Kolom Asaaro Lahagu: Wiranto Bungkam Gatot Soal Senjata 5000

Publik bertanya-tanya ada apa dengan manufer Gatot Nurmantyo akhir-akhir ini? Benarkah Gatot sudah mulai berpolitik? Apa tujuan di balik manufer-manufer Gatot? Pertanyaan-pertanyaan ini sedikit terjawab setelah Wiranto unjuk bicara.

Publik disentak Gatot saat dia dengan lantang mewajibkan para prajuritnya nobar atau nonton bareng film G 30 S/ PKI.

“Iya, itu perintah saya, mau apa? Yang bisa melarang saya hanya pemerintah,” kata Gatot seusai ziarah di Makam Bung Karno (MBK), Blitar sebagaimana dikutip oleh Detik.com .

Lalu, pertanyaannya adalah mengapa Gatot tahun lalu menjelang 30 September tidak mengeluarkan perintah yang sama? Mengapa sekarang menjelang dia lengser dari jabatan Panglima ABRI, dia terlihat asyik bermanufer?

Memang tidak ada yang salah terkait Nobar film G 30 S/ PKI itu. Menonton film itu di lingkungan institusi wajar-wajar saja. Tetapi apakah perlu berkoar-koar mengumumkannya di depan publik bahwa hal tersebut wajib bagi prajuritnya? Bukankah jauh lebih luwes jika ia mengatakan bahwa siapa saja boleh menonton film G 30S/ PKI itu?

Ketika Gatot mengeluarkan perintah wajib menontonnya di lingkungan institusinya, maka publik memahaminya sebagai hal yang politis. Gatot jelas memanfaatkan isu PKI itu untuk mengibarkan namanya, menarik perhatian dan menunjukkan ketegasannya di antara para mantan jenderal yang menjadi menteri Jokowi.

Di tataran sesama jenderal yang menjabat, Gatot terlihat kurang luwes. Ia terlihat berseteru dengan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryachudu. Soal nobar film G30S/ PKI, misalnya, Menhan Ryamizard menyebut bahwa siapapun boleh menontont film G30S/ PKI tetapi tidak boleh ada paksaan. Pernyataan itu dianggap sindiran oleh Gatot. Maka ia pun membalas Menhan dengan mengeluarkan pernyataan tegas.

“Menteri Pertahanan tidak punya kewenangan terhadap saya, kalau dari saya hanya presiden ke Panglima TNI garisnya, karena prajurit saya. Makanya saya katakan tidak bisa mempengaruhi saya kecuali presiden, wong itu prajurit saya, kok,” katanya.

Perlukah ketegasan itu dikonsumsi publik?

Publik kemudian bertanya-tanya ada apa di antara kedua jenderal ini? Apakah karena wewenang Gatot telah dipangkas oleh Ryamizard? Sejak terbitnya Permenhan nomor 28 tahun 2015, kewenangan Panglima TNI soal anggaran memang dipangkas. Yang berkuasa soal penggunaan anggaran adalah kementerian pertahanan. Jadi, bisa jadi karena Permenhan itu, Gatot tidak senang kepada Ryamizard. Lalu ia kemudian melakukan perlawanan kepada Ryamizard saat ada isu sensitif.

Terakhir Gatot kembali menyentak publik soal pernyataannya bahwa ada institusi yang memesan 5.000 pucuk senjata di luar insitusi militer dan Polri dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo. Pernyataan Gatot itu bagai bola liar. TNI-AU langsung angkat bicara lewat Twitter dengan menyindir ucapan Gatot itu. Namun dengan cepat pimpinan TNI-AU buru-buru meminta maaf.

Publik pun menduga-duga arah ucapan Gatot itu. Siapa institusi di luar militer dan Polri yang memesan 5.000 senjata itu? Apa yang terjadi di negara kita sekarang ini? Banyak pihak menduga bahwa hanya institusi BIN yang pimpinannya dekat dengan PDIP yang berani membeli senjata.

Teka-teki pernyataan Gatot itu akhirnya terjawab ketika Wiranto angkat bicara melalui konferensi persnya kemarin . Menurut Wiranto, memang ada institusi di luar TNI dan Polri yang akan membeli 5.000 pucuk senjata standard TNI. Namun, hal itu tidak pada tempatnya dihubungkan dengan eskalasi kondisi keamanan, karena hal itu hanya miskomunikasi antar institusi.

Wiranto kemudian menegaskan bahwa institusi yang membeli senjata standar TNI itu adalah BIN. Tujuan pembelian senjata adalah untuk keperluan pendidikan intelijen. Jumlahnya bukan 5.000 pucuk tetapi 500 pucuk senjata laras pendek buatan PINDAD. Pengadaan senjata itu ijinnya bukan dari Mabes TNI tetapi cukup dari Mabes Polri. Prosedur pengadaannya tidak secara spesifik memerlukan kebijakan presiden.

Dari keterangan Wiranto tersebut, jelas membungkam Gatot. Pertama, terlihat jelas bahwa komunikasi Gatot dengan instusi lain sangat miskin. Akibatnya jumlah pembelian pucuk senjata pun salah dari 5.000 menjadi 500. Ke dua , Gatot menunjukkan di depan publik haus kewenangan. Kewenangan Gatot telah dipangkas oleh Ryamizard lewat Permenhan No 25/ 2015 yang membuatnya uring-uringan. Ke tiga , Gatot sekarang tidak bisa bergerak bebas sepenuhnya memonopoli kekuatan bersenjata. Alasannya masih ada institusi lain di luar kendalinya seperti Polri dan BIN. Maka hal yang dilakukannya adalah melempar beberapa informasi yang sebetulnya bukan konsumsi publik untuk menumpahkan uneg-unegnya.

Jelas kebebasan bergerak Gatot untuk bermanufer juga terhalang oleh Menko Polhukam yang sekarang dijabat oleh Wiranto. Wiranto bukanlah sosok remeh yang bisa didikte oleh Gatot. Wiranto adalah sosok Jenderal yang kaya pengalaman. Sama dengan Gatot, Wiranto juga pernah menjadi Panglima TNI di era Soeharto dan Habibie, dan Menkopolhukam di era Gusdur.

Publik paham bahwa Gatot punya rencana untuk ikut terjun ke dunia politik saat pensiun jabatan Panglima TNI Maret 2018 mendatang. Bau aktivitas politik Gatot bisa dilihat dari kehadirannya pada sejumlah kegiatan yang bernuansa politik.

Jelas demi tujuan politisnya tersebut, Gatot kerap offside . Ia tanpa rem mengeluarkan pernyataan yang kurang pada tempatnya termasuk pembelian 5.000 senjata illegal tersebut. Akibatnya ia dengan mudah mendapat semprotan peluit. Menarik melihat manufer Gatot selanjutnya. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: "ca-pub-2770968303719106", enable_page_level_ads: true });