Kolom M.u. Ginting: Copot Pangdam Copot Kapolda Selamatkan

Hukum Kolom Lingkungan · 31 Januari 2016

Kolom M.u. Ginting: Copot Pangdam Copot Kapolda Selamatkan

Presiden Jokowi bikin instruksi yang sangat berani dan tegas, copot Pangdam dan copot Kapolda sebagaimana diberitakan oleh merdeka.com [ Senin 18/1]. Ini dia, ketegasan yang sangat dibutuhkan negeri ini terutama dalam menghadapi institusi bersenjata dalam soal kebakaran atau pembakaran hutan ini. Formula Ahok di Jakarta (pecat, pecat, pecat) sudah banyak menunjukkan hasil positif demi Kota Jakarta. Formula tegas dari Jokowi sebagai presiden akan berpengaruh positif bagi seluruh negeri, terutama dalam soal kebakaran hutan yang juga banyak melibatkan orang luar atau perusahaan asing; termasuk juga ’usaha luar dalam merongrong Indonesia’ pakai istilah Budi Waseso (BW).

Militer dan Polisi sangat banyak peranannya yang menentukan dalam mengubah dan mengembangkan Indonesia. Selama ini tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal karena tak pakai Formula Pecat , terutama atasan kedua institusi ini dari tingkat Pangdam dan Kapolda, sehingga bawahan di didaerah-daerah tak terkendali dan malah berbuat banyak negatif. Walaupun banyak bikin perbuatan negatif tetapi kenaikan pangkat (’reward’) terus saja berjalan tiap 4 tahun walaupun tak berbuat apa-apa atau telah berbuat yang negatif.

Sistem 4 tahun naik pangkat ini, kalau dikombinasi dengan ’sistem pecat’, atau seperti dikatakan oleh Presiden Jokowi dengan istilah ’ reward and punishment’ dimulai dari Pangdam dan Kapolda, pastilah akan membikin perubahan signifikan. Ini baru nanti akan bisa bikin perbaikan seperti contoh Jakarta Ahok itu.

Ini harus berlaku juga di kalangan pejabat Pemda yang banyak terlibat dalam pembakaran hutan karena kong kali kong dengan pengusaha, dan tak jarang juga dengan polisi atau militer setempat. Di sini juga perlu pemecatan Pemda, yang selama ini tak terjangkau atau memang tak pernah terpikirkan karena tak ada pikiran perbaikan dari atas. Pekerjaan haram kong kali kong dengan pengusaha pembakar hutan ini tak ada yang meragukan juga adanya ’kerja sama bagus’ antara Pemda dengan polisi/ militer setempat.

Dari pihak Kodam I BB sudah ada inisiatif menggerakkan militernya ke desa bekerja sama dengan penduduk desa dalam menangani dan mencegah kebakaran hutan setempat. Ini juga adalah perubahan yang mendasar dan prinsip, karena hanya dengan menggerakkan publik, dalam hal ini penduduk setempat, maksud-maksud jahat dari pembakar itu bisa dilenyapkan berangusr-angsur.

Mengikutkan partisipasi publik sesuai dengan era keterbukaan adalah jalan terakhir bagi kemanusiaan menantang semua bentuk kejahatan modern abad ini. Dalam hal ini terpenting ialah narkoba, human traficking, bakar hutan, terror yang berasal dari ’terror-based industry’ atau ’war-based economy’.

Dalam hal partisipasi publik dalam pemberantasan narkoba, BNN Budi Waseso juga telah bikin inisiatif yang sama prinsipnya, yaitu mengubah kampung narkoba menjadi kampung sejahtera, dengan menggerakkan publik ikut menjaga pengaruh narkoba di sekitar tempat tinggalnya.

"Kampung Kubur menjadi kampung sejahtera dengan memberikan pemahaman bahaya narkoba dan bahaya dampak narkoba, mereka (warga) melakukan penolakan narkoba masuk kampungnya," kata BW (merdeka.com).

Menurutnya, cara mengubah kampung narkoba dengan program pencegahan, penindakan dan pemberantasan. Semua warga penghuni kampung melakukan pengawasan bersama Pemda setempat. //

Pemda setempat tak pernah bisa mengawasi masuknya narkoba ke daerahnya tanpa bantuan intensif dari publik setempat. Selama ini, sudah sering ada ’kerjasama’ atau tepatnya persekongkolan buruk antara Pemda, polisi atau juga bisa mengikutkan militer dalam menangani narkoba atau juga hutan dalam pembakaran hutan, yang akibatnya sangat negatif baik dalam mencegah pembakaran hutan maupun dalam soal mencegah peredaran narkoba. Publik tak pernah diikutkan dan publik juga tak berani melibatkan diri karena masih kurangnya keterbukaan terutama dalam hal ’kerjasama’ institusi penguasa yang juga punya senjata. Contohnya ialah kematian Salim Kancil di Lumajang sebagai akibat kerjasama negatif antara Pemda dan polisi, menakut-nakuti partisipasi publik atau penduduk setempat.

Sekarang, dengan instruksi langsung dari presiden Jokowi, pecat Pangdam, pecat Kapolda (institusi bersenjata) , maka bisa dipastikan akan adanya perubahan dasar sistem yang negatif selama 70 tahun Merdeka. Sekarang, mulai akan terlihat dan hasilnya pasti akan terlihat juga segera.

Secara psikologis, watak manusia akan selalu dikejutkan oleh ’reward and punishment’ terutama PECATNYA. Instruksi baru ini adalah juga salah satu dari gejala fenomenal dalam diri Jokowi, yang begitu tegas bikin perubahan dalam menghadapi pejabat terutama pejabat bersenjata.

Pecat polisi, pecat militer, pecat pejabat Pemda, adalah kombinasi penting dalam mengubah pengaruh negatif serta kebobrokan dari sistem ’4 tahun naik pangkat’ di Indonesia, dan akan berpengaruh sangat besar dan menentukan atas perkembangan dan kemajuan Indonesia dalam era keterbukaan abad ini. //