Kolom W. Wisnu Aji: Strategi Quick Win Jokowi Dan

(REFLEKSI KRITIS MENJELANG 2 TAHUN JOKOWI - JK) Foto: Fokusnusa.com [/caption]

Tidak terasa, ternyata pemerintahan Jokowi - JK sudah menjelang 2 tahun berkuasa. Perubahan demi perubahan telah semakin nyata dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat negeri ini. Paradigma "negara hadir" telah mampu mendekatkan sistem negara dengan rakyat yang dipimpinnya. Langkah-langkah strategi quick win Jokowi dan upaya menuju transformasi perubahan menjadi momentum kebangkitan negara dalam dinamika perubahan.

Kayaknya, baru kemarin kita melihat pemerintahan yang lamban, koruptif dan penuh pesta pora. Sistem pemerintahan yang dulunya seolah-olah berada di menara gading. Saat itu, jarak antara negara dan rakyatnya terkesan begitu jauh dan sangat birokratis.

Lambat laun paradigma tersebut dirubah oleh Jokowi melalui langkah strategi quick win Jokowi mampu merubah paradigma pemerintahan sebelumnya yang elitis menuju sistem yang menghadirkan negara di tengah rakyatnya.

Pasca presiden Jokowi mendapatkan amanah rakyat, Jokowi-JK langsung mencanangkan gerakan kerja-kerja cepat pemerintahan yang coba ingin merubah kesan sistem sebelumnya yang terkenal lamban, koruptif dan penuh pesta pora.

Upaya-upaya nyata yang telah dilakukan dalam merubah paradigma negara dalam 2 tahun ini. Jokowi yang visinya ingin mewujudkan konstruksi negara yang kuat, kredibel serta berintegritas telah mampu dibumikan secara kongkret di tengah rakyat.

Cara-cara Jokowi dalam memimpin yang merakyat membuat fokus rakyat sebagai subyek pembangunan dalam bingkai negara. Rumusan "negara hadir" di tengah rakyat telah membuat efek nyata perubahan yang partisipatoris.

Model komunikasi Jokowi yang tidak berjarak dengan rakyatnya membuat kinerja jokowi-JK bergerak berbasis aspirasi rakyat. Blusukan merupakan sarana membangun komunikasi tidak berjarak dengan rakyat demi menyerap aspirasi tentang kebutuhan perubahan untuk segera dieksekusi dalam kerangka kebijakan yang partisipatoris.

Cara Jokowi dalam berdialog dengan rakyatnya melalui strategi nglunggohke, ngrungoke serta nguwongke (mendudukkan masalahnya,mendengarkan aspirasinya dan memanusiakan ide konstruktif dari rakyatnya) telah mampu membangun kekuatan negara bersama rakyat bergotongroyong melakukan perubahan.

Pada awal pemerintahan Jokowi-JK sudah ada berbagai inventarisasi masalah yang harus dicarikan solusinya sesuai kebutuhan rakyatnya. Masalah tersebut diantaranya persoalan infrastruktur, konektifitas antar wilayahnya, birokrasi yang lamban serta korup, beban anggaran hingga daya saing negara yang lemah

Selama 2 tahun Jokowi JK sudah banyak perubahan yang dilakukan. Dalam strategi anggaran telah ada upaya Jokowi mereformasi anggaran yang dulunya terbebani anggaran konsumtif untuk membiayai subsidi telah mampu dialihkan ke sektor produktif yang mampu menghapus beban subsidi BBM sebesar Rp. 300 T untuk diakselerasikan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Setiap pemerintahan kunci penopang utamanya adalah fokus pada pertumbuhan ekonomi berkualitas. Maka, rezim Jokowi dalam 2 tahun ini lebih fokus pada penguatan serta stabilitas ekonomi produktif dengan pondasi stabilitas politik nasional. Jokowi - JK dalam 2 tahun berkuasa dianggap mampu mengendalikan potensi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di tengah tantangan gejolak ekonomi global yang cenderung melambat. Strategi ekonomi Jokowi yang coba diformulasikan lewat paket-paket kebijakan ekonomi yang akseleratif telah mampu menahan imbas melambatnya ekonomi global. Upaya-upaya mengurangi utang luar negeri juga telah dilakukan di tengah kebutuhan anggaran infrastruktur yang meningkat.

Strategi tax amnesty merupakan langkah berikutnya dalam melakukan penataan penerimaan negara yang selama ini menjadi persoalan di tengah kesadaran pajak yang stagnan.

Upaya Jokowi mereformasi perpajakan untuk menata kembali sistem pajak dan upaya memperluas database data pajak melalui tax amnesty telah berdampak luas. Tax amnesty effect dianggap mampu membangun kesadaran baru rakyat tentang pentingnya pajak bagi kemajuan bangsa. Jokowi juga telah mampu membumikan pemaknaaan pajak sebagai upaya gotong royong rakyat bersama negara dalam membiayai pembangunan partisipatoris.

Dari berbagai progess di atas, memang 2 tahun Jokowi-JK berkuasa patut diapresiasi. Namun, ada beberapa catatan untuk meningkatkan kinerja di tahun berikutnya. Dalam catatan kami, belum massifnya perubahan yang telah dilakukan Jokowi secara cepat belum mampu membumi di tingkat birokrasi paling bawah. Budaya kerja cepat dalam membangun sistem negara belum mampu diartikulasikan secara luas di tingkatan birokrasi paling bawah.

Budaya-budaya birokrasi yang terkesan lamban serta cenderung korup dulunya masih harus didobrak terus hingga revolusi mental benar merubah paradigma kerja mereka. Apapun perubahan yang telah coba dicanangkan oleh Jokowi, kalau birokrasinya lamban maka perubahan tersebut berjalan di tempat.

Jokowi dalam memanfaatkan tahun selanjutnya harus mampu melecut para pemimpin daerah baik gubernur, bupati maupun pemimpin birokrasi di daerah untuk segera menjadi katalisator perubahan, sehingga rumusan "negara hadir" mampu dirasakan nyata pada kebutuhan rakyat terutama lewat reformasi birokrasi sehingga paradimanya benar melayani bukan dilayani.

Jokowi harus lebih sering melakukan efek kejut perubah di birokrasi sesering mungkin sehingga beban rakyat terhadap kondisi birokrasi tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi yang mampu ditekan dan revolusi mental dapat terbumikan.

# SalamPencerahan

Dipublikasikan oleh : CENTER STUDY REPUBLIC ENLIGHTMENT FOR PROGESSIF MOVEMENT (CS REFORM)