Kolom Salmen S. Kembaren: Dana Tarigan Dan Masa Depan

Berita terkini Kolom · 24 Agustus 2016

Kolom Salmen S. Kembaren: Dana Tarigan Dan Masa Depan

Kabar membanggakan datang kembali bagi Karo, dimana seorang putera terbaik Karo dipercaya memimpin sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang begitu diperhitungkan di Indonesia. Dana Tarigan atau Dana Prima Tarigan dikukuhkan sebagai pimpinan tertinggi LSM Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Eksekutif Daerah Sumatera Utara atau WALHI Sumut periode 2016 – 2020.

Ia bukan orang Karo pertama di pimpinan WALHI Sumut, melainkan telah didahului oleh Job Rahmat Purba pada periode 2005 – 2008. Dengan terpilihnya beliau sebagai pimpinan maka menambah daftar tokoh muda Karo yang diperhitungkan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Setelah dulunya ada Longgena Ginting sebagai Ketua Walhi seluruh Indonesia yang kemudian bekerja di Walhi Internasional atau Friends Of the Eearth Internasional (FOEI) Amsterdam dan sekarang sebagai Kepala Greenpeace Indonesia.

Secara pribadi saya cukup mengenal Dana Tarigan karena pernah bergabung bersama di Sirulo Community Mediation (SCM), setelah itu juga sering melakukan diskusi di Medan mengenai isu terkini baik lingkungan maupun sosial. Ia seorang pekerja keras dan gigih, cerdas namun juga sangat bersahaja dalam berkomunikasi.

Lelaki yang berasal dari Juhar ini juga sangat ramah dan peduli terhadap kekaroan seperti sosial, budaya termasuk kondisi lingkungan di Karo. Peluang dan tantangan tentunya telah diketahui oleh mendalam oleh beliau karena bukan orang baru di jajaran WALHI Sumut. Sebelum menjadi direktur, ia pada periode sebelumnya menduduki bagian advokasi di Walhi. Dengan demikian ia pasti sudah sangat memahami apa yang menjadi prioritas dalam program WALHI di Sumut di periode kepemimpinannya. Dana Tarigan bersama Sanggar Seni Sirulo saat shooting film promosi wisata Deliserdang.[/caption] Beberapa tantangan utama bagi kondisi lingkungan hidup di Sumut seperti yang telah sering kami diskusikan adalah mendorong penggunaan energi terbarukan dan meninggalkan energi fosil. Mendorong percepatan implementasi reformasi agraria di Sumut. Mengadvokasi industri ekstraktif berupa tambang dan perkebunan yang merusak kawasan hutan dan terakhir adalah memperjuangkan hak-hak masyarakat adat atas keberadaan masyarakat itu sendiri, hak atas lingkungan termasuk hutan. Sedangkan pada masa kepemipinannya tersebut juga didukung oleh peluang untuk memperbaiki kondisi dan pengelolaan lingkugan hidup di Sumut.

Sesuai dengan Nawa Cita di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) maka terdapat peluang berupa menjalankan dan mendukng program pemerintah seperti:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK

2. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian LHK

3. Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan

4. Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung

5. Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

6. Program Planologi dan Tata Lingkungan

7. Program Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

8. Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

9. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

10. Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3

11.Program Pengendalian Perubahan Iklim

12. Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan

13.Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Skema perhutanan sosial merupakan peluang WALHI Sumut, peluang yang sangat potensial untuk diprioritaskan dari program KLHK. Hal ini tentunya sesuai dengan tujuan WALHI sendiri, yakni memastikan pengelolaan kehutanan dan lingkungan yang berkelanjutan oleh masyarakat sendiri. Seperti yang telah pernah dilakukan workshop di Medan bahwa Walhi Sumut memprioritaskan 1,2 juta ha skema perhutanan sosial di Sumatera Utara. Dengan skema perhutanan sosial ini diharapkan menjadi benteng perlindungan hutan lindung dan hutan produksi di Sumut yang selama ini telah banyak dirambah dan dikonversi.

Dengan melihat kegigihan dan kecerdasan yang dimiliki oleh beliau, maka hal ini tentunya dapat terwujud dan WALHI tetap menjadi barometer kondisi lingkungan hidup di Sumut.