Kolom W. Wisnu Aji: Ahok Milih Jalur Independen, Antara
Ada 5 catatan penting dalam melihat perspektif langkah Ahok maju Jalur Independen dengan berjudi langkah karena desakan relawan "Teman Ahok" . Pertama, Ahok bersama "Teman Ahok" harus mengumpulkan ulang tandatangan dukungan pasangan calon yang tadi pagi sudah resmi diumumkan bersama Cawagubnya Heru Budi Hartono. Heru Budi Hartono.[/caption] Andaikan KPUD secara resmi mengumumkan lolosnya calon independen harus didukung 600.000 KTP warga Jakarta, maka Ahok bersama "Teman Ahok" harus mengumpulkan minimal 750.000 KTP atau asumsinya anggap sama jumlahnya yang telah dikumpulkan sekarang mencapai 800.000 KTP dukungan. Maka, "Teman Ahok" harus mengulang dukungan. Kalau verifikasi calon independen bulan Juni berarti dalam 100 hari ke depan, per hari harus mengulang dukungan pasangan Ahok terkumpul 7.500 dukungan warga Jakarta. Berarti, butuh strategi luar biasa dengan menggerakkan relawan, PNS, pendukung Parpol tanpa syarat (Nasdem dan Hanura) serta warga yang rela mengulang dukungan.
Ke tiga, ketika semua lawan politik Ahok berbasis partai sudah ditentukan melalui pengumuman resmi KPUD maka pertempuran riil terjadi di tingkat akar rumput yang kebiasaannya kemenangan ditentukan 5 hari jelang coblosan. Para pasangan calon berbasis partai akan mengandalkan mesin politik berbasis serangan udara dan darat serta gerilya jelang pencoblosan. Sedangkan "Teman Ahok " lebih condong hanya mengandalkan serangan udara (lewat media sosial) serta sedikit serangan darat dan gerilya sektor.
Prinsipnya membangun Jakarta bukan hanya soal idealisme "Teman Ahok" tapi bagaimana merajut kemenangan dengan mensinergikan seluruh potensi Jakarta termasuk merangkul partai politik demi Jakarta maju ke depannya. Ke lima, Ahok akan lebih berjudi ketika menentukan PNS sebagai Cawagubnya karena secara internal birokrasi Pemda DKI masih terjadi gejolak ketika yang dipilih Heru. Sedangkan di sisi lain ganjalan akan semakin deras dari internal birokrasi yang dimotori barisan sakit hati, yang kecewa terhadap kebijakan Ahok terkait mutasi, promosi dan punishment terhadap internal birokrasi.
Semarang ,08 maret 2017
DIREKTUR CENTER STUDY REPUBLIC ENLIGHTMENT FOR PROGESSIF MOVEMENT (CS REFORM)
//