Kolom W. Wisnu Aji: Oposisi Menggonggong, Jokowi Pamer Prestasi

(REFLEKSI KRITIK MENJELANG 2 TAHUN JOKOWI-JK) (Bagian 2) Jokowi di Papua[/caption]

Menjelang 2 tahun pemerintahan Jokowi-JK adalah momentum terbaik mengevaluasi kinerja pemerintahan, sehingga ada perbaikan kinerja di tahun berikutnya agar lebih baik demi kemajuan bangsa. Banyak pengamat, media, pegiat media sosial bahkan oposisi angkat bicara. Pihak oposisi mulai "menggonggong" seolah-olah pemerintah Jokowi telah gagal total, tapi Jokowi dengan cara cerdasnya menjawab kritikan tersebut dengan pamer kinerja dan prestasi yang dilakukan selama 2 tahun berkuasa.

Dalam setiap momen politik, memang oposisi selalu punya celah untuk menunjukkan eksistensinya dengan mengkritik keras setiap langkah Jokowi, tak terkecuali momen jelang 2 tahun Jokowi-JK berkuasa. Seolah-olah apapun yang dilakukan Jokowi saat ini dianggap gagal di mata pihak oposisi.

Demi menunjukkan eksistensi di mata publik, banyak cara dilakukan pihak oposisi untuk menurunkan kredibilitas kinerja Jokowi. Tujuan oposisi melakukan propaganda dengan bahasa keras ingin menggiring opini publik bahwa kinerja Jokowi dianggap gagal dan dianggap tidak membawa dampak positif apapun bagi rakyat.

Hal tersebut sering dimainkan perannya oleh oposisi terutama yang dimotori oleh Fadli Zon dan Fahri Hamzah dengan momentum jelang 2 tahun Jokowi-JK berkuasa. Karena tidak ada representasi pemerintahan yang menyentuh langsung program ke rakyat maka pihak oposisi hanya bisa "menggonggong" untuk eksistensi dan demi menurunkan kredibilitas pemerintah Jokowi di mata publik. Jokowi dengan sematan kain tenunan Karo (uis gara) saat mengunjungi para pengungsi korban erupasi Gunung Sinabung, Tanah Karo (Sumatera Utara)[/caption] Seperti yang dilontarkan Fahri Hamzah dalam tulisan di twitter dan di facebook tanggal 18 Oktober 2016, bahwa "presiden Jokowi seolah memimpin negara gaya memimpin kota dan Jokowi dianggap menangani hal-hal kecil yang seharusnya dilakukan jajaran bawahannya lewat pendelegasian wewenang. Sebagai presiden seharusnya lebih menitikberatkan pidato-pidato yang menggerakan, seperti yang dicontohkan presiden Sukarno yang lebih fokus pada mengelaborasi visi lewat pidato-pidato yang menggelegar."

Menurut Fahri Hamzah, seharusnya Jokowi lebih mengelaborasi dan memaknai visi revolusi mental dalam pidatonya. Presiden dianggap telah turun kualitasnya dalam memimpin negeri ini.

Begitu juga yang disampaikan Fadli Zon yang menyatakan ke media bahwa Presiden Jokowi dianggap terlalu turun jauh yang seharusnya dilakukan Polsek serta Polres dalam pemberantasan pungli. Presiden Jokowi dianggap dalam 2 tahun ini lebih sering melakukan pencitraan daripada melakukan kerja-kerja nyata untuk rakyat. Menurut Fadli Zon bahwa Jokowi adalah presiden pencitraan.

Kondisi yang dilakukan oposisi dengan terus "menggonggong" saat momentum ini malah dianggap santai oleh Jokowi dengan cara menunjukkan prestasi kerja yang telah dilakukan selama 2 tahun berkuasa.

Dalam tulisan ini, sekaligus ingin menjawab apa yang telah disampaikan Fadli Zon dan Fahri Hamzah melalui gonggongannya. Bahwa setiap pemimpin memiliki style dan gaya kepemimpinan sebagai cara jitu untuk mencari solusi masalah yang dihadapi publik demi menunjukkan kinerjanya.

Kalau ingim membandingkan gaya Sukarno, gaya SBY dan gaya Jokowi secara apple to apple jelas berbeda. Sedangkan kondisi rezim dan berbagai masalahnya juga berbeda antara rezim Sukarno hingga rezim Jokowi. Pada sisi kultur masyarakat, dalam memaknai simbolisasi kepemimpinan, jelas konteksnya beda.

Pada rezim Sukarno, lebih fokus pidato agitatif karena pada saat itu negara baru saja Merdeka, maka dibutuhkan pidato-pidato agitatif propaganda yang mampu menggerakkan rakyat mendobrak perubahan pasca Kemerdekaan.

Sedangkan momentum Jokowi, tingkat kecerdasan dan kesadaran rakyat akan politik sangat tinggi. Jadi, ketika presiden hanya berkutat pada pidato muluk-muluk kayak jaman SBY, tidak mampu menggerakkan rakyat berubah.

Momentum presiden era Jokowi lebih fokus pada mewujudkan "negara hadir" memberikan contoh perubahan yang harus dilakukan bangsa, misalnya dalam memaknai daya saing negara yang lemah, rezim Jokowi memberi contoh dengan mewujudkan efisiensi anggaran dan efisiensi sistem sehingga bisa lebih produktif bagi kemajuan ekonomi rakyat.

Memaknai kesiapan negara menghadapi gejolak ekonomi global yang melambat, tidak cukup hanya pidato propaganda yang menggelegar atau pidato prihatin serta mengeluh kayak rezim SBY tapi "negara wajib hadir" memberikan langkah pasti melalui paket-paket kebijakan ekonomi yang akseleratif, sehingga mampu menghambat laju ekonomi global yang merambat berimbas ke negara kita.

Memaknai pungli juga tidak hanya sekedar pidato dan main instruksi untuk dijalankan jajaran bawahannya. Persoalan pungli yang mendarah daging dan menahun maka harus ada efek kejut dari presiden dalam memastikan "negara hadir" menabuh genderang perang melawan pungli. Nilai-nilai revolusi mental harus dimaknai bukan hanya onani wacana pemimpinnya tapi langkah nyata dari contoh teladan dari pemimpinnya untuk merevolusi sistem di negeri ini.

Jadi, apapun yang telah dilakukan pihak oposisi dalam "gonggongannya", Jokowi akan terus menunjukan gerak lincah untuk pastikan semua yang dirancang berhasil dituntaskan sesuai target yang telah ditetapkannya.

Jokowi akan selalu menampilkan prestasi-prestasi terbaiknya dan mencari solusi di setiap kendala yang dihadapi dalam melayani rakyat negara kita. Jokowi juga akan terus memastikan proyek infrastruktur trans jawa, berbagai bendungan yang dibangun, proyek listrik 35.000 watt hingga program pemberantasan pungli dapat berdampak positif bagi rakyat banyak.

Biarlah pihak oposisi terus "menggonggong" tapi Jokowi akan terus memastikan "negara hadir" melalui prestasi kinerja yang berdampak positif untuk memperoleh kepuasan publik secara maksimal demi tujuan Indonesia hebat.

# SalamPencerahan

Dipublikasikan oleh : CENTER STUDY REPUBLIC ENLIGHTMENT FOR PROGESSIF MOVEMENT (CS REFORM)