Kolom Darwono Tuan Guru: Utamakan Guru Swasta

Berita terkini Kolom · 11 April 2016

Kolom Darwono Tuan Guru: Utamakan Guru Swasta

Alhamdulillah, melalui Siaran Pers yang penulis baca melalui Twitter Kemendikbud_RI hari ini , Mendikbud RI Anies Baswedan menyampaikan siaran pers tentang program Sertifikasi Guru tetap dibiayai pemerintah. Tentu saja kami sangat memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada Kemendikbud, karena hal itu sesuai harapan kami terutama penulis, yang sangat memahami kondisi riil guru-guru terutama guru swasta. Ini terkhusus pula di Jakarta yang masih banyak memperoleh gaji di bawah Rp. 1 juta/ bulan. Tentu saja akan memberatkan teman-teman ini jika harus bayar jutaan rupiah.

Pada tulisan kami di Kompasiana edisi 6 Januari 2016, dengan judul "Guru Swasta Juga Mendidik Anak Bangsa" kami menulis: Penulis sangat yakin, masih banyak guru swsta yang sudah mengajar sebelum tahun 2006 BELUM TERSERTIFIKASI. Hal ini dapat 'dipahami, mengingat sertifikasi guru swasta selama ini dibatasi oleh Quota. Sementara itu, quota guru yang diusulkan oleh sekolah untuk mengikuti sertifikasi tidak sepenuhnya menggunakan pertimbangan obyektif. Tidak jarang sekolah atau yaysan menggunakan cara like and dislike . Sehingga guru-guru senior tersisihkan.

Mengingat hal itu, sebaiknya Kemendikbud memfasilitasi "guru-guru kurang beruntung" itu, untuk mengikuti PLPG khusus, dengan menelisik data base guru yang ada di Padamu Negeri atau Dapodik. Sangat tidak adil jika guru-guru "kurang beruntung" itu harus mengikuti program sertifikasi model baru. Apalagi bagi mereka yang mendekati usia 55 tahun, dimana batas pengusulan Impassing terakhir pada usia itu. Fasilitasilah guru-guru swasta senior kurang beruntung itu, untuk mendapatkat kesejahteraan di akhir-akhir masa pengabdiannya. Sungguh saya akan mengapresiasi setinggi-tingginya jika Kemendikbud benar-benar melaksanakan hal ini." Dengan kebijakan sertifikasi guru yang akan dibiayai pemerintah, melalui tulisan ini kami menghimbau kepada Mendikbud agar :

1. Prioritaskan sertifikasi guru bagi guru-guru swasta senior, melalui penelusuran data Dapodik dengan ranking umur dan masa baktinya.

2. Data Dapodik yang digunakan untuk rekruitment sertifikasi guru itu sekaligus digunakan untuk program impassing, untuk efesiensi dan mengurangi beban kerja, termasuk bagi guru yang sudah melakukan sertifikasi tetapi belum diimpasing. Sebab kebijakan besarnya tunjangan sertifikasi (TPG) sebesar satu bulan gaji sesuai golongannya, sehingga impassing adalah mutlak harus dilakukan.

3. Mengingat batas umur impasing adalah usia 55 tahun, maka upayakan guru-guru senior yang sudah mendekaati 55 tahun diprioritaskan pada program sertifikasi ini, sedang mereka yang sudah melampaui usia 55 tahun , tetap mendapatkan dispensasi untuk diimpasing karena keterlambatan mengikuti sertifikasi bukan salah mereka. //

4. Setelah jumlah guru senior yang seharusnya sudah sertifikasi terakomidir, barulah sisa kuota dapat diberikan ke guru-guru lain, tanpa membedakan negeri atau swasta, tetapi benar-benar memperhatikan usia dan masa pengabdian sebagai bentuk penghormatan dari pemerintah atas jasa-jasa guru tersebut. Jika Kemendikbud tidak menerapkan rasa hormat, siapa yang akan menghormati guru?

Sebagai penutup, penulis sampaikan pengalaman penulis saat mengambil sertifikat kelulsan PLPG di Sudin Jakarta Timur . Dengan ramah, Bu Dessy bertanya kepada penulis: "Loh, bapak barus sertifikasi, toh?" Dengan lugas saya jawab: "Iya, bu. Maklum mengajar di sekolah swasta, jadi harus sabar tunggu kuota." Bu Dessy melanjutkan: "Untung bapak sudah sertifikasi, kalau nanti bayar?" Saya hanya senyum kecut, tapi dalam hati berdoa, semoga teman-teman guru swasta yang saya tahu belum sertifikasi mendapat jatah sertifikasi gratis.

Oleh karena itu, pengumuman Mendikbud tentang sertifikasi dibiayai oleh pemerintah sangat penulis apresiasi dan bersyukur, semoga guru-guru senior swasta yang harusnya sudah tersertifikasi, dapat diprioritaskan. Amin. //