Kolom M.u. Ginting: Perubahan Di Polri Dan Fakta Sosial

Berita terkini Budaya Kolom · 20 Oktober 2016

Kapolri baru Tito mulai berusaha keras bikin perubahan di Polri, termasuk memberantas pungli.

"Supaya di bawah juga hati-hati selama ini. Tetapi jangan hanya sasaran di lapisan bawah saja, karena yang nakal-nakal itu ada yang di atas juga," kata p engamat kepolisian Bambang Widodo Umar [ Rabu 19/10: merdeka.com]. ".... Y ang nakal-nakal itu ada yang di atas juga ...."

Yang paling atas adalah Kapolri. Sekarang dijabat oleh Tito, dan terlihat memang kalau sudah mulai ada perubahan dalam rangka reformasi institusi terkorup ini (polisi, DPR, pajak). Fenomena pungli sudah lama, sejak permulaan Kemerdekaan RI bisa dibilang, tetapi selama ini Kapolri tidak pernah terlintas pikirannya untuk melihat ke bawah.

Zaman berubah, tiba masanya ada Kapolri yang mau melihat ke bawah dan ada kemauan untuk mereformasi institusi korup yang dipimpinnya. 2 institusi korup lainnya (DPR, Pajak) belum terlihat akan bikin reformasi. Yang paling dekat diantara 2 ini yang bisa bikin reformasi tentu institusi pajak dibandingkan DPR yang terdiri dari gerombolan manusia 'wakil rakyat' yang ditugaskan oleh partai-partai politik yang tujuan utamanya ialah KEKUASAAN. Karena itu DPR tidak mungkin direformasi karena hakekatnya yang berlainan itu.

DPR kita harus mencari saling hubungan hakiki antara 3 kata kunci yaitu Sex, Money and Power, fenomena internasional terjadi seluruh dunia, di negeri maju maupun negeri berkembang. Di Indonesia, terutama yang sangat menyolok ialah antara uang dan politik (power). Selama saling hubungan antara money and power ini tidak berubah, selama itu DPR tetap akan menjadi institusi terkorup.

Mungkinkah saling hubungan money and power ini berubah?

Money dan power lahir bersamaan waktu, dan akan hilangnya pastilah bersamaan waktu juga. Dalam kenyataan, money adalah power, atau power adalah money. Dimana banyak money di situ banyak power.

Contoh yang sangat jelas ialah di AS ada yang namanya 'deep state' atau 'double government', artinya ada pemerintahan yang dipilih dalam Pilpres, dan ada pemerintahan yang tidak dipilih tetapi sudah ditetapkan oleh penguasa finansial AS, dan merupakan penguasa sebenarnya yang menentukan politik (power) di AS. Atau seperti yang dikatakan oleh presiden Roosevelt pada tahun 1933 : Dia bilang: “The real truth of the matter is, as you and I know, that a financial element in the large centers has owned the government of the United States since the days of Andrew Jackson.”

(Andrew Jackson presiden ke 7 AS, 1829-1837).

Ketika era Roosevelt, hanya dia sendiri yang berani mengatakan siapa pemilik sesungguhnya pemerintahan AS, dengan istilah 'financial element in the large centers'. Akhir-akhir ini banyak akademisi yang bikin penelitian seksama soal power di AS misalnya seperti yang dikatakan oleh Dr Michael Glennon Tufts University 'Vote all you want. The secret government won’t change. The people we elect aren’t the ones calling the shots', katanya.

Bahwa ada juga yang menggambarkan fenomena ini dengan istilah 'deep state' atau 'double government' (bisa di google), dan pada pokoknya menggambarkan ada pemerintahan yang dipilih resmi dan di baliknya ada 'government' yang sudah tetap yang sudah ditentukan oleh penguasa duit banyak itu dan karena itu penguasa sesungguhnya AS adalah pemilik duit banyak itu, tidak tergantung siapapun yang terpilih secara resmi lewat Pilpres. Atau bisa juga dikatakan bahwa penguasa resmi yang dipilih rakyat itu adalah alat/ kedok untuk menutupi penguasa sesungguhnya. Generasi mudah Karo di sebuah kampung tradisional Karo di Kabupaten Deliserdang. Foto: VIVI ENDARIA TARIGAN.[/caption]

Tetapi, mengapa harus ditutupi kekuasaan sesungguhnya itu?

Pertanyaan ini adalah persoalan besar dunia sekarang, atau kunci semua persoalan besar kemanusiaan sekarang, dan seterusnya sampai kontradiksi pokok dunia sekarang ini nanti selesai (soal keadilan dan ketidakadilan sebagai kontradiksi pokok dunia).

Yang positif ialah bahwa sudah semakin banyak akademisi yang bikin analisa ilmiah soal ini dan sudah semakin banyak publik dunia yang memahami hakekat persoalannya. Inilah (perubahan pengetahuan dan kesedaran publik) yang menjadi syarat utama berakhirnya kontradiksi pokok itu, untuk nanti bisa beralih ke kontradiksi pokok yang baru.

Seperti kita sudah ketahui bahwa kontradiksi pokok dunia sebelumnya ialah kontradiksi antara Blok Barat dan Blok Timur yang pada dasarnya sudah selesai dan digantikan oleh kontradiksi pokok sekarang yaitu perjuangan untuk keadilan. Berlaku bagi semua kultur/ daerahnya , semua etnis , semua nation . Perubahan dan perkembangan baru ke arah etnis/ nation ini terlihat juga dalam gerakan terakhir Brexit dan juga perkembangan pesat partai-partai nasionalis Eropah dan dunia.

Dalam kerangka revolusi mental Jokowi, seperti reformasi polisi sebagai salah satu badan terkorup setelah DPR dan Perpajakan, adalah mungkin dengan Kapolri baru Tito, karena dia sendiri juga menginginkan perubahan itu. Arah 'dari atas ke bawah' harus ada karena polisi adalah organisasi hierarkis, patuh atasan. Tetapi DPR adalah kesatuan politis dari gerombolan berbagai partai politik, dimana tak begitu terlihat atau tak ada sama sekali hierarki yang bisa diandalkan dan dimanfaatkan seperti di polisi/ militer. Karena itu perubahan di sini (DPR) adalah mungkin kalau ada perubahan politis secara nasional atau dunia, terutama dari segi tinjauan perkembangan demokrasi dan manifestasinya.

Sekarang, sudah terlihat berbagai perubahan dan perkembangan baru dalam soal Parlemen atau Perwakilan ini, seperti 'street parliament', ethnic demokracy', 'cultural democracy', 'regional democracy', dsb. Semua sedang mencari bentuknya yang konkret. Tetapi, semua pula dalam proses perubahan dan perkembangan, terutama bentuk yang mungkin dan masuk akal, hubungan antara daerah dan perwakilan pusat (parlemen).

Perubahan-perubahan ini semua sudah mungkin sebagai buah dari perubahan dan perkembangan teknik di bidang informasi dan komunikasi. Semuanya terjadi di luar kehendak manusia sebagai perorangan. Tidak ada orang atau golongan yang bisa menghambat atau menghentikan perubahan itu (Inilah yang disebut oleh pendiri Sosiologi, Emile Durkheim, dengan istilah FAKTA SOSIAL sehingga alirannya disebut juga Social Determinism, red.).

Di kalangan etnis Karo, ada contoh konkret yaitu KBB (Karo Bukan Batak, red.) sebagai salah satu contoh gerakan perubahan besar kultural, merombak pengertian lama yang salah yang ditanamkan oleh kekuasaan kolonial di Indonesia dan di Sumut khususnya. Gerakan Pencerahan KBB akan merombak paradigma 350 tahun kolonial dengan mengedepankan bukti-bukti ilmiah penemuan terakhir dari segi Arkeologi maupun Antropologi.