Kolom M.u. Ginting:

Berita terkini Budaya Kolom · 2 November 2016

Kolom M.u. Ginting:

Bareskrim mengundang berbagai ahli dalam pemeriksaan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq, terkait kasus dugaan penistaan agama yang menyeret Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok ). Untuk saksi ahli, penyidik telah meminta keterangan dari ahli bahasa, ahli agama dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan ahli pidana.

Inisiatif Bareskrim ini adalah permulaan yang bagus dalam mempelajari dan mendalami 'penistaan agama' dalam pidato Ahok. Terutama sekali memang sangat penting dari segi bahasa. Kalau dari segi bahasa sudah bisa dijelaskan bahwa ada atau tidak ada unsur penistaan, ini tentu sudah jadi dasar utama melanjutkan ke bidang-bidang lainnya, seperti hukum/ pidana. Persoalannya ringkas tidak berbeli-belit lagi.

Akan tambah menarik lagi memang kalau bisa juga ditambah ahlinya dari segi psikologi. Artinya, apa pengaruhnya kepada pendengar dari pidato Ahok soal ayat Almaidah 51, seperti halnya kemungkinan sebagian cepat terprovokasi dan juga mengingat permintaan maaf yang berulang-ulang oleh Ahok tetapi tidak digubris oleh siapapun. Ini jadi satu tanda pentingnya segi psikologi ini bagi semua pemimpin dan elit politik negeri ini dalam menghadapi rakyatnya, yang terdiri dari berbagai kultur itu.

Itulah salah satu keindahan negeri ini, tidak bisa dihadapi dengan politik multikulti, tetapi harus menghargai dan menghormati semua kultur dan tiap kultur dalam praktek kehidupan sehari-hari. Para pemuda Suku Karo akhir-akhir ini semakin giat menghidupkan kembali ritual-ritual tradisionalnya serta semakin menegaskan Karo Bukan Batak.[/caption]

Ethnic/ cultural revival dunia akhir abad lalu adalah pernyataan tegas tuntutan untuk menghargai dan menghormati tiap kultur/ etnis. Jutaan jiwa harus dikorbankan dalam perang etnis lalu untuk menyatakan pentingnya pengakuan dan penghargaan atas tiap kultur yang berbeda-beda itu. Pengakuan dan Penghargaan atas satu kultur adalah wujud konkret keadilan dan perlakuan adil atas satu kultur/ etnis tertentu. Ratusan ahli-ahli dunia dalam soal Antropologi, Sejarah maupun Psikologi telah mencurahkan tenaganya untuk mengklarkan persoalan etnis/ kultur ini, sehingga telah banyak membantu publik dunia menghadapi kehidupan sehari-hari terutama sekali di negeri multi-etnis seperti Indonesia dan banyak sekali negeri lainnya di benua AAA.

Politik multikulturalisme (multikulti) yang mentabukan suku dan primordialisme yang dalam kenyataan telah menggencet kultur minoritas di banyak negeri abad lalu, dan yang digerakkan oleh orang kiri lama dan Blok Timur, telah sempat bikin sesat rakyat-rakyat dunia selama setengah abad, sehingga mengakibatkan korban jiwa banyak sekali. Sekarang kita semua sudah lebih pandai dalam menghadapi keragaman kultur kita sendiri, walaupun masih banyak juga yang masih terikat cara pikir lama itu seperti contoh FPI ini.

Ketika FPI bulan Juli lalu menuntut penutupan sebuah rumah makan BPK (Babi Panggang Karo (baca beritanya di SINI ) di Deliserdang (Sumut), telah sempat memunculkan amarah keras dari Suku Karo dan suku-suku Kristen lainnya di Deliserdang (Deliserdang adalah daerah ulayat Suku Karo dan Melayu dengan berbagai ragam suku pendatang, Islam maupun Kristen, serta sudah hidup rukun dan damai sejak era Kemerdekaan).

FPI melihat persoalan hanya dari segi satu kultur atau dari segi satu agama tertentu (Islam), yang seharusnya dari segi mengakui dan menghargai semua kultur/ agama dan tiap kultur. Memanfaatkan agama atau kepercayaan agama Islam untuk menghalau suku lain atau kultur lain bukan lagi jamannya pada abad ini, walaupun masih ada juga sekarang, seperti juga disinyalir oleh seorang pemimpin spiritual terkenal di dunia. Para pemuda Suku Karo semakin menyenangi pakaian tradisionlnya[/caption] Dalai Lama, bilang: "R eligion has become an instrument to cheat people". Dan dalam soal korupsi Dalai Lama bilang: "They (some educated people) pray to God but the purpose of their prayer is to make their corrupt life more successful." Praktek ini masih ada di negeri kita dan di Deliserdang itu.

FPI di daerah ulayat orang Karo sendiri menghalau atau mengusir orang Karo dari rumah makannya. Betapa buruknya sifat begini. Bagusnya ialah bahwa Pemkab Deliserdang menolak tuntutan FPI itu.

Sikap keras FPI Pusat untuk mendemo Ahok karena tuduhan 'penistaan Al Quran' telah membawa dampak yang sangat serius karena mau bikin demo besar-besaran menuntut Ahok diadili. Terlepas dari apakah Ahok bersalah atau tidak, tetapi demo ini telah memboroskan biaya besar yang harus dikeruk dari pundi-pundi rakyat miskin negeri ini untuk membiayai semua persiapan keamanan menghadapi demo FPI 4 November itu.

Sekiranya FPI bergerak mengikuti kekuatan luar (kekuatan Divide and Conquer) untuk memecah belah dan merongrong kekuasaan RI dan merusak keutuhan nation negeri ini, seperti yang terjadi pada tahun 1965, maka sikap dan prilaku mereka sekarang ini bisalah dipahami. Memecah belah dan memboroskan uang rakyat dengan gerakan 4 November bisa juga dipahami, kalau memang FPI dapat perintah dari luar. Apakah FPI memang mengikuti perintah 'divide and conquer' dari luar seperti gerakan anti Soekarno 1965 itu?

Saya yakin kalau pengaruh dari luar itu sekarang mulai berkurang sebagai akibat positif dari teknik info dan komunikasi publik, kekuatan baru yang tak ada lawannya menghantam segala macam KEGELAPAN dari abad lalu. Dari hati nuraninya sendiri, FPI sebagai orang-orang asli Indonesia masih didominasi oleh NURANI INDONESIA.

Pertemuan kemarin dua rival Pilpres Jokowi dan Prabowo adalah contoh nurani asli Indonesia itu. Atau mengapa tidak mungkin pertemuan Jokowi dengan FPI? Persoalan masa depan bangsa ini hanya bisa diselesaikan dengan nurani bangsa kita sendiri, tanpa campur tangan orang luar.