Kolom M.u. Ginting:

Berita terkini Ekonomi Kolom · 16 Februari 2016

Kolom M.u. Ginting:

FITRA meminta supaya presiden Jokowi bisa menyelamatkan perusahan negara BUMN. Kerugian Rp. 1,2 T dari kerjasama Grand Indonesia yang ditemukan oleh BPK cukup memberikan peringatan kepada pemerintahan Jokowi dalam menanggulangi perusahan negara BUMN.

Perusahaan negara dimana saja sering menjadi ’sapi perahan’ bagi pejabat korup. Karena itu juga selalu jadi alasan ’privatisasi’ perusahaan negara. Kalau diprivatisasi uangnya juga lenyap ke kantong pengusaha. Kalau jadi milik negara, uangnya hilang ke kantong pejabat korutor. Keduanya sama-sama menghilangkan uang rakyat. Mana yang dipilih? Atau adakah jalan keluar bagi rakyat Indonesia yang hanya merasakan pahitnya?

Ayo Kerja! Kabinet Jokowi pakai otaknya mencari jalan keluar, jangan malah ikut korupsi! Cari jalan keluar adalah juga Revolusi Mental!

KPK adalah jalan bagus yang sudah pernah berjalan dalam membasmi koruptor. Maka itu, mau direvisi pula UU KPK oleh para koruptor negeri ini. KPK tak boleh hanya jadi ’lambang pemberantasan korupsi’. KPK harus independen pengganyang koruptor! KPK tak perlu permisi dulu kepada badan lain atau ke pengadilan untuk mengganyang koruptor. KPK harus independen dan berkuasa sepenuhnya dalam tugas utamanya membasmi korupsi.

Bahkan KPK harus berani meningkatkan kegesitannya dengan mengikutkan atau partisipasi publik cari koruptor. Publik terbuka beri pendapat dan penilaian atas semua soal yang menyangkut hilangnya uang rakyat dari kas negara atau dari perusahaan-perusahaan negara. Dengan partisipasi publik dalam keterbukaan, tak akan ada tempat yang aman bagi koruptor untuk bersembunyi.

Soal 3 serangkai perongrong nation Indonesia yaitu korupsi , narkoba dan teroris hanya bisa diselesaikan dengan prtisipasi publik dan keterbukaan , karena korupsi adalah soal GELAP, narkoba adalah soal GELAP, terorisme adalah soal GELAP, yang dalam kejelasan dan kejernihan bagi semua publik, otomatis akan mati sendiri.

Karena itu, KETERBUKAAN dan PARTISIPASI PUBLIK adalah faktor utama yang memungkinkan KEMATIAN 3 serangkai ini yang sudah lama direncanakan dari luar untuk melumpuhkan dan menguasai RI. //

Korupsi melumpuhkan kekuasaan atau bagian penting dari kekuasaan seperti MA dan juga kementerian perusahaan negara. Dengan hilangnya uang negara, rakyat tetap miskin tak bisa meningkatkan hidupnya.

Narkoba memusnahkan sendi dan urat nadi masa depan nation ini dengan mengarahkannya terutama ke pelajar SMP dan SMA yang paling banyak terlibat narkoba (usaha luar merongrong Indonesia menurut kepala BNN BW).

Teroris adalah kekuatan kriminal dan orang naif yang dibrain wash bunuh sebanyak mungkin orang Indonesia dalam rangka Fear Mongering bikin takut penguasa negeri ini. Tapi tak perlu takut sama teroris, kata Jokowi, dan jangan kaitkan teroris dengan agama, kata Wakil Presiden JK. Tak ada kaitannya sama sekali. Kalau mengaitkan juga artinya MENIPU. Tetapi mengaitkan teroris dengan ’terror-based industry’ atau dengan ’war-based economy’ – itulah yang betul! Bisa dicari hubungannya dengan menggoogle. //