Kolom Eko Kuntadhi: Natalan Di

Acara Gereja · 16 Desember 2017

Kolom Eko Kuntadhi: Natalan Di

Ada rencana yang mau menggelar acara Natal di Monas. Usulan ini setelah Gubernur menyetujui Monas dijadikan lokasi acara keagamaan. Berbeda dengan Ahok yang melarang Monas dijadikan tempat berlangsungnya acara keagamaan. Alasan Ahok simpel. Monas milik semua, sebaiknya hanya digunakan untuk sesuatu yang bersifat umum. Bukan hanya untuk golongan tertentu saja.

Soal kebijakan itu, saya sendiri gak terlalu ribet. Monas mau dijadikan lokasi acara apa, kek, itu kebijakan Gubernur Jakarta. Masing-masing Gubernur bisa saja berbeda kebijakannya.

Tapi apakah benar, umat Kristiani mau menggelar acara Natal di Monas? Yang pasti. PGI (Persatuan Gereja Indonesia) menyatakan menolak ajakan ini. Mereka lebih merekomendasi Natal dirayakan di ruangan tertutup saja. Bukan di lapangan terbuka seperti Monas.

Kabarnya usulan acara Natalan di Monas ini di motori oleh Hasyim Djoyohadikusomo, adik Prabowo yang menganut Nasrani. Tentu saja juga didukung oleh gereja-gereja yang menjadi supporting Hasyim selama ini. Kita tahu, Hasyim adalah bagian dari Partai Gerindra, pengusung Anies-Sandi.

Anis dan Sandi sendiri seperti ingin berusaha menghapus stigma intoleran yang kadung melekat pada dirinya dan berusaha menjalin hubungan lebih mesra dengan umat Kristiani. Bahkan, kabarnya, seluruh pembiayaan acara ini akan ditanggung Pemda. Entah dari APBD atau dari pos lain.

Menurut saya, jika umat kristen cuma didekati dengan diajak ramai-ramai ke Monas untuk menyanyikan kidung pujian, rasanya kok, terlalu kecil.

Kita ingat, Anies, Sandi dan pendukungnya adalah orang yang paling ngotot mengatakan pemimpin harus muslim. Itu artinya di Indonesia mereka menutup celah hadirnya pemimpin Kristen. Salaqh satu korbannya adalah Ahok. Dari sini saja, hak paling dasar (hak politik untuk dipilih dan memilih yang dijamin UU) orang Kristen sebagai warga negara Indonesia sudah diberangus.

Apakah Natalan di Monas sepadan untuk hilangnya hak tersebut? Saya rasa tidak.

Yang kedua, ingat statemen Sandiaga Uno yang mau mengatur ornamen Natalan di tempat umum? Misalnya di Mall atau pusat perbelanjaan. Nah, sebagian kecil umat Kristen di giring ke Monas, tetapi di lokasi lain justru ornamen Natal ditabukan.

Jika Anies-Sandi mau menggandeng warga Kristen dan penganut agama lainnya, yang pertama harus dilakukan adalah keluarkan statemen bahwa sebagai pejabat --yang melaksanakan UUD-- dia meralat ucapannya dalam kampanye Pilkada bahwa hanya muslim yang berhak memangku jabatan pemimpin di Indonesia. Dia bisa meminta maaf kepada publik, bahwa ucapannya tersebut jelas melanggar UUD.

Ke dua, mereka harus memastikan semua kegiatan keagamaan di Jakarta bisa berjalan dengan baik. Di manapun lokasinya. Tidak boleh lagi ada pelarangan ibadah, protes terhadap aktifitas gereja dan lain sebagainya.

Ke tiga, Pemda DKI harus melepaskan diri dari ormas-ormas yang selama ini justru menampilkan wajah intoleran. Tapi apa bisa? Ormas bentukan Fahira Idris, Bang Japar justru makin terlihat mesra dengan Pemda DKI. Padahal pendirinya, senator Jakarta ini dari dulu selalu ribet dengan topi Santa dan ornamen Natal lainnya.

Jadi, apakah warga Kristen Jakarta cukup senang digiring ke Monas untuk Natalan? Saya gak tahu. Tapi agak aneh, sih, jika cuma itu solusi Pemda untuk membangun toleransi. Yang juga aneh adalah umat Kristiani yang mau ikut acara tersebut. Hak dasar sebagai warga negara diberangus, tapi cukup puas diganti dengan piknik Natal ke Monas.

"Iya mas. Sampai sekarang jenazah pendukung Ahok tidak disholatin, khususnya yang beragama kristen," ujar Bambang Kusnadi.

"Mungkin mau dibentuk Laskar 212 versi Kristen, kali Mbang," celetuk Abum Kumkum.