Kolom W. Wisnu Aji: Catatan Kritis Gini Ratio, Kemiskinan

(REFLEKSI 2 TAHUN JOKOWI - JK)

Momen 2 tahun Jokowi - JK berkuasa telah terlewati. Banyak evaluasi dan catatan kritis sebagai landasan perbaikan sistem untuk tahun depan lebih baik. Rakyat pasti mengharapkan perbaikan kesejahteraan hasil positif dari kebijakan Jokowi. Salah satu yang dikritisi setiap rezim tentang evaluasi tingkat kemiskinan dan dampak inflasi. Kami mencoba menyajikan data catatan kritis keterkaitan Gini ratio, kemiskinan dan inflasi di rezim Jokowi sebelum kami coba mengulas kinerja Jokowi tentang upaya pengendalian kemiskinan dan laju inflasi yang punya pengaruhnya terhadap sejahteranya rakyat di suatu negara.

Biasanya tingkat kemiskinan serta ketimpangan pendapatan diukur dengan Gini ratio atau secara ilmiah dikenal sebagai koefisien gini. Gini ratio diperkenalkan pertama kali oleh stastitikus Italia bernama Gorrado Gini dan dipublikasikan pada tahun 1912 dalam karyanya "Variabilita Mutabilita. Gini ratio (koefisien Gini) ialah ilmu untuk mengukur kesenjangan pendapatan dan kekayaan dalam wilayah suatu negara. Di seluruh dunia koefisien Gini bervariasi dari 0.25 (Denmark) hingga 0.70 (Nambia)

Koefisien Gini biasanya diperlihatkan oleh kurva yang disebut kurva Lorenz. Biasanya koefisien Gini distribusi pendapatan diukur jika <0.4 berarti tingkat ketimpangan rendah, 0.4<0.5 berarti tingkat ketimpangan sedang, dan >0.5 berarti tingkat ketimpangan tinggi.

Bank Dunia juga punya metode pengukuran ketimpangan kemiskinan. Bank dunia biasanya mengelompokan dalam 3 group yaitu 40% penduduk dengan pendapatan rendah, 40% penduduk dengan pendapatan sedang, dan 20% penduduk dengan penghasilan tinggi dari total jumlah penduduk.

Selanjutnya, ketidakmerataan diukur jika ketidakmerataan distribusi pendapatan dinyatakan tinggi jika 40% penduduk pendapatan rendah menerima lebih kecil 12% dari jumlah pendapatan.

Tingkat ketidakmerataan sedang jika kelompok tersebut menerima 12% hingga 17% jumlah pendapatan. Sedangkan tingkat ketidakmerataan rendah jika kelompok tersebut menerima lebih besar dari 17% dari jumlah pendapatan.

Lalu pertanyaannya, bagaimana tingkat ketimpangan yang ada di Indonesia, sudahkah ketimpangan menurun atau mungkinkah naik di rezim Jokowi?

Kalau kita belajar pengalaman saat rezim Orde Baru berkuasa antara 1960an hingga 1996, data memang menunjukkan tingkat kemiskinan menurun drastis Dari yang awal separo dari jumlah penduduk turun menjadi 10.86%. Namun, setelah krisis 1998, terjadi tingkat kemiskinan melejit menjadi 19.8% sehingga menghancurkan prestasi dengan seketika. Faktornya adalah stabilitas ekonomi politik berimbas pada stabilitas harga pangan yang berdampak pada inflasi.

Lalu, bagaimana upaya Jokowi dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan dalam 2 tahun ini.

Berdasarkan data BPS, tercatat bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk atau koefisien Gini (Gini ratio) hingga September 2015 di level 0.40 sedangkan Maret 2016 menjadi 0.397. Berarti ada penurunan. Sedangkan penduduk miskin pada Maret 2016 sekitar 28 juta orang (10.86%), berkurang sekitar 580 ribu orang dibandingkan dengan September 2015 sebesar 11.13%

Persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan turun menjadi 7.79% pada Maret 2016 yang sebelumnya September 2015 sebesar 8.23%, sementara prosentase penduduk miskin di pedesaan dari 14.11% pada September 2015 menjadi 14.09 % pada Maret 2016.

Di sisi kontribusi komoditi makanan terhadap kemiskinan juga lebih besar dibanding komoditi lain kayak perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Dalam data BPS dijelaskan sumbangan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan pada Maret 2016 tercatat 73.50% tidak jauh pada September 2015 sebesar 73.07%

Dalam data dari hasil prestasi kerja Jokowi menurunkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan ada beberapa catatan yang bisa dijadikan bahan perbaikan untuk setahun ke depan.

Belum adanya kemassifan tingkat penurunan Gini ratio dan kemiskinan perkotaan serta pedesaan dikarenakan belum optimalnya program-program penanggulangan kemiskinan yang tersinergi dengan baik, terutama untuk meningkatkan kemandirian kesejahteraan dalam upaya mengurangi kemiskinan.

Dampak perlambatan ekonomi global yang berpengaruh pada berbagai industri yang kolaps karena belum optimalnya paket kebijakan ekonomi dirasakan manfaatnya bagi rakyat banyak terutama membangkitkan stimulus ekonomi bagi rakyat kecil.

Pembangunan penguatan desa sebagai tujuan untuk mengurangi kemiskinan di pedesaan yang masih terlalu tinggi lewat program dana desa, belum mampu jadi stimulus penguatan ekonomi desa yang terberdayakan. Penguatan pendampingan desa masih menyentuh pada pembangunan fisik dibanding membangun penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Dana desa belum efektif mengurangi laju urbanisasi dan menekan kemiskinan karena sistem memanfaatkan dana desa berdasarkan orientasi proyek desa bukan memberdayakan desa.

Desa sebagai sumber kemiskinan suatu wilayah disebabkan oleh kurangnya inovasi dalam membangun sistem pertanian modern, dimana masyarakat desa terbebani biaya produksi tinggi tapi hasil produksi yang dihasilkan begitu rendah. Sehingga para anak petani lebih senang melakukan urbanisasi dibanding mengelola pertanian yang modern dan hasilnya tidak termiskinkan seperti nasib orangtuanya yang petani miskin.

Tapi, dari berbagai catatan di atas, yang patut diapresiasi dari Kabinet Jokowi adalah dalam mengendalikan kemiskinan lewat kemampuan mengendalikan inflasi secara terpadu dan terintegrasi. Karena, berdasarkan data BPS, bahwa laju inflasi pangan yang sangat berpengaruh bagi laju penghambat kemiskinan suatu wilayah.

Dengan inflasi semakin terkendali, bahkan hingga September 2016, inflasi di angka 1.72 % membuat stabilitas harga terkontrol yang berdampak positif terhadap laju kemiskinan antar wilayah.

Bahwa dengan keberhasilan Jokowi meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5.1% dan mampu menekan inflasi 1.72% bermanfaat bagi nilai uang yang dibelanjakan rakyat dan sisi lain masyarakat miskin tidak terbebani harga inflasi pangan.

# SalamPencerahan

Dipublikasikan oleh : CENTER STUDY REPUBLIC ENLIGHTMENT FOR PROGESIF MOVEMENT (CS REFORM)