.

Dikawal dengan beberapa kapal cost guard , Tiongkok semakin memandang sepele kemampuan Jokowi yang miskin pengalaman militer. Jika SBY saja yang berlatar belakang militer enggan dan takut kepada Tiongkok, apalagi Jokowi yang berlatar belakang sipil, bisa terkencing-kencing menghadapi Tiongkok.

Pandangan itu dikuatkan ketika Tiongkok melihat bahwa selama sepuluh tahun memerintah, SBY terlihat begitu lamban memordenisasi militer Indonesia karena anggaran subsidi BBM dan habis dikorupsi oleh elit-elit partainya sendiri. Akibatnya militer Indonesia tertinggal jauh dan tidak akan mampu menandingi militer Tiongkok. // Selama 10 tahun memerintah Indonesia, SBY hanya mampu membeli beberapa sistem persenjataan canggih seperti kapal selam diesel-listrik dan T-50 pelatih dari Korea Selatan, tank tempur Leopard dari Jerman dan helikopter serang Apache dari Amerika Serikat. Kekuatan ini jelas tidak memungkinkan Indonesia percaya diri dalam menghadapi Tiongkok.

Namun, apa yang terjadi kemudian? Tiongkok berhadapan dengan seorang Presiden ‘gila’ yang membuat Tiongkok terkejut. Kegilaan Jokowi mengejutkan dunia saat dia mengunjungi Natuna dan langsung memimpin rapat kabinet terbatas di atas kapal perang KRI Iman Bonjol, Kamis (23/6/2016) lalu. Jokowi tetap percaya diri dan berani karena merasa tuan atas tanah airnya sendiri.

Bagi Jokowi, tindakan Tiongkok yang semakin agresif menangkap ikan di perairan Natuna dan masih mengklaim wilayah itu sebagai wilayah penangkapan ikan tradisional mereka lalu mengerahkan kapal-kapal patroli milik badan keamanan lautnya (cosguard) untuk membela kapal-kapal nelayannya, sudah keterlaluan dan mengusik harga diri bangsa Indonesia.

Kendati Tiongkok sudah mengakui kedaulatan Indonesia atas Natuna, namun itu hanya di mulut saja. Buktinya, para nelayan Tiongkok terus-menerus mencuri ikan di perairan Natuna. Karena itu Jokowi pun menarik perhatian dunia dengan menggelar rapat kabinet di kapal perang KRI Iman Bonjol. Lalu apa pesan dari kunjungan Jokowi itu dan rapat di atas sebuah kapal perang?

Pertama , Jokowi ingin menyampaikan pesan jelas kepada Tiongkok bahwa Indonesia akan membela mati-matian kedaulatannya termasuk dengan berperang sekalipun.

Ke dua , Jokowi bukanlah mantan Presiden SBY yang mempunyai filosofi mencari seribu kawan dan nol musuh. Jokowi siap berseteru dengan siapapun termasuk dengan teman sendiri, tetangga dan sahabat yang berani mengusik kedaulatan Indonesia.

Ke tiga , Jokowi menyampaikan pesan terselubung kepada Malaysia, Singapura, Papua Nugini agar tidak main-main dengan wilayah perbatasan Indonesia. Negara sebesar dan sekuat Tiongkok sekalipun akan dilawan apalagi negara kecil sebesar Singapura dan tetangga berisik Malaysia.

Ke empat , Jokowi mengisyaratkan bahwa Natuna merupakan bagian rencana strategis Jokowi dalam membangun Indonesia ke depan.

Ke lima , kunjungan Jokowi ke Natuna merupakan awal genderang perang untuk mulai membangun Natuna secara militer.

Bagi Jokowi, jika Natuna tidak segera dibangun maka Natuna yang dekat dengan kepulauan Spratly akan mengikuti nasib kepulauan Spratly yang menjadi rebutan saling klaim beberapa negara di sekeliling kawasan, seperti Tiongkok (Republik Rakyat Tiongkok–RRT), Vietnam, Filipina, Taiwan, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

Natuna yang letaknya yang berada di jalur perlintasan kapal-kapal internasional yang melewati Selat Malaka, salah satu yang paling sibuk di dunia, membuat banyak negara berkepentingan di perairan Natuna. Tak terkecuali Amerika Serikat yang juga menginginkan wilayah ini tetap terjaganya demi stabilitas dan keamanan di Laut Tiongkok Selatan.

Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi yang pesat di Asia, terutama Tiongkok , dan sebaliknya pertumbuhan yang menurun terus di Eropa dan AS, membuat banyak negara berupaya memperoleh kontrol atas atau memperebutkan kawasan perairan yang strategis dan dinamis itu, yakni Laut Tiongkok Selatan yang di dalamnya termasuk Natuna.

Lalu apakah Tiongkok ngotot menguasai Natuna lewat konflik militer terbuka dengan Indonesia ke depan?

Benar bahwa Tiongkok sudah mengakui Natuna sebagai bagian wilyah Indonesia namun Tiongkok tidak pernah mau membahas Sembilan Titik-titik yang menyinggung wilayah Natuna. Ke depan tidak menutup kemungkinan Tiongkok bisa kembali mengklaim Natuna berdasarkan Sembilan Titik-titik yang telah digambarkannya itu.

Pertanyaannya adalah apakah Tiongkok ke depan akan mencoba mengambil alih Natuna secara militer? Untuk sekarang Tiongkok diprediksi tidak akan gegabah melakukan konfrontasi militer dengan Indonesia demi merebut Natuna.

Jika Tiongkok berani berkonflik dengan Indonesia, maka berdasarkan pertimbangan politik dan ekonomi, yang justru akan berdampak merugikan kepentingan nasional negara Tiongkok, atau dapat dikatakan sebagai serangan balik (counter-attack) bagi Tiongkok sendiri. Jika Tiongkok mengobarkan perang terbuka di Laut Tiongkok Selatan, termasuk di Natuna, maka Philipina, Vietnam dan Indonesia akan mengeroyok Tiongkok. Pada saat itulah Amerika, Jepang dan Korea Selatan akan ikut terlibat mengeroyok Tiongkok. Resiko ini jelas masuk dalam pertimbangan strategi militer Tiongkok.

Tiongkok jelas hanya mencoba menggertak dan hanya mulai mengklaim, sebagai awal dari strategi untuk menguasinya ke depan. Faktor ini juga yang membuat Jokowi berani ‘gila’ untuk melawan Tiongkok di Natuna. Namun ke depan Tiongkok sangat berpotensi mengambil alih Natuna jika ada kesempatan atau jika terjadi kekacauan politik di Indonesia. Tiongkok hanya menunggu saat tepat untuk mengkadali Indonesia. Bagi Indonesia, sebelum Tiongkok benar-benar mencapai kejayaan ekonomi dan militer, Indonesia harus dengan cepat membangun pangkalan militer di Natuna. Pertimbangan itulah yang membuat Jokowi memproyeksikan wilayah perairan dan kepulauan Natuna sebagai salah satu pangkalan militer terbesar Indonesia untuk mengantisipasi dampak negatif dari konflik Laut Tiongkok selatan yang semakin meluas.

Kebijakan untuk membangun dan memperkuat pangkalan militer di Kepulauan Natuna merupakan langkah konkrit Jokowi untuk mengantisipasi ancaman yang datang dari konflik Laut Tiongkok Selatan. Para ahli militer Indonesia pun sepakat dan didukung penuh oleh Jokowi untuk menjadikan Kepulauan Natuna sebagai pangkalan militer terpadu alias kapal induk. Strategi ini meniru pangkalan militer Amerika di Pearl Harbour di Kepulauan Hawai.

Untuk saat ini, Indonesia jelas tidak bisa membuat apalagi membeli sebuah kapal induk yang begitu mahal. Untuk saat ini kapal induk termahal di dunia adalah kapal induk USS Gerald R. Ford yang harganya berkisar 150 triliun rupiah. Sementara untuk biaya operasinya berkisar satu hingga 15 triliun rupiah per tahun. Itu jelas sangat memberatkan bagi Indonesia.

Sebagai negara kepulauan yang memiliki ribuan pulau, Indonesia justru bisa membuat pulau-pulau kecil terluar berperan sebagai kapal induk. Maka berangkat dari ide ini, ke depan akan dibangun landasan pesawat di Natuna, lalu diisi dengan pesawat tempur berikut sarana pendukungnya. //

Nantinya pulau-pulau terluar seperti Natuna dan pulau Biak, Papua, akan dijadikan pangkalan-pangkalan militer baru yang berperan sebagai kapal induk yang tidak bisa ditenggelamkan oleh musuh. Begitu ada ancaman Tiongkok dari kepulauan Spratly, ancaman dari Malaysia, maka pesawat tempur yang ada di kapal induk Natuna siap menghadapi segala kemungkinan.

Untuk menghadapi manuver Tiongkok yang selalu mengerahkan nelayannya untuk mencuri ikan di sana, Jokowi akan segera meluncurkan proyek strategisnya. Ia berencana menggeser 6.000 nelayan yang ada di wilayah Jawa untuk menangkap ikan di Laut Natuna.

Untuk keperluan tersebut, Jokowi mengarahkan supaya ada pembangunan pembangkit listrik di Natuna, yang dalam jangka pendek akan segera dibangun tahap awal 50 megawatt. Natuna akan segera dibangun menjadi pangkalan militer terhebat Indonesia.

Itulah kebijakan Jokowi yang sipil namun mempunyai naluri tajam secara militer. Gertak Jokowi yang menantang Tiongkok bukanlah hanya gertak sambal belaka. Hal itu dibuktikan dengan lebih 700 kapal-kapal nelayan yang telah ditenggelamkan oleh Jokowi lewat Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti termasuk kapal nelayan Tiongkok.

Tentu saja Jokowi tidak hanya tinggal diam atas terbatasnya anggaran militer Indonesia yang tidak mampu membeli kapal induk. Hal itu bisa disiasati dengan menjadikan pulau terluar berperan sebagai kapal induk dan memindahkan ribuan nelayan ke pulau-pulau terluar.

Itu adalah sebuah proyek strategis yang brilian dari Jokowi tentunya namun butuh perencanaan matang. Kita tunggu Natuna menjelma menjadi kapal induk tercanggih Indonesia ke depan. //