Kolom M.u. Ginting: Bacot, Aksi, Dan

Bisnis narkoba adalah salah satu alat utama bagi Greed and Power (GP) untuk mengembangkan kekuasaannya. Duit, duit, . . . power, power . . . dalam rangka menundukkan dan menguasai semua negara dunia dan seluruh kemanusiaan. Kalau usahanya ini sudah tercapai, jadi apakah manusia dan kekuasan itu atau penguasa itu sendiri?

Kalau semua negara, semua manusa sudah jadi tunduk, dan bagi tiap orang pilihan lain hanya mati. Pada tingkat ini nanti narkoba sudah tidak perlu diedarkan seperti sekarang, tetapi peredarannya (yang pada tingkat ini nanti sudah terkendali atau dikendalikan 100%) peredaran narkoba hanya sebagai penjaga status quo , karena pengendalian dan penguasaan atas manusia sudah total (mutlak), tidak ada lagi bentuk perlawanan/ protes terhadap penguasa.

Tetapi. apakah mungkin tercapai rencana GP ini dan apakah mungkin terjadi situasi seperti itu?

Jawaban yang pesimis gampang saja, karena kekuasaan duit selalu susah untuk melawannya, atau tak mungkin dilawan. Dan duit atau kekuasaan duit, ada di kepala tiap orang. Argumentasi yang sederhana saja, bahwa situasi itu memang bisa terjadi.

Jawaban yang opitimis, dan dengan argumentasinya yang optimis juga ada.

Sekarang sudah ada sebuah negara yang dalam perjalanan akan berhasil memberantas narkoba yaitu Filipina di bawah pimpinan presiden Rodrigo Duterte. Dalam waktu setengah tahun kekusaannya sudah membasmi/ membunuh sekitar 6 ribu pengedar, pebisnis dan pecandu narkoba, termasuk pejabat pemerintahan yang terlibat seperti walikota atau polisi. Orang-orang yang sudah dibasmi ini dipastikan tidak mungkin lagi melanjutkan bisnisnya atau pemakaian narkobanya, karena sudah stop di situ.

Berlainan dengan era lama Filipina atau di Indonesia sekarang dimana pebisnis narkoba dan pengedar masih bisa meneruskan bisnisnya dari LP. Malah lebih giat dan aktif dengan bantuan sipir-sipir LP pula. Berarti, mereka dibantu pejabat negara itu sendiri. Kematian banyak oang sebagai akibat dari narkoba terus saja terjadi hingga sekitar 40-50 orang tiap harinya (menurut keterangan dari Presiden Jokowi).

Usul untuk menaikkan gaji para sipir seperti usul dari Wakil Ketua Komisi III DPR Mulfachri Harahap (merdeka.com), supaya sipir-sipir tidak aktif membantu bisnis narkoba, rasanya kurang masuk akal. Rezeki dari bisnis narkoba akan selalu lebih tinggi. Dengan cara menaikkan gaji sipir tidak mungkin menjauhkan sipir dari bisnis narkoba di LP. Kecuali kalau gaji sipir sudah sama banyaknya dengan rezeki dari bisnis narkoba. Tetapi, kapan ini bisa terjadi? Nanti pebisnis narkoba malah mau jadi sipir semua he he . . .

Usul Mulfahcri ada juga yang menarik untuk dicoba, yaitu memisahkan tahanan narkoba dari penghuni LP lain. Dengan ini pengawasan lebih terfokus, dan terutama terpisah dari pecandu yang menghuni LP, mengurangi peredaran di LP.

Deputi BNN Arman Depari bilang hampir seluruh LP di Indoneisia terlibat sebagai tempat transaksi narkoba.

"Praktik bisnis gelap narkoba dari balik penjara banyak terjadi di LP di kota-kota besar, yaitu LP Cipinang dan LP Wanita Pondok Bambu di Jakarta, LP Kerobokan di Bali, LP Medaeng di Surabaya , dan LP Pemuda Tangerang," kata Arman (merdeka.com).

Jadi, praktek bisnis narkoba memang sudah sangat jauh berkembang di LP seluruh Indonesia. Menaikkan gaji sipir, usaha berbagai pembinaan dari Menkum HAM atau Dirjen LP nampak tidak akan banyak efeknya yang nyata membasmi narkoba. LP malah sudah jadi target pebisnis narkoba dijadikan tempat pemasaran dan peredaran. Setelah penguni LP keluar, masih bisa juga meneruskan jadi perwakilan bisnis ini. LP telah menjadi objek menarik dan bermanfaat bagi pebisnis narkoba.

Narkoba adalah salah satu dari 3 alat utama GP (Greed and Power) untuk menguasai dunia (global hegemony). 2 lainnya yaitu terorisme dan korupsi. Terorisme untuk menakut-nakuti pejabat supaya gampang menyerah. Korupsi untuk melumpuhkan pejabat dan kekuasaan negara, juga supaya gampang menyerah. Terorisme dalam perjalanan akan mati, dengan naiknya Trump ke kekuasaan tertinggi AS, sebagai pusat fabrik terorisme, 'terrorism made in USA' (Prof. Chossudovsky).

Narkoba dan korupsi berjalan bersamaan, saling membantu dan saling menghidupkan seperti di lapas ini. Karena fabrik terorisme di AS lenyap, atau akan mati, maka usaha GP akan terpusat ke soal narkoba dan korupsi. Terutama dari segi narkoba inilah yang sangat diharapkan bisa mencapai global hegemoninya itu.

Tanpa mengkedepankan argumentasi panjang lebar, sudah jelas terbukti bahwa cara Duterte adalah yang paling tepercaya bisa membasmi narkoba dan korupsi. Cara lain seperti menaikkan gaji sipir atau pembinaan, bisa dipakai sebagai pembantu saja dalam jangka panjang. Akan tetapi, sudah bisa dipastikan tidak akan bisa atau mampu menghilangkan bisnis narkoba. Terutama karena kekuatan GP dari segi duit belum ada tandingannya, sehingga 'menaikkan gaji' sipir atau pejabat lainnya masih akan tetap bisa dijalankan oleh GP ini.

Berlainan halnya dengan cara Duterte, sipir atau pejabat bersangkutan otomatis akan hilang dalam sistem pemberantasan itu, dan otomatis narkoba hilang juga. Sudah banyak buktinya di Filipina. Soalnya adalah Talk or Action. 'Politicians talk, no action' kata Trump. Dan, Trump bikin aksi. Duterte bikin aksi.

Jokowi masih kurang aksi, talknya sudah bagus. Jokowi pernah bilang kalau kebakaran hutan di Sumatra masih terus, Kapolda atau Pangdam akan dicopot. Kebakaran hutan berhenti sebentar. Beberapa lama kemudian Jokowi lupa apa yang dikatakannya apa lagi aksinya. Kebakaran hutan muncul lagi.

'Politicians are all talk, no actions!' kata Trump lagi. Trump bangun tembok langsung. Duterte terus meluaskan sistem pemberantasan narkobanya. Semua dalam aksi, karena hanya aksi yang mungkin bikin perubahan.