Kolom M.u. Ginting:

Dalam Munas Golkar di Bali [ Selasa 17/5], telah terpilih Setya Novanto sebagai Ketua Umum Golkar.

”Yang membuat publik terpingkal-pingkal adalah Jusuf Kalla dan Luhut meski sama-sama mewakili penguasa namun ternyata tidak berada dalam gerbong yang sama. Kentara sekali Luhut seolah berperan sebagai 'Ketua Tim Sukses' Setya Novanto sedangkan Jusuf Kalla mencoba tampil elegan seolah netral namun tidak menghendaki Setya menjadi Ketua Umum Golkar,” kata M. A. Hailuki, pengamat politik Universitas National Jakarta, pengurus Ikatan Alumni Ilmu Politik IISIP Jakarta, peneliti Centre for Indonesian Political and Social Studies (CIPSS) - RMOL.CO.

Menko Luhut malah berperan sebagai ’Ketua Tim Sukses’ Setnov, berlainan dengan JK yang ’netral’ tetapi tak suka Setnov sebagai Ketua Umum Golkar. Kalau dibilang ’intervensi istana’ dalam soal ini, belum tentu bahwa Presiden Jokowi menginstruksikan demikian. Yang dimaksud dengan ’istana’ di sini jelas siapa orang-orangnya, Menko Luhut dan Wapres JK.

Soal ’saudagarisme’ di Munas Golkar atau di Partai Golkar asosiasinya tentu soal duit. Pengamat politik dari LIPI, Syamsudin Haris mengatakan:

”Terpilihnya Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) karena kekuatan uang. Setnov dinilai tak memiliki kapabilitas yang kuat untuk menjadi pemimpin partai sekelas Golkar. ” (merdeka.com).

Selanjutnya, bisa juga dicermati mulai dari emas Freeport (kasus ’permufakatan jahat’ Setnov), saham ’papa’, saham 21 T, Blok Masela.

Munculnya semua ini tak lepas dari situasi masih berdominasinya pengaruh neoliberal di negeri ini sejak era Orba, dan sekarang ini karena ’Jantung kekuasaan Jokowi-JK disusupi kelompok neoliberal’ (pengamat politik Ray Rangkuti) (Lihat di SINI ).

Dua ciri neoliberal, kata Ray: Yang pertama, pendukung neoliberalisme sering mengambil keputusan diam-diam, yang dianggap merugikan negara. Ke dua, proses pengambilan kebijakan yang tidak diketahui publik. Pengalaman keputusan Blok Masela mulanya di tengah laut (off shore ) tak diketahui publik. Bikin off-shore maksudnya supaya jauh dari kontrol publik dan menjauhkan perusahaan nasional ikut aktif dalam pembangunan Masela. Lalu, Jokowi mengumumkan ke publik dan diputuskan dibangun di darat. Dengan sendirinya akan mempermudah kontrol publik dan mempermudah ikut sertanya perusahaan nasional. Ini namanya mengutamakan kepentingan nasional!

” Berdasarkan orientasi politiknya, partai politik diklasifikasikan menjadi tiga yaitu partai doktriner, partai kepentingan, dan partai pragmatis (Ramlan Surbakti, 1992). Dari ketiganya, Golkar termasuk dalam kategori partai pragmatis . . . ” kata Hailuki.

Di samping ’pragmatis’nya terlihat jelas juga bahwa kepentingan (ekonomi/ politik) merupakan faktor yang sangat menentukan dalam mengangkat Setnov jadi Ketua Umum Golkar. Pantas juga kalau Golkar sebagai ’partai kepentingan’ dari segi politik dan ekonomi itu. Faktor finansial + dukungan Menko, telah menentukan keberhasilan Setnov. Keberhasilannya jadi Ketum Golkar juga banyak ditentukan oleh pengaruh duit, seperti dikatakan oleh pengamat LIPI itu (Lihat di SINI ). //

Kasus ’permufakatan jahat’ Setnov dengan pihak Freeport yang sedang ditangani KA, menunjukkan keberpihakan Setnov ke Freeport perusahaan neolib itu. Maka jelas juga bahwa Partai Golkar adalah ’partai kepentingan’ (istilah Ramlan Surbakti). Kalau kita bertanya dari segi kontradiksi pokok dunia sekarang, dalam pertandingan kepentingan nasional dan kepentingan internasional neolib, memihak ke manakah Golkar?

Tidak bisa juga kita langsung katakan bahwa Golkar memihak ’kepentingan’ neolib, tetapi Setnovnya sudah jelas. Arah yang mau dibawa Ketum Setnov kiranya juga sudah jelas, dari gelagat Setnov yang sudah kita lihat akhir-akhir ini, sampai dia dipecat dari Ketua DPR karena ’permufakatan jahat’nya dengan perusahaan neolib Freeport.

Perangkap yang dimasuki Golkar dengan terpilihnya Setnov sebagai Ketum sangat jelas bagi publik. Perangkap ini bisa juga dikatakan sebenarnya adalah perangkap jaman. Bagi partai yang tak mengerti atau yang mengabaikan sentimen publik, sama halnya dengan sikap ’bunuh diri’ masuk perangkap. Jaman keterbukaan dan partisipasi publik betul-betul jadi perangkap ’bunuh diri’ bagi partai-partai politik atau individu elit politik siapa saja dalam jaman keterbukaan dan jaman partisipasi publik ini.

Begitu besarnya partisipasi publik dalam semua soal kemanusiaan sehingga tak mungkin lagi menyembunyikan atau melupakan soal-soal yang sudah masuk di sanubari jutaan publik. Seperti ’mufakat jahat’ Setnov yang sekarang masih ditangani Kejaksaan Agung, bukannya semakin banyak yang lupa, tetapi sebaliknya dengan keterbukaan yang semakin luas, malah semakin banyak yang ingat.

Perangkap saudagarisme adalah perangkap jaman. // //