Kolom W. Wisnu Aji: Kmp " Bersenggama" Dengan Mafia,

Menanggapi tulisan bung Fahri Hamzah Sekretaris KMP dan juga Wakil Ketua DPR yang berjudul: 2016, UJIAN BAGI KMP DAN DPR (1 Januari 2016 di akun facebooknya)

Sungguh menarik ketika berbicara tentang DPR kondisi kekinian, setelah terjungkalnya Ketua DPR akibat terlalu intens "bersenggama" dengan mafia. KMP sebagai penopang oposisi di DPR telah coba memanfaatkan situasi melalui motor penggeraknya di DPR, lewat Setya Novanto. Ini telah berdampak terjadinya tsunami politik yang mengakibatkan terpuruknya citra DPR sampai titik nadir. Lalu, bagaimana yang terjadi dalam dinamika pertarungan politik Senayan 2016, bagaimana nasib KMP setelah peristiwa tersebut?!

Menyikapi tulisan Fahri hamzah terhadap tragisnya kondisi KMP pasca tsunami politik tersebut. Diakui atau tidak pasca terjungkalnya ketua DPR membuat semakin buruk citra KMP di parlemen. Bahkan, pasca masa reses awal Januari 2016, pertarungan politik terhadap pembumihangusan KMP akan tetap berjalan, apalagi publik sudah sangat muak terhadap perilaku elit-elit KMP yang kadang hanya melakukan pembusukan negara secara sistem. Publik menganggap KMP tidak mampu jadi katalisator serta akselerator terhadap dinamika DPR yang produktif, kritis, dan modern.

Pasca DPR di bawah kendali KMP cenderung membuat DPR tidak punya peran transformatif publik. Bahkan, peran-peran sebagai kekuatan penyeimbang mulai bergeser pada pertarungan pembusukan terhadap eksekutif. KMP dalam dinamikanya lebih memanfaatkan mayoritas parlemennya untuk menghegemoni kekuasaan demi dapat menelikung dalam memperebutkan aset negara bersenggama dengan mafia demi kekuatan eksistensi soliditas KMP. // Untungnya tingkat kesadaran kolektif KMP tidak terbangun solid setelah PAN mulai tersadarkan oleh dampak buruk adanya KMP. Karena adanya KMP hanya dimanfaatkan oleh Golkar dan Gerindra dalam pengumpulan hasil penelikungan aset negara bersama para mafia, sedangkan PKS dan PPP versi Djan Fariz hanya dijadikan sebagai buffer politik dari KMP dalam menyembunyikan aksi-aksi terselubung kongsi politiknya dari Golkar dan Gerindra.

Membangun sistem modern di DPR, seperti yang dirancang Fahri Hamzah dalam tulisannya, tidak bakal terwujud jika KMP masih memanfaatkan DPR dalam upaya tipu muslihat "Hegemoni mayoritas " untuk menekan eksekutif demi bargaining mendapatkan aset-aset negara dengan dalih ancaman stabilitas politik jika tidak diberi. Dalam sistem modern perilaku DPR punya tolok ukurnya tersendiri yang dapat dijadikan parameternya. Parameter DPR yang modern itu harus memenuhi beberapa kriteria diantaranya fungsi pengawasan yang kritis solutif, produktifitas peran-peran legislasi berjalan efektif sesuai kebutuhan aspirasi publik, dan dalam perumusan budgeting lebih mempertimbangkan kebutuhan daerah serta aspirasi publik. Ketika DPR masih dikuasai KMP, maka kriteria-kriteria di atas masih jauh panggang dari api. Publik menganggap KMP secara eksistensi publik sudah tidak ada. Yang ada hanyalah rombongan komunitas Senayan yang sedang melakukan pembusukan terhadap sistem DPR secara massif apalagi ditambah parah setelah terjungkalnya Ketua DPR.

Sangat aneh ketika bung Fahri Hamzah mencoba membangkitkan energi positif KMP jika perilakunya masih sama kayak Tahun 2015 yang bikin muak publik. //

Ditambah lagi ketika bung Fahri Hamzah mencoba menaikkan isu lewat testing in the water bahwa Prabowo masih bisa maju jadi Capres 2019 karena elektabilitasnya masih tinggi melebihi Jokowi. Isu testing in the water bung Fahri Hamzah punya 2 arahan strategi. Di satu sisi, upaya menyolidkan kembali KMP melalui mengangkat kembali tokoh sentralnya Prabowo pasca mulai tercerai berai saling curiga gara-gara kasus Setya Novanto. Strategi sisi lainnya, menguji respon publik terhadap figur Prabowo demi citra KMP yang sudah buruk.

Akan tetapi, strategi tersebut tidak akan berdampak riil di publik dan tidak bakalan berbanding lurus dengan meningkatnya elektabilitas Prabowo jika KMP masih berulah di DPR dan publik merasa antipati terhadap perilaku KMP yang sering kali melakukan pembusukan terhadap Jokowi.

Maka melalui tulisan ini, publik berpesan pada Fahri Hamzah dan Fadli Zon bahwa "anggukan" Jokowi telah memakan korban. Jadi, saatnya KMP melakukan instropeksi ke dalam. Citra kalian sudah di titik nadir dalam persepsi publik kalau kalian tidak berubah hukumannya sudah nampak pada Pilkada 2015. Bahkan, kalau kekecewaan publik menumpuk terus, maka lihat finalisasi hukuman publik pada Pemilu 2019 terhadap hasil partai kalian. ‪#‎ SalamPencerahan‬

Salam Hormat Kami ; CENTER STUDY REPUBLIC ENLIGHTMENT FOR PROGESSIF MOVEMENT ( CS REFORM ) //