Kolom M.u. Ginting: Jangan Beli Saham

Ekonomi Kolom · 15 Januari 2016

Ini adalah peringatan yang sangat serius dari Serikat Pekerja BUMN karena bisa berakibat sangat merugikan negara. Yang harus diwaspadai juga ialah orang-orang pro neolib Freeport bisa secara licik pula mempengaruhi pemerintah untuk beli saham. Dan sudah ada contoh konkret juga (Enron Corp).

"Apalagi Freeport Indonesia bukan perusahaan terbuka, artinya data laporan Keuangan dan produksinya tetap tidak dapat diakses setiap tahunnya." kata Ketua Umum Serikat Pekerja BUMN Arief Poyuono, dalam siaran persnya .

Kalau mau beli juga namanya beli ’ayam di karung’, tak bisa diketahui apakah ayam sakit sudah mau mati, atau ’manok bernungen’ . Jalan terbaik ialah dinasionalisasi setelah kontrak selesai. Ahli-ahli Indonesia PASTI akan bisa menangani negerinya sendiri, termasuk tambang emas dan juga minyak. Bangsa kita tak kalah pandainya kok.

Selama ini tertipu saja, semua ditangani asing. Gali minyak, dikasih orang lain lantas dibeli lagi. Tentu ini juga taktik dan politik mengapa bisa terjadi demikian. Neolib pandai berpolitik dan bertaktik. Semua dalam rangka GREED AND POWER. Duit, duit, sumber duit dan Kekuasaan. Presiden Komisaris Freeport, McMoran James R. Moffett atau Jim Bom pun pernah menemui sejumlah petinggi di negeri ini, termasuk para politisi. Ini telah bikin marah Jokowi, karena Freeport dia bicarakan bukan dengan pemerintah tetapi dengan lobi-lobi ‘gelap’. Lantas muncul kasus Setnov dan setelah Setnov tertelanjangi, kemudian ditambah coba dengan lobi gubernur Papua oleh direktur Freeport SM. //

Fear Mongering salah satu taktik dan alatnya dari segi kekerasan. Dari segi yang lebih damai ialah cara Setnov. Cara ini sudah tertelanjangi lantas pakai cara ’Sarinah’. Presiden Jokowi sangat memahami taktik ini dan bilang: ”Negara, bangsa dan rakyat tidak boleh takut, tidak boleh kalah oleh aksi teror seperti ini.”

Kalau dipikir memang aneh orang-orang ini. Datang ke Indonesia tembaki orang, bunuhin orang dan ngebomi orang seenaknya saja. Mau mendirikan negara yang lebih adil? Demi keadilan bagi rakyat?