Kolom W. Wisnu Aji: Saatnya Ahok Menuntut Keadilan

Ketika serangan semakin bertubi-tubi menghantam Ahok, bahkan sebegitu kuatnya warga Jakarta senang dengan kepemimpinan Ahok, hingga harus mensetting aksi pelibatan rakyat daerah untuk menumbangkan Ahok. Ada upaya mengkriminalisasi Ahok demi dapat merusak kecintaan rakyat Jakarta pada kepemimpinan Ahok.

Kalau kita flashback munculnya statemen Ahok tentang Surat Al Maidah 51 berawal dari gerakan massif yang dirancang lewat media sosial dengan menyudutkan Ahok sebagai pemimpin kafir yang tidak layak dipilih, bahkan dalil Al Qur'an terutama Ayat Al Maidah 51 dijadikan senjata untuk menyerang Ahok.

Kelompok "asal bukan Ahok" mencoba mempengaruhi pilihan politik warga muslim Jakarta yang mencapai 95% warga Jakarta. Ada upaya pemanfaatan Ayat Al Maidah 51 sebagai kekuatan untuk mempengaruhi pilihan warga Jakarta.

Kekuatan Ahok yang maha dahsyat sehingga mampu mempengaruhi seluruh potensi pemilih di Jakarta, telah bikin risau kelompok "asal bukan Ahok" dalam upaya berkontestasi dengan Ahok.

Makanya ketika penggunaan Al Maidah 51 sebagai sarana massif mempengaruhi muslim Jakarta telah coba dipropagandakan melalui media sosial, dan bahkan kantong-kantong muslim Jakarta, baik melalui selebaran maupun ceramah dari ulama serta aktivis Islam yang berkepentingan terhadap "asal bukan Ahok" yang memimpin Jakarta nantinya.

Serangan yang digelontorkan dengan bahasa Ahok sebagai pemimpin kafir yang tidak layak dipilih, dan kelompok "asal bukan Ahok" mempropagandakan bahwa muslim Jakarta harus memilih pemimpin muslim sesuai landasan Al Maidah 51.

Lewat berbagai serangan tersebut, tentulah yang ingin diedukasikan oleh Ahok terhadap pemilih Jakarta untuk meluruskan kondisi lapangan berdasarkan informasi yang diperoleh dari rakyat Jakarta tentang hasutan menggunakan Al Maidah 51.

Ibarat tidak ada asap kalau tidak ada api, maka wajarlah ketika ada momen di Kepulauan Seribu munculnya statemen yang bikin heboh di media sosial. Sebenarnya, pernyataan heboh Ahok tujuan awalnya melakukan pendidikan politik bagi warga Jakarta berdasarkan respon dari api yang dimunculkan kelompok "asal bukan Ahok". Ahok dan Keadilan Negara[/one_fourth]

Dalam negara berdasarkan pancasila, setiap warga negara punya hak yang sama dalam momen demokrasi Pilkada, hak untuk dipilih dan memilih tanpa mempertimbangkan faktor SARA. Kegelisahan terhadap serangan pihak lain yang meluap lewat curahan hati di momen Kepulauan Seribu merupakan upaya untuk menuntut hak keadilan yang dibungkus pendidikan politik bagi warga Jakarta di tengah hegemoni halus tirani mayoritas.

Ungkapan hati Ahok yang meletup di Kepulauan Seribu, merupakan eskalasi dari berbagai serangan lewat media sosial dan selebaran serta ceramah agama demi hasutan memanfaatkan isu agama.

Jadi, sangat wajarlah ketika umat muslim menuduh Ahok menistakan agama dengan menyerang Ahok bersama-sama. Ahok punya hak yang sama menuntut keadilan atas tuduhan umat muslim tersebut. Kalau Ahok tidak ingin ngomong kitab agama lain dalam forum resmi, maka para pemimpin muslim yang berkepentingan jangan memanfaatkan kitab agama untuk kepentingan politik dan jangan intervensi agama orang lain dengan menyatakan sebagai pemimpin kafir.

Ahok menuntut keadilan negara dalam kasus heboh ini, karena negara yang berdasarkan kesepakatan pendiri bangsa dibangun atas dasar kebhinekaan. Wajar jika Ahok mengharapkan umat muslim proporsional memaknai kasus ini.

Jangan kebakaran jenggot kalau Ahok meluruskan pemilihnya lewat bahasa hasutan yang digunakan kalian. Kalau tidak mau terbakar jangan bermain api dengan memanfaatkan alat agama untuk kepentingan politik Pilkada DKI. Dan harus ada demarkasi jelas antara agama dan negara. Kalau kalian ingin memanfaatkan agama untuk politik, jangan salahkan Ahok mengingatkan pemilihnya untuk bijak memilih.

Untuk itu, Peesiden Jokowi harus bijak dan proporsional menyikapi isu Ahok. Jangan mau ditekan gara-gara desakan ribuan pendemo terus mengorbankan bingkai kebhinekaan kita.

Umat muslim juga harus bijak ketika tidak mau diomongkan kitab agamamu maka jangan manfaatkan kitab agama untuk menghasut. Karena aturan negara sudah jelas bahwa negara berdiri di semua golongan. Apabila ada ketimpangan yang berujung tirani mayoritas maupun tirani minoritas maka negara wajib hadir untuk meredamnya berdasarkan hukum berkeadilan.

# SalamPencerahan

Dipublikasikan oleh: CENTER STUDY REPUBLIC ENLIGHTMENT FOR PROGESSIF MOVEMENT (CS REFORM)