Kolom W. Wisnu Aji: Pr Besar Jokowi Pasca Diplomasi

Langkah Jokowi memang selalu mengejutkan, patut dinanti; baik oleh kawan maupun lawan politiknya dalam menyikapi berbagai isue krusial bangsa. Aksi Superdamai 212 langkah mengejutkan Jokowi sebagai presiden merakyat yang mampu hadir di tengah ribuan massa melalui Diplomasi Payung 212 yang patut diapresiasi. Tapi, selanjutnya pasti publik menunggu langkah besar Jokowi pasca Diplomasi Payung 212.

Kalau kita refleksikan fenomena terjadinya Aksi Superdamai 212, sungguh membanggakan sebagai momentum bersatunya umat muslim dari berbagai kepentingan. Aksi Superdamai 212 memang patut diapresiasi dan patut disyukuri sebagai langkah damai umat muslim dalam menyuarakan aspirasinya.

Namun, pasca Aksi Superdamai 212 akan banyak pekerjaan rumah bagi bangsa di tengah pemaknaan transendensi sosial yang sempit dan jangka pendek dalam menyikapi berbagai kondisi kebangsaan di balik fenomena aksi 212.

Kalau kita coba mengkaji dari dinamika issue yang berkelindan dalam pergumulan Aksi Superdamai 212, ada beberapa issue sentral yang mencuat dari kegundahan suara umat muslim yang bisa jadi PR besar Presiden Jokowi untuk menuntaskannya. Sebenarnya fokus sentralnya bukan hanya persoalan Ahok semata tapi ada 4 issue sentral yang menjadi substansi masalah yang harus dicarikan solusinya oleh Presiden Jokowi pasca Diplomasi Payung 212. Pertama, pergeseran strategi dakwah di era perkembangan teknologi informasi yang serba cepat dan media sosial yang sudah menjadi perubahan pola perilaku rakyat harus segera dicarikan solusi bersama. Presiden Jokowi harus mampu mengajak sinergi dialogis seluruh komponen bangsa terutama seluruh ormas Islam, aktivis Islam bahkan kaum intelektual muslim dalam andil merumuskan bersama metode dakwah yang humanis sesuai budaya bangsa di internet dan media sosial.

Dimana sebagai sarana bersama untuk terjun dakwah di media sosial yang selama ini sudah dianggap melenceng jauh dari nilai-nilai budaya ketimuran bangsa, karena di media sosial sudah banyak tradisi buruk mulai dari hasutan, ujaran kebencian bahkan model propaganda hoax yang tidak menghargai kelompok yang berbeda.

Dengan bersatunya seluruh Ormas muslim untuk turut andil terjun dalam dakwah transformatif di media sosial mampu mengkapitalisasi energi positif membangun negeri. Upaya dakwah bersama yang disinergikan Presiden Jokowi harapannya mampu meredam gerak radikalisme sesat serta sebagai penguatan energi-energi positif untuk gerakkan ekonomi keumatan.

Ke dua, eksistensi kesenjangan ekonomi antara issue "pribumi" dan "non pribumi" versi mereka pada pengelolaan sumber daya ekonomi umat.

Presiden Jokowi harus mampu mensinergikan disparitas kekuatan ekonomi konglomerat dalam menopang serta memberdayakan ekonomi umat di tingkat bawah sehingga disparitas tidak terlalu jauh. Foto: Lenny T. Tambun[/caption] Jadi, tidak muncul tuduhan lagi bahwa "aseng" dianggap mengancam dan menghegemoni ekonomi pribumi muslim. Harus diformulasikan keterlibatan pengusaha besar, BUMN, perusahaan swasta besar bahkan sentra ekonomi Syariah dalam memberdayakan jiwa enterpreneurship pribumi muslim dalam kekokohan membangun sistem ekonomi yang menguatkan sehingga tidak galau mainstream terhadap issue apapun.

Ke tiga, transformasi dan kapitalisasi potensi ekonomi Islam dalam menopang dan menguatkan ekonomi nasional lewat penguatan ekonomi Syariah.

Energi kapitalisasi bersatunya umat muslim harus berlanjut pada upaya menyatukan langkah serta strategi ekonomi Syariah untuk terus tumbuh bergerak dalam upaya mendukung serta menopang ekonomi nasional.

Presiden Jokowi harus mengkonsolidasikan kekuatan pondok pesantren dan ekonomi umat yang digerakkan ormas Islam untuk merumuskan upaya pengembangan ekonomi Syariah yang memberdayakan, sehingga umat muslim tidak hanya dimanfaatkan dalam momen politik tapi bisa jadi subyek eksistensi membangun sistem ekonomi Syariah yang memberdayakan dan transformatif.

Ke empat, penguatan demokrasi berkesadaran melalui penguatan sistem demokrasi tanpa harus mengebiri eksistensi kelompok tertentu demi sinergi membangun negeri. Presiden Jokowi juga harus mampu melibatkan Ormas- ormas Islam, aktivis Islam, intelektual muslim bahkan Parpol nasional, sehingga upaya kesadaran membangun demokrasi tidak lagi menonjolkan primordial sempit tanpa makna.

Sistem demokrasi berkesadaran harus dibangun atas dasar penguatan pilar-pilar demokrasi yang ada tanpa harus ada upaya memaksakan kehendak, tapi lewat musyawarah dengan mengedepankan visi kebangsaan. Strategi berdemokrasi harus digeser dalam penguatan perang gagasan yang mencerahkan tidak dalam bentuk unjuk kekuatan dengan dramatisasi issue tertentu. Sehingga tujuan membangun demokrasi berkesadaran mampu jadi sarana pendidikan politik akar rumput.

Kalau Jokowi mampu mencari solusi langkah dari 4 issue sentral kegundahan umat muslim dalam aksi 212, maka kapitalisasi energi positif umat muslim mampu disinergikan secara berlanjut dalam upaya membangum visi kebangsaan yang produktif dan progresif. Sehingga umat muslim tidak selalu jadi alat untuk kepentingan sesaat para elit tapi jadi subyek pembangunan yang eksistensinya akan selalu dipertimbangkan dalam upaya untuk membangun dan menggerakkan kemajuan bangsa serta ekonomi keumatan berbasis Syariah. # SalamPencerahan Dipublikasikan oleh; CENTER STUDY REPUBLIC ENLIGHTMENT FOR PROGESIF MOVEMENT (CS REFORM)