Kolom M.u. Ginting: Indonesia Tak Mau Lagi (cukuplah

Berita terkini Hukum Kolom · 17 Februari 2016

Kolom M.u. Ginting: Indonesia Tak Mau Lagi (cukuplah

Ternyata dari pimpinan KPK sudah ada keyakinan bahwa revisi UU KPK memang tak perlu.

"Iya kami juga menolak adanya revisi Undang-undang KPK baik pimpinan lama atau baru semuanya menolak revisi Undang-undang KPK," kata Ketua KPK Agus Rahardjo.

"Banyak dispose bagaimana membangun Indonesia bebaskorupsi ," pungkas Saut, Wakil Ketua KPK.

Pernyataan KPK ini memberikan harapan bagi penentang korupsi, dan bagi seluruh rakyat Indonesia yang telah memberikan harapannya kepada Presiden Jokowi untuk membangun negeri ini. Kalau uang rakyat hilang terus, tak mungkin membangun dan rakyat tetap miskin. Pernyataan pimpinan KPK ini pasti juga akan mendorong Jokowi lebih mewaspadai usul-susul revisi yang mematikan pemberantasan korupsi di Indonesia yang sudah terkenal dengan korupsinya.

Korupsi adalah bagian dari 3 serangkai perongrongan kekuasaan dan nation RI. 2 lainnya ialah narkoba dan terorisme. Tiga soal inilah yang paling berbahaya dan yang juga sangat diperioritaskan oleh ’global power’ untuk melemahkan dan menggerogoti semua nation power seluruh dunia.

Ada juga yang memasukkannya ke dalam kategori perongrongan ini yaitu gerakan LGBT. Betul juga memang, soal ini adalah dimaksudkan oleh global power untuk bikin pecah belah di kalangan masyarakat dengan merusak ’moral tradisiional’ yang masih digenggam oleh mayoritas masyarakat. Jadi sama fungsinya dengan film-film takhyul, film perusak rumah tangga, prostitusi, judi, miras, HIV, dsb.

Bedanya dengan 3 serangkai di atas, yaitu terorisme, korupsi, narkotika erat kaitannya dengan ’war-based economy’ atau ’terror-based industry, terutama terorisme dan korupsi. Perang atau terorisme ISIS sangat banyak meningkatkan laba war-based economy, dan terakhir terlihat juga dengan usaha gelap John Kerry untuk tetap mempertahankan Presiden Assad, supaya perang terus bisa berlanjut. Kalau perang ini selesai, sama halnya dengan perang Afganistan, pasokan senjata tak banyak lagi ke sana, laba berkurang bagi perusahaan-perusahaan senjata dan bom itu.

Perang yang lebih lama ialah perang Sri Langka. Di sana tadinya Robert Blake yang sekarang jadi Dubes Amerika di Indonesia. Di Sri Langka RB sangat banyak berperan. Di sana, dia berkoak-koak soal membasmi terorisme dan bahaya terorisme, sebagai tugas bersama semua negara, katanya. Dulu jargon ini masih sangat dipercaya di kalangan orang banyak, termasuk kita-kita ini.

Dia secara resmi melancarkan pengiriman (penjualan) senjata ke pemerintah Sri Langka dan di pihak lain orang-orang Amerika secara ilegal kirim juga senjata ke pejuang Macan Tamil. Beberapa orang Amerika ditangkap dan dihukum secara resmi dalam soal pengiriman senjata ’ilegal’ ke Macan Tamil ini. Berapa banyak keuntungan yang dinikmati ’war-based economy’ dari perang Sri Langka bisa digoogle sekarang. Dulu dunia masih terlalu naif untuk menilai dari segi ’war-based economy’, atau tak mengenal sama sekali.

Sebagian kita masih percaya kalau perang itu adalah sebagai warisan dari pemerintah kolonial Inggris. Memang ada juga benarnya ’warisan’ ini. Tetapi arus besarnya ialah kelicikan ’war-based economy’ untuk cari untung besar dan meningkatkan saham perusahaan senjata canggih dan bom canggih dengan memanfaatkan kontradiksi lama kolonial Sinhala-Tamil sehingga dua etnis ini pada mati konyol, dan yang lain dapat laba besar. Penari Karo sedang "menerbangkan" beras ke udara yang menurut mitologi Karo asal usul terjadinya lebah (dalam sebuah shooting pembuatan fil pariwisata Kabupaten Deliserdang)[/caption]

Robert Blake yang itu juga sekarang jadi 'tokoh terkenal' di Indonesia yaitu sebagai Dubes baru berkunjung ke Papua 18 Januari lalu, menemuai gubernur Papua Barat katanya dalam rangka membicarakan kesejahteraan rakyat Papua.

Sebagian berpendapat ada kaitannya bom Thamrin dengan Freeport dan kunjungan RB ke Papua. Bisa nilai sendiri memang soal ini, banyak bahan sudah tertulis di internet. RB ke Papua 18 Januari, bom Thamrin 14 Januari, dan isu 21 T saham Freeport sudah dikeluarkan beberapa hari sebelum bom Thamrin, tetapi pembelian saham ini tak digubris oleh pemerintah Indonesia. Fear Mongering bom Thamrin juga tak begitu berpengaruh atas pemerintah, malah Jokowi bilang tak perlu takut kepada teroris, dan terornya malah ditumpas dalam waktu menit-mentitan saja.

"Apalagi akal kita?" kata Obama.

"Coba hubungi Gubernur Papua!" Kata Obama.

Obama adalah Presiden Amerika, dan Presiden Amerika atau negara Amerika sudah lama dikuasai oleh kapital besar itu, termasuk Freeport, sejak presidennya yang ke tujuh. On November 21, 1933, President Franklin Roosevelt stated, “The real truth of the matter is, as you and I know, that a financial element in the large centers has owned the government of the United States since the days of Andrew Jackson.”

Atas perintah Obama dan yang juga diperintah oleh ‘ financial element in the large centers’ (sekarang disebut rentenir bankir besar internasional atau neolib), termasuk yang mau meminjamkan 21 T beli saham itu, yang Jokowi masih diamkan saja. //

RB hubungi Gubernur Papua Barat. Gubernur Papua sudah pernah dilobi oleh kepala Freeport yang lama yang sudah dipecat. Tak cocoklah kalau dihubungi lagi. Sekarang Papua Barat . . . Lobi yang punya harapan . . . Indonesia sudah berubah.

Duit Rp. 21 T memang tak gampang mengeruknya dari pundi-pundi negara. Tetapi sudah ada pundi-pundi yang siap. IMF! Jokowi tak mau pinjam lagi, karena sudah terlalu ketat mencekik di leher. Indonesia sudah berubah.

Sekarang Jokowi di Amerika, lihat apa oleh-olehnya. Indonesia sudah berubah. Kita tak mau lagi dibodohi oleh ’terror-based industry’ atau ’war-based economy’, tak mau lagi dicekik oleh bankir rentenir internasional!

Indonesia sudah berubah dari segala macam tipu muslihat, termasuk penting tentu oleh koruptor dalam usaha revisi UU KPK. //