Kolom Benny Surbakti: Pegawai Juga

Banyak sekali keluhan masyarakat perihal kinerja aparatur negara yang dianggap tidak memberikan pelayanan yang baik. Masyarakat sangat kecewa akan kinerja aparatur negara, sehingga dicanangkanlah program revolusi mental dengan harapan merubah pola pikir (mindset ) dan budaya kerja (culture set ) aparatur negara. Tapi, apakah mindset dan culture set aparatur negara akan berubah hanya dengan slogan-slogan dan teriakan-teriakan? Saya tidak yakin aparatur negara akan berubah hanya dengan slogan dan teriakan. Menurut saya, permasalahannya adalah SISTEM; baik sistem perekrutan pegawai maupun pola pembinaannya. Meskipun perekrutannya baik, jika cara pembinaannya salah maka hasilnya juga tidak akan baik. Demikian sebaliknya. Di awal Kemerdekaan RI, pemerintah transisi belum memiliki aparatur negara yang lengkap, sehingga perekrutannya dengan cara sederhana. Ada yang diangkat langsung menjadi pemimpin atau komandan, ada pula yang diangkat menjadi anak buah tanpa melihat latar belakang pendidikan ataupun kemampuan. Mungkin hanya karena hubungan emosional. Ada yang diangkat menjadi kopral dan ada yang langsung menjadi mayor, dsb. Pada awal Kemerdekaan, yang serba tergesa-gesa, hal tersebut dapat dimaklumi. Akan tetapi, ternyata hal tersebut masih berjalan hingga saat ini. Perbedaannya adalah didirikannya sekolah-sekolah calon pemimpin seperti STPDN, AKPOL, AKMIL dan lain sebagainya.
Dengan kata lain, ada pegawai yang bisa langsung menjadi pemimpin hanya karena lulusan sekolah tertentu. Sementara ada pegawai yang harus merangkak dari bawah dengan bersusah payah hanya untuk bertahan, dan tidak akan pernah menjadi pemimpin.
Kita harus sadar dan mengakui bahwa yang menggerakkan negara ini adalah pegawai-pegawai rendahan. Merekalah yang bekerja keras mulai dari berfikir, berencana sampai dengan pelaksanaannya. Lihat staf DPR, staf Menteri bahkan Staf Presiden semua menggunakan staf.
Kembali ke lap top. Lalu apa hubungannya dengan kinerja aparatur negara? //
Sudah jelas bahwa yang memberikan pelayanan atau yang langsung bersentuhan dengan masyarakat adalah pegawai rendahan. Lalu apa yang memotivasi pegawai rendahan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat? Gaji yang tinggi? Bukan. Naik pangkat? Bukan (Naik pangkat ada aturan dan persyaratannya). Kalau demikian, apa?
Dengan sistem pola pembinaan pegawai (PNS, TNI dan POLRI ) sekarang ini, tidak ada rangsangan untuk memotivasi mereka. Karena sistem sudah mengatur siapa yang bisa menjadi pemimpin atau komandan. Biarpun mereka bekerja keras, berbakti sampai mempertaruhkan nyawa, mereka tetap akan menjadi pegawai rendahan.
Jadi, kalau ingin aparatur negara bekerja penuh dengan rasa tanggungjawab, berbakti melayani masyarakat maka sistem perekrutan dan pembinaan pegawai harus dirubah. Terutama dalam hal REWARD AND PUNISHMENT.
Berikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi dan berikan teguran kepada pegawai yang gagal/ nol. Karir ditentukan oleh prestasi kinerja, bukan karena pendidikan tertentu apalagi KKN. Pimpinan atau komandan diangkat berdasarkan kemampuan, bukan karena pendidikan tertentu apalagi KKN. Setiap pegawai memiliki kesempatan yang sama dalam berkarir.
Artinya, pangkat dan jabatan diberikan kepada pegawai dilihat dari kinerja dan kemampuannya selama menjadi pegawai. Dengan demikian, Insya Allah, para pegawai akan berlomba-lomba bekerja dengan baik dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. //