Kolom Eko Kuntadhi: Blokir Telegram, Ya Gak

Berita terkini Kolom Media · 17 Juli 2017

Kolom Eko Kuntadhi: Blokir Telegram, Ya Gak

Jika Google tidak mau membayar pajak kepada pemerintah Indonesia padahal dia mencari uang di sini, lalu pemerintah memblokirnya. Apa pendapatmu?

Jika Facebook tidak mau mendirikan perwakilan resmi di Indonesia. Padahal penggunanya banyak di sini. Juga menjual iklan dengan penghasilan yang tidak sedikit. Dia hanya mau meremote bisnisnya di Indonesia dari Singapura. Artinya, Singapura mendapatkan limpahan untung pajak dari transaksi yang terjadi di Indonesia.

Lantas, pemerintah menutup Facebook sebab dianggap tidak mau menuruti aturan. Apa pendapatmu?

Kamu merasa dirugikan karena kenikmatanmu dirampas oleh pemerintah?

Jika Telegram sering dijadikan saluran teroris. Komunikasi yang terenskripsi ini dianggap jalur paling aman untuk mengajarkan membuat bom atau perekrutan para pengacau. Sedangkan kita sedang sibuk memerangi para barbar berjubah agama.

Telegram tetap menjunjung tinggi kerahasiaan dan keamanan jalurnya. Bahkan saking amannya mereka membanggakan diri bahwa Telegram dijadikan pilihan komunikasi ISIS.

Lalu pemerintah mengambil langkah untuk menutupnya. Apa pendapatmu?

Wah, ini namanya sensor. Buru saja pajaknya atau terorisnya jangan tutup telegramnya. Kata sebagian orang.

Memburu pajak dengan apa jika pemerintah tidak punya wewenang untuk meneggakkan aturan di wilayahnya sendiri?

Apa Google mau bayar pajak kalau tidak ada resiko apa-apa terhadap bisnisnya?

Apa Facebook mau membuka perwakilannya di sini jika itu bentuknya hanya imbauan? Apa Telegram mau membuka akses kepada pemerintah untuk dapat mengawasi konten radikal apabila pemerintah tidak mungkin memberikan sanksi?

Aturan hanya bisa ditegakkan kalau ada kekuatan yang memaksa. Jika tidak ada kekuatan untuk menekan sama sekali bagaimana sebuah aturan bisa dijalankan?

Telegram bukan milik pengusaha Indonesia. Jika ditutup yang menangis di sini paling hanya segelintir orang saja. Para pengguna Telegram bisa secepatnya move on pindah ke channel lain.

Saya sih, memaklumi pemerintah mengambil langkah memblokir sebagian jalur Telegram. Wong sudah diminta oleh pemerintah Indonesia tapi Telegram tidak merespon. Wajar saja jika sesekali perlu juga digertak. Toh, bukan semua jalur Telegram yang ditutup. Hanya sebagian saja yang dianggap berbahaya. Aplikasi Telegram di HP saya masih bisa digunakan, tuh.

Bagaimana dengan alasan kebebasan? Bahwa privasi dan kebebasan begitu pentingnya hingga apapun alasannya harus dilindungi.

Hoho, kaum radikal dan organisasi pengusung khilafah juga menggunakan argumen yang sama untuk melindungi dirinya. Mereka mengatasnamakan kemerdekaan dan kebebasan untuk pada akhirnya membubarkan bangsa ini. Sekarang berlindung di balik isu kebebasan berpendapat tapi tujuannya justru mau merampas kebebasan orang lain.

Masa kita mau punya pemerintah yang gak punya wewenang untuk mengatur apa-apa? Wong RT aja bisa kok, bikin aturan kepada orang luar. "2 x 24 jam gak dikasih makan tamu harap lapar. "

"Mas, kalau ada teroris sarapan bubur di sini, warungku bisa diturup juga, gak?"

"Kalau habis sarapan bubur dia kamu pinjamkan panci, baru itu berbahaya, Mbang?"

"Kalau cuma minjam duit, gak apa-apa kan mas?"

"Emang kamu punya?"

"Gak. Makanya aku mau minjam sama sampeyan. Buat modal." (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: "ca-pub-2770968303719106", enable_page_level_ads: true });