Kolom W. Wisnu Aji: Deparpolisasi Massif, Saatnya Parpol

Deparpolisasi akhir-akhir ini menjadi issue hangat Pilkada DKI setelah Ahok memutuskan jalur independen. Gerakan relawan "Teman Ahok" yang mendesak Ahok untuk ambil jalur independen sebagai langkah politik jelang pilkada. Keputusan tersebut yang bikin terhenyak Parpol dalam memetakan Pilkada. Langkah Ahok dianggap sebagai upaya deparpolisasi secara massif yang dianggap sebagai menggerus peran Parpol dalam dinamisasi Pilkada.

Deparpolisasi secara massif perlu dijadikan bahan evaluasi kinerja Parpol dalam instropeksi diri dalam membangun demokratisasi di negeri ini. Gerakan relawan yang tujuan awalnya dulu pernah diprakarsai Jokowi bertujuan meningkatkan partisipasi publik dalam menentukan figur pemimpin yang dicintai rakyat, yang selama ini belum tersentuh oleh peran Parpol di akar rumput. Namun, upaya pembentukan relawan terus menggelinding secara spontan dalam menentukan pemimpin yang pas bagi daerahnya.

Upaya menggairahkan partisipasi publik lewat peran relawan ternyata lambat laun mulai menggerus peran Parpol di tengah rakyat. Dalam diskusi yang kami konklusikan, ada 4 hal yang menjadi catatan kritis terhadap gerakan deparpolisasi yang mengharuskan Parpol wajib instropeksi diri sebagai upaya pembenahan sistem demokrasi di negeri ini.

Pertama, Parpol selama ini lemah dalam memproduksi kader-kader berkualitas yang mampu mengakar di tengah rakyat. Sehingga figur-figur pemimpin baru yang progessif, egaliter dan akseleratif yang berasal dari Parpol jarang dapat diterima secara baik di tengah rakyat. Bahkan seolah-olah Parpol hanya memproduksi figur pemimpin karbitan yang hanya disiapkan jelang Pilkada saja

Parpol kurang mampu memberikan stok figur dari kader internalnya karena rata-rata jelang Pilkada selalu menjaring dari luar Parpol karena stok kader internal yang terbatas

Ke dua, image kalau sosok figur yang diproduksi dari Parpol cenderung koruptif, hal tersebut membuat gerakan deparpolisasi semakin massif. Sistem Parpol kita yang masih kental nuansa money politic membuat rakyat semakin apriori terhadap partai politik. Sistem kepartaian mulai dari Munas, kongres hingga penentuan figur dalam Pileg, Pilkada bahkan Pilpres yang masih kental money politic atau mahar politik membuat citra partai politik semakin tergerus.

Ke tiga, upaya transaksional dalam Pilkada juga jadi variabel penggerus image positif Parpol. Parpol selalu memaknai momentum Pileg, Pilkada serta Pilpres sebagai ajang untuk mengeruk uang sebanyak-banyaknya untuk gerak Parpol yang membuat para kandidat terjebak pada hegemoni kepentingan Parpol.

Imbasnya, para kandidat harus habis-habisan mengentertain parpol demi eksistensinya. Dampaknya, para kandidat yang terpilih dalam Pilkada harus menggerus Anggaran Daerah demi balik modal serta melaksanakan konsesi deal politik yang telah disepakati dengan Parpol sebelum terpilih.

Ke empat, Parpol yang ada di Indonesia selama ini masih berada di ujung menara gading yang menyebabkan ada jarak antara Parpol dan rakyat di akar rumput. Bahkan ada kesan yang telah terimagekan selama ini di tengah rakyat bahwa Parpol dekat dengan rakyatnya kalau ada maunya. Parpol-parpol akan turun ke rakyat hanya pada momentum menjelang Pilkada atau mendekati Pemilu. Tapi, setelah Pilkada terkesan rakyat mulai dilupakan alias ditinggalkan. Ada kesan pasca Pilkada atau Pemilu ketika rakyat butuh disuarakan aspirasinya seolah-olah tidak digubris sehingga kadangkala rakyat tidak menganggap lagi keberadaan Parpol.

Untuk itu, fenomena Ahok saat ini bersama "Teman Ahok" yang kemungkinan besar jadi row model pada pola gerak baru figur pemimpin yang sudah apriori dengan Parpol. Jika Parpol tidak melakukan perubahan drastis ke depannya mungkin peran Parpol hanya akan sebatas papan nama. //

Kami menghimbau Parpol segera berbenah, jika fenomena Ahok di Jakarta yang merupakan etalase Indonesia tidak disikapi secara serius oleh Parpol maka siap-siap Parpol ditinggalkan rakyatnya di akar rumput.

‪#‎ SalamPencerahan‬ Semarang 11 Maret 2016 Salam Hormat kami CENTER STUDY REPUBLIC ENLIGHTMENT FOR PROGESSIF MOVEMENT (CS REFORM)

//