Kolom Asaaro Lahagu: Ahok Kepala Batu, Selamat Dari Korupsi

Berita terkini Kolom · 8 Maret 2017

Kepala batu Ahok terbukti menyelamatkannya. Saat ada di Komisi II, godaan luar biasa korupsi di komisi itu terkait proyek bancakan E-KTP sebesar Rp 6 Triliun tak mampu menggoyahkannya. Ahok menolak menerima apapun yang bukan haknya. Ahok tidak mau korupsi. Ahok benar berkepala batu, tak mau menerima suap untuk meloloskan anggaran. Dia memilih jalan melawan arus, anti korupsi. Ahok taat pada sumpahnya.

Jika sekarang ada demo 7 jutaan yang ingin melengserkannya dari kursi gubernur, itu bukanlah kejutan. Saat di Komisi II DPR, Ahok sudah dintimidasi, diancam dipindahkan, dimusuhi dan mau dilengserkan dari posisinya. Alasannya hanya satu Ahok anti korupsi, kepala batu. Ahok sangat sulit diajak berkompromi, bekerjasama untuk mencuri uang rakyat. Ahok berkepala batu menolak proyek E-KTP itu.

Di Komisi II DPR, Ahok bagai duri dalam daging. Ia terus mengkritik teman-temannya yang merancang skenario korupsi. Ahok terus mengotak-atik nalar anggota DPR yang ngotot meluncurkan E-KTP padahal ada cara lain yang lebih murah. Tetapi yang namanya anggota DPR, salah satu institusi terkorup di Indonesia, pikiran mereka bukan bagaimana caranya mengefisienkan anggaran, tepat sasaran, dan berdaya guna, tetapi bagaimana menciptakan sebuah proyek yang anggarannya besar dan bisa dikorup besar pula. Filosofi itu sederhana.

Kini, saat korupsi E-KTP itu mulai disidang, ternyata kepala batu Ahok telah menyelamatkannya. Bisa dibayangkan saat kasus korupsi E-KTP disidangkan, namanya disebut-sebut. Misalnya, tersangka A menyebut Ahok menerima fee Rp. 20 Miliar. Nah, di saat Ahok lagi bertarung habis-habisan di Pilgub DKI, lalu dia disebut di sidang E-KTP, saya yakin nasibnya seperti Sylviana. Saat Sylviana 2 kali diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait dugaan korupsi dana Bansos Pramuka dan pembangunan Masjid, kepercayaan publik langsung anjilok.

Akan tetapi, karena kepala batu Ahok yang tidak mau korupsi di DPR, namanya bisa dipastikan tak disebut. Ternyata orang benar, pada akhirnya akan memetik hikmat dari jalan lurus yang dia pilih. Orang benar pada akhirnya bersyukur karena jalan lurus dan benar, ternyata membawa keselamatan. Ahok yang taat pada sumpahnya selamat. Sementara jalan bengkok, berliku, bermanufer, bertindak licik, curang dan penuh kebohongan, serta melanggar sumpah jabatan mereka seperti yang dipertontonkan para anggota DPR yang terlibat korup dalam proyek E-KTP, akan jantungan.

Menarik menunggu sidang E-KTP itu. KPK sendiri menghabiskan waktu 3 tahun menyelidikinya dan membutuhkan ratusan orang untuk diperiksa. Luar biasa. Saya siap-siap ketawa ketika nama Setya Novanto, Marzuki Ali dan seterusnya disebut-sebut nanti di sidang E-KTP itu. Jawaban-jawaban mereka nantinya bahwa tidak terlibat korupsi, tidak menerima satu Rupiah pun akan menjadi bumbu sidang-sidang E-KTP itu. Ilustrasi: J.D. Bakhuizen van den Brink (Nederland)[/caption]

Ternyata lorong-lorong korupsi yang telah menyebar akut, telah membuat masyarakat menjadi korban. Itu saya alami sendiri khusunya dalam proyek E-KPT itu. Saya teringat ketika dipimpong kala itu. Tiga tahun setelah diluncurkan, saya baru menerima E-KTP saya. Padahal hanya beberapa minggu setelah diluncurkan, dan ada informasi di Kelurahan untuk berfoto-ria, ambil finger print, dan seterusnya, saya sudah datang. Semangat menggebu untuk memiliki E-KTP itu membuat saya rajin bertanya kepada Ketua RT dan RW kapan keluar E-KTP. Akan tetapi bertahun-tahun kemudian, E-KTP itu belum juga saya miliki.

Alasan dari Ketua RT dan RW adalah sedang diproses di kelurahan. Saat ditanya di kelurahan, jawabannya blankonya habis. Giliran ditanya lagi sudah ada blanko, jawabannya lagi dicetak. Bulan depan blanko KTP akan tersedia. Ketika ditanya sudah dicetak blanko, jawaban dari kelurahan: coba cek kepada Pak RT karena sudah ada yang dicetak. Ketika ditanya kepada Ketua RT, jawabannya coba dicek kepada Ketua RW karena data penduduk yang sudah dicetak ada sama beliau. Ketika ditanya kepada Ketua RW, jawabannya masih belum ada, menunggu giliran. Begitulah seterusnya saya dipingpong bagai bola pimpong, ke sana ke mari, bolak-balik.

Akan tetapi, entah kenapa, saya saat itu masih punya kesabaran tingkat tinggi. Saya tidak marah. Mungkin sudah biasa menderita soal etos dan administrasi carut-marut Gubernur Fauzi Bowo kala itu. Kalau kita ke kelurahan kalau tidak ada setoran, pelicin, E-KTPnya macet, tersendat-sendat dan tersumbat. Sampai suatu hari, setelah 3 tahun dan saya sudah melupakan E-KTP itu, tiba-tiba Ketua RT menghubungi saya untuk mengambil E-KTP-nya. Dan itu terjadi saat Jokowi sudah menjadi Gubernur DKI.

Kisah E-KTP itu kini mulai terbongkar. Ternyata carut-marutnya pengelolaan E-KTP itu karena penuh dengan bau bangkai korupsi. Tiadanya blanko, print, kamera dan seterusnya karena duitnya sebagian entah berapa persen telah dibagi-bagi di DPR dan perusahaan penyedia. Jadilah masyarakat korban ganda. Pajaknya diembat, pelayanan dengan filosofi pimpong plus budaya uang pelicin menjadi menu saat berurusan dengan kelurahan. Tetapi itu dulu. Sekarang, di DKI Jakarta, di bawah gubernur Ahok, budaya suap di kelurahan sudah mulai langka.

Anda bisa buktikan sendiri kalau anda ke kelurahan. Adakah budaya suap di sana?

Maka benarlah kata Ahok. Hanya satu syarat untuk menjadi pejabat di negeri ini: jangan korupsi. Hanya satu jalan untuk menyelamatkan negeri ini dari keterbelakangan dan kemiskinan: butuh pejabat yang anti korupsi. Butuh pejabat yang sudah selesai dengan dirinya. Butuh pejabat yang taat pada sumpahnya. Butuh lebih banyak kepala batu di DPR, di Kementerian, di berbagai institusi, di pucuk pimpinan kepala daerah, Gubernur, Bupati, Wali kota. Indonesia kini sudah punya 2 kepala batu: Jokowi dan Ahok. Namun, itu tidak cukup, butuh seribu kepala batu lagi di Indonesia yang taat pada sumpahnya. Anda juga perlu berkepala batu untuk tidak menyuap para pejabat.

Foto header: Deleng Simpon (Pakpak Bharat, Sumut). Sumber Foto: Go Pakpak . Video: Lagu pop Suku Pakpak