Kolom W. Wisnu Aji: Menguji Logika Elit Vs Logika

Ilustrator: DARUL KAMAL LINGGA GAYO (Tigabinanga)[/caption] Ritual politik di negeri ini selalu menarik untuk dikaji, apalagi sejak pemilihan langsung dicanangkan, hampir semua elit (baik pusat maupun daerah) selalu berlomba memainkan logikanya untuk memenangkan figur yang diusung. Salah satunya berkaitan dengan Pilkada DKI, seolah para elit berlomba menguatkan figurnya. Kadangkala logika elit berbeda dengan logika rakyat. Maka, saat yang tepat menguji logika elit versus logika rakyat berbanding lurus atau berlawanan.

Kalau kita coba mengevaluasi rentetan prosesi Pilkada, hingar bingar jelang penetapan calon, selalu terjadi pergumulan dialektika untuk memutuskan kriteria calon. Kadangkala para elit saling bersinggungan dan berargumen mencari figur yang pas untuk ditetapkan sebagai pasangan calon. Bahkan seolah-olah ingin menjustifikasi suara rakyat membuat para elit punya wewenang memutuskan pasangan calon yang menguntungkan partainya.

Strategi komunikasi dirancang untuk membangun gerbong koalisi, tempat bersatunya para elit menetapkan pasangan calon. Bahkan barter kepentingan pun diumbar dalam komunikasi antar elit untuk menentukan gerbong koalisinya, seolah ingin menyuarakan aspirasi rakyat ternyata para elit dalam menghitung matrikulasinya lebih condong pada upaya mempertahankan gerbong koalisinya.

Kadangkala bangunan komunikasi antar elit dalam meramu puzzle kepentingan dan pasangan calon cenderung kontradiksi dengan aspirasi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya. Kadangkala logika rakyat hanya dijadikan variabel pendukung dalam merumuskan pasangan calon. Para elit lebih cenderung mengolah pisau analisisnya yang cocok dengan basis kepentingannya dan orientasi mendapatkan pundi-pundi uang demi eksistensi kekuasaannya.

Fenomena tersebut sangat nampak nyata di Pilkada DKI ketika 3 pasangan calon ditetapkan dan dideklarasikan ke publik. Bangunan kepentingan lebih kental terasa dibanding menyinkronkan kebutuhan logika rakyat.

Pertarungan antar elit hanya ingin meramu kekuasaan sebagai basis bertahan dan bahkan figur yang ditampilkan hanya untuk tujuan eksistensi partainya dibanding eksistensi kesejahteraan rakyat.

Para figur dalam Pilkada DKI secara otomatis mengonfirmasi keterpaksaan menentukan figur yang seolah hanya ingin jadi antitesa dari Cagub lawan politiknya dibanding memaknai figur publik yang dikehendaki rakyat Jakarta.

Para elit cenderung berhadapan dengan aspirasi rakyat dalam menentukan pasangan calon. Figur yang ditampilkan seolah dijustifikasi mampu merubah Jakarta tanpa mempertimbangjan track record yang cocok dengan kondisi Jakarta kekinian.

Lalu pertanyaannya, mampukah logika elit tersebut dapat membumi dan diterima publik Jakarta? Maka, saatnya logika rakyat punya alur berpikirnya tersendiri karena logika rakyat cenderung rasional dan kritis. Dalam bahasa kebutuhan rakyat, Jakarta akan mampu memutarbalikkan logika elit yang cenderung pragmatis.

Jakarta menurut logika rakyat butuh pemimpin yang tahan banting untuk mengurai problem yang kompleks. Maka, untuk menguji logika elit vs logika rakyat yang saat pemilihan para elit meyakinkan publik Jakarta.

Akankah berbanding lurus atau kontradiktif mari kita tunggu bersama hasil Pilkada DKI sebagai etalase nasional.

# SalamPencerahan

Jakarta, 26 September 2016

Hormat kami CENTER STUDY REPUBLIC ENLIGHTMENT FOR PROGRESIF MOVEMENT (CS REFORM)