Kolom M.u. Ginting: Surrender Or

Berita terkini Hukum Kolom · 11 Agustus 2016

Kolom M.u. Ginting: Surrender Or

Duterte bilang, narkoba sudah jadi pandemi di Filipina, sudah membikin kekacauan yang tak ada taranya, melibatkan kehidupan semua orang. Pedomannya jelas dan tegas: ”surrender or die ” termasuk bagi pejabat pemerintahan, pembesar polisi, atau militer yang sudah dikenal ikut bisnis narkoba.

Contohnya, ketika dilakukan pengejaran terhadap Walikota Leyte, diserbu dini hari, tembak-menembak terjadi dan semua pengawal walikota ditembak mati. Walikota menyerahkan diri, tetapi putranya yang juga gembong narkoba melarikan diri dan masih buron. Polisi bilang, ’menyerahlah kau seperti ayahmu’ or die .

Nama-nama mereka (pejabat) diumumkan di depan publik. Duterte kasih waktu selama 24 jam untuk melaporkan diri. Laporan nama-nama ini bisa salah bisa benar kata Duterte, tetapi kalau tak benar bisa dibuktikan. Kalau sudah melapor kan tak perlu ditembak di tempat.

Pejabat Indonesia (BNN, polisi, militer, walikota dsb) tak perlu mempidanakan Haris Azhar karena laporannya soal keterangan Fredi Budiman. Karena yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh siapa saja bisa salah dan bisa benar. Tetapi, kalau Haris Azhar dipidanakan ini namanya bikin perang cicak baru, yang dalam hal ini pada dasarnya adalah PENGALIHAN ISU. Siapa yang diuntungkan dengan pengalihan isu?

Tentu bukan demi kepentingan nasional Indonesia, tetapi mewakili kepentingan luar (pengedar narkoba) atau kepentingan global hegemony neolib. Hanya ada 2 kepentingan dalam hal ini (sebagai kontradiksi pokok politik dunia abad ini); yaitu kontradiksi antara kepentingan nasional dengan kepentingan luar dari pihak global hegemony neolib.

Penilaian tanpa mengikutkan dasar kontradiksi ini jelas berarti hanya pengalihan isu dan tiap pengalihan isu yang diuntungkan justru pengedar narkoba itu sendiri. Kalau dibikin perang cicak lagi sekarang, sorak sorailah gembong-gembong narkoba itu. Malah bisa menambah suap yang lebih besar, supaya lebih ramai . . . // //