Kolom W. Wisnu Aji: Mewujudkan Keadilan Sosial Versi Ahok

Daripada kita ramaikan media sosial dengan ancaman boikot dan hasutan tidak jelas, demokrasi akan lebih menyehatkan ketika dinamika media sosial diramaikan perang gagasan membangun sistem berkeadilan menjelang pemanasan debat kandidat Pilkada DKI. Kami mencoba mengulas sedikit gagasan mewujudkan keadilan sosial versi Ahok Djarot.

Dialektika gagasan membangun sistem akan lebih kondusif serta menyehatkan peradaban demokrasi di media sosial. Pemboikotan dan penyebaran berita hoax di media sosial malah dapat membuat pola pikir negeri ini tersesat dan mengalami kemunduran peradaban .

Gagasan-gagasan konstruktif harus sering didialogkan secara massif di media sosial menjelang momentum Pilkada, demi menyehatkan pola kecerdasan netizen di media sosial. Salah satunya gagasan mewujudkan keadilan sosial versi Ahok Djarot .

Dalam mewujudkan keadilan sosial versi Ahok Djarot, sebenarnya sudah direalisasikan sebagai bukti langkah Ahok Djarot membangun Jakarta. Konstruksi keadilan sosial versi Ahok Djarot lebih memfokuskan membangun pondasi produktivitas yang mengacu pad 3 unsur yaitu membangun sistem jaminan kesehatan, membangun sistem jaminan pendidikan dan membangun kesejahteraan peradaban.

Dalam membangun sistem jaminan kesehatan, Ahok Djarot lebih menitikberatkan pada sistem jaminan sosial fasilitas kesehatan masyarakat Jakarta. Kartu Jakarta Sehat (KJS) merupakan upaya mewujudkan keadilan sosial dimana seluruh warga Jakarta punya hak yang sama dalam pemanfaatan fasilitas kesehatan gratis melalui KJS. KJS lebih fokus memperhatikan layanan terpadu jaminan kesehatan mulai, dari bayi dalam kandungan hingga Lansia. Sehingga, siapapun dia yang merupakan warga Jakarta memiliki hak yang sama terhadap akses kesehatan, tidak peduli betapa jauhnya orang tersebut terhadap gubernurnya.

Meskipun warga tersebut membenci Ahok ketika warga tersebut sakit tetap dapat fasilitas kesehatan gratis dari Pemprov DKI. Fasilitas kesehatan tersebut difasilitasi dari pemeriksaan kesehatan Puskesmas hingga saat parah dapat memanfaatkan rumah sakit.

Sehingga, ketika kesehatan telah terjamin, maka produktivitas kerja warga Jakarta dapat meningkat tanpa terbebani biaya kesehatan yang mahal. Sedangkan dalam membangun keadilan sosial di bidang jaminan pendidikan, maka Ahok Djarot memberikan jaminan sosial pendidikan bagi warga kurang mampu agar warga miskin punya hak yang sama dalam mengakses jaminan pendidikan berkeadilan. Melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP), warga miskin dapat difasilitasi biaya akses pendidikan mulai dari playgroup hingga perguruan tinggi.

KJP dibuat untuk membiayai warga kurang mampu dalam mengakses pendidikan demi merubah nasib jadi lebih baik. Dengan pendidikan, harapannya warga miskin Jakarta mampu bertranformasi kesadarannya akan pentingnya pengetahuan untuk meningkatkan taraf hidup dirinya dan keluarganya kelak.

KJP juga sarana memberikan keadilan bagi warga miskin untuk bergerak merubah nasibnya dengan landasan pendidikan yang kuat. KJP juga sarana bagi warga kurang mampu memahami makna pentingnya pendidikan untuk membangun kesejahteraan keluarga. Walaupun kalian anti, Ahok tidak bisa menghalangi hak anda memperoleh akses pendidikan melalui KJP.

Selain membangun konstruksi pendidikan dan kesehatan sebagai pondasinya produktivitas berkeadilan, Ahok Djarot juga telah membangun sistem penataan rumah kumuh yang berkeadilan. Kawasan kumuh yang membuat lemahnya produktivitas mulai direlokasi dalam rusun dengan fasilitas lengkap. Harapannya, mampu merubah perilaku masyarakat kumuh miskin yang asal-asalan produktivitasnya menjadi meningkat dalam suasana baru yang lebih modern dibantu pancingan progam-program produktifitas ekonomi dari Pemprov DKI.

Kerangka-kerangka rumusan mewujudkan keadilan sosial Ahok Djarot tidak fokus pada bantuan tunai yang kurang mendidik serta rawan penyimpangan. Tapi rumusan tersebut berupa sistem jaminan sosial yang mampu memancing produktifitas konstruktif warga Jakarta yang lebih meningkat.

Jika fokusnya bantuan tunai maka manfaat stimulus pergerakan produktivitas warga akan mubazir untuk tujuan program jangka panjang, karena warga Jakarta akan dininabobokkan program bagi-bagi uang tanpa produktivitas dinamis persis kayak kegagalan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) saat rezim SBY berkuasa. # SalamPencerahan Dipublikasikan oleh : CENTER STUDY REPUBLIC ENLIGHTMENT FOR PROGESSIF MOVEMENT ( CS REFORM )