Kolom Asaaro Lahagu: Tragedi Vaksin Palsu Dan 1 Juta

Beredarnya vaksin palsu, membuat masyarakat sangat khawatir akan sistem imun anak balitanya. Inilah sebuah tragedi yang masih dicoba dipandang sepele oleh Kementerian Kesehatan. Padahal nasib masa depan generasi bangsa sedang dipertaruhkan. Vaksin campak, polio, hepatitis B, tetanus, dan BCG palsu yang telah beredar hingga ke Jogyakarta itu, telah dipakai oleh ribuan dan mungkin puluhan ribu anak Indonesia. Dampaknya adalah keamanan vaksin palsu pada bayi itu sendiri dan sistem imun bayi yang rentan berbagai penyakit karena pada dasarnya belum divaksin.

Dari berbagai informasi yang dilansir berbagai media, ternyata pemalsuan berbagai vaksin palsu diketahui telah beroperasi sejak tahun 2003 atau 13 tahun lamanya. Ini benar-benar sebuah tragedi pada bayi Indonesia. Waktu yang cukup lama dan sangat berbahaya bagi generasi bangsa. Bagaimana mungkin dalam kurun waktu 13 tahun itu aksi para pelaku begitu nyaman beroperasi tanpa dideteksi? Lalu dimana peran Kementerian Kesehatan dalam hal ini Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kita?

Menurut pengakuan Hidayat dan isterinya, Rita Agustina, dua dari 13 orang yang telah ditetapkan tersangka oleh kepolisian, pesanan vaksin yang mereka terima per hari ada sekitar 200 vaksin. Jumlah itu disebarkan atau didistribusi di berbagai wilayah di Indonesia. Jika dalam setahun ada 365 hari kali 200 vaksin yang beredar, maka kalkulasi kotornya, ada lebih 70.000 vaksin palsu beredar dan diberikan kepada bayi setiap tahunnya.

Ini berarti ada puluhan ribu bayi yang menderita dari efek berbahaya vaksin plus ada puluhan ribu pula bayi yang tidak divaksin dengan benar dan rentan terhadap penyakit. Ini pun baru dari pengakuan satu pelaku. Mudahnya memalsukan vaksin, lemahnya pengawasan dan gurihnya keuntungan yang diperoleh, jelas membuat para pelaku tega mengobarkan generasi bangsa. Pasangan suami isteri Hidayat dan Rita Agustina yang tega memalsukan berbagai vaksin palsu itu, terlihat menjadi pasangan muda kaya raya.

Rumah super mewah pasangan suami isteri ini yang berada di Kemang Pratama Regency, Bekasi, diindikasikan sebagai bukti hasil dari bisnis vaksin palsu itu. Bisnis vaksin ini juga turut memperkaya para distributor, apotik, klinik di atas penderitaan para bayi. Jika kemudian publik mengharapkan pelaku dihukum berat termasuk dihukum mati sekalipun, maka hal itu dapat dipahami.

Benar bahwa rantai produksi hingga pendistribusian perbekalan kesehatan, baik itu obat, vaksin maupun alat habis pakai, itu cukup panjang dan melalui pengawasan ketat. Ya pengawasan ketat, katanya. Namun itu teori di atas kertas. Indonesia dikenal dengan teori dan banyak undang-undangnya.

Faktanya, di tengah masyarakat sekarang beredar banyak obat palsu, kosmetik palsu, pengawet palsu berbahaya dan seterusnya tanpa bisa dicegah tuntas oleh BPOM. Terkuaknya vaksin palsu itu sendiri bukan karena hasil deteksi BPOM tetapi setelah seorang bayi meninggal pasca diimunisasi. Lalu siapa pihak yang paling bertanggungjawab atas vaksin palsu itu?

Publik jelas tidak salah jika akhirnya semua mata tertuju kepada BPOM yang berwewenang mengawasi peredaran obat palsu. Jika ketua DPR, Ade Komaruddin ikut mengecam cara kerja BPOM yang kecolongan dan terus kecolongan dengan aneka produk palsu, itu juga mewakili kemarahan publik. Jelas BPOM adalah pihak yang disalahkan selain aparat hukum lain tentunya. Pengawasan yang lemah dan hanya ketat di omongan adalah sebabnya. PNS BPOM jelas bukan hanya dikambing-hitamkan tetapi memang benar di-full kambinghitamkan.

Jika kemudian publik memandang oknum orang-orang yang bekerja di BPOM itu adalah PNS yang kurang bermutu dan tak mampu bekerja maksimal melindungi masyarakat adalah hal lumrah. Masyarakat pun kembali diingatkan bahwa para oknum PNS BPOM itu mungkin dulunya direkrut dan masuk PNS karena kolusi, kolusi dan nepotisme. Mereka mungkin masuk hanya karena mampu menyogok sana-sini agar menjadi PNS. Jika demikian maka jelas masuk PNS bukan karena kualitas individu tetapi kualitas KKN dan sogokan yang diajukan. Lalu hasilnya?

Kinerja dan hasil kerja PNS kita dari dulu memang terkenal abal-abal, tak bermutu. PNS kita yang diharapkan mampu melakukan tugasnya dengan hasil mutu tinggi, namun justru suam-suam kuku dan tak bisa diandalkan. Cara kerja PNS kita masih lamban, minim inovasi dan justru berkarat menunggu THR ke-13 dan 14.

Dan jika THR itu telah diperoleh, maka secepat itu digunakan untuk berpesta pora. Lalu setelahnya kembali bekerja bermalas-malasan menunggu THR berikutnya karena gaji pokok habis kredit barang ini dan itu. Masyarakatlah yang akhirnya menanggung kinerja buruk PNS semacam itu. Jelas hal ini menjadi masalah besar bangsa kita.

Jika kinerja PNS tidak efisien dan tak maksimal, maka uang rakyat terbuang sia-sia untuk menggaji para oknum PNS yang malas kerja dan lebih suka santai dan jalan-jalan. Publik merasa miris bila melihat PNS di saat kerja lagi shopping di Mall atau pasar. Publik lebih miris lagi jika ada PNS tertangkap razia saat 'oh yess..oh noo' di sebuah Hotel. Astaga.

Sekarang ini masyarakat masih merasa bahwa masih begitu mudahnya PNS minta ijin tidak masuk kerja dan kalaupun masuk kerja, cara kerja mereka begitu santai. Seperti pengalaman saya mengurus sesuatu di kelurahan, saya melihat para PNS itu begitu rileksnya bekerja. Jam kerja pun masih bisa main ping- pong atau sibuk chatting di smartphone-nya. Lurahnya juga tidak setiap hari di kantor, alasan rapat sana-sini. Syukurlah dua tahun terakhir ini, PNS di DKI Jakarta tidak lagi seperti itu dan sudah berubah total. Namun PNS di daerah lain, mungkin seperti lagu Nia Daniaty: “Aku masih seperti yang dulu”. //

Sekarang ini ada empat juta lebih PNS yang digaji dari pajak, namun kerja mereka tak signifikan dalam memajukan negeri ini. Mereka hanya menjadi beban dan terus menjadi beban bagi sebuah negeri yang sudah lebih 70 tahun merdeka. Sudah lama Indonesia menghidupi PNS-PNS malas, tukang tidur, makan gaji buta, miskin inovasi dan hanya sibuk membayar kredit barang-barang konsumsi. Sementara itu anggaran bagi PNS setiap tahun terus meningkat.

Untuk belanja pegawai dan pensiun (BPP) pada APBN dan APBD tahun 2015 misalnya, anggaran mencapai Rp707 triliun dari total belanja sebesar Rp2.093 triliun atau 33,8 persen. Lebih besar dari belanja modal dan belanja barang. Betapa bangsa ini ikut sengsara lewat anggaran besar PNS namun cara kerjanya mengerikan.

Bagaimana suatu bangsa bisa maju jika PNSnya digaji besar namun cara kerjanya abal-abal? Sekarang negeri ini butuh PNS berkualitas tinggi, efisien, tegas, jujur, tegas, garang dan berkinerja hebat untuk membantu dan melayani masyarakat. Jika kemudian pemerintahan Jokowi mau memecat satu jutaan PNS ke depannya, memesiunkan mereka lebih dini atau apalah namanya itu, maka bisa dimengerti. Selain mengurangi anggaran, memecat PNS tak bermutu juga akan membuat PNS lebih efisien dan efektif bekerja.

Kita memang sudah lama merindukan PNS hebat penuh inovasi, bermutu dan berkualitas tinggi. Sudah saatnya memang pemerintah memecat para PNS tak bermutu, lalu menggantinya dengan generasi PNS berkualitas. Masyarakat jelas sangat mengharapkan PNS hebat, pintar, gesit, cepat bekerja dan berdedikasi tinggi khususnya di BPOM yang mampu dengan cepat mendeteksi berbagai pemalsuan obat di tengah masyarakat. Kita butuh PNS hebat di BPOM agar tragedi vaksin palsu tidak terulang lagi. // //