Peran Lembaga Usaha Dalam Penanggulangan Bencana Di Gunung

Berita terkini Gunung agung Lingkungan Pariwisata · 2 Oktober 2017

Peran Lembaga Usaha Dalam Penanggulangan Bencana Di Gunung

Laporan: Jebta Bastanta Sitepu

Sektor lembaga usaha turut terdampak dan memiliki risiko yang tinggi akibat dari kejadian bencana. Sebagai contoh, kejadian bencana yang terjadi di Indonesia, secara empirik data kerugian yang terkategorisasi berdasarkan sektor usaha mengalami kerugian ekonomi kurang lebih sebesar 1.8 Triliun Rupiah (Gunung Merapi 2010) dan 348 Milyar (Mentawai, 2010).

Kebutuhan sinergitas dalam bentuk implementasi kerjasama People Private Public Partnership (PPPP) sangat penting dalam upaya keberlanjutan usaha dan kemanusiaan.

Peran lembaga usaha perlu lebih didorong ke upaya pengelolaan risiko bencana dibandingkan dengan upaya lain yang sudah berjalan. Rencana kegiatan pada tahap prabencana berisi usulan kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Usaha di wilayah kerja untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana, sebagai bentuk investasi sebelum bencana yang akan menyelamatkan masyarakat dan kerugian ekonomi.

Terkait dengan kesiapan darurat menghadapi Gunung Agung di Bali, lembaga usaha memainkan 3 peran dalam penanggulangan bencana yaitu sebagai pelaku, pihak terdampak, dan pemberian bantuan. Sebagian besar pelaku usaha dan lembaga usaha di Bali ada di sektor jasa pariwisata, industri perhotelan, rumah makan, cafe, serta kegiatan pertanian. Foto: pinteres.com [/caption]

Data kunjungan wisatawan mencapai 592 ribu pada tahun 2017 sebagai destinasi utama pariwisata di Indonesia yang pada tahun 2015 PDRB Provinsi Bali yang mencapai Rp. 42,66 Juta per kapita. Aset dan investasi pembangunan yang telah dilakukan perlu perlindungan dan pengelolaan yang baik untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.

Sektor Lembaga Usaha dapat memainkan peran perintis dalam memimpin dan mendukung masyarakat dalam kegiatan pengelolaan bencana dan dalam memobilisasi sumber daya dalam pra-saat, dan pasca situasi bencana.

"Bersama HIPMI Bali, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat BNPB menyelenggarakan FGD untuk memotret peran-peran lembaga usaha di Bali dalam berbagai fase kebencanaan dari dimensi bisnis dan kemanusiaan," kata Kapusdatin dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho .

Dalam FGD tersebut, Direktur Pemberdayaan Masyarakat (Dr. Raditya Jati) mengungkapkan bahwa lembaga usaha sudah harus memperkuat aspek, sistem manajemen dan perkembangan bisnis/usaha yang dilakukan dengan membuat Rencana Keberlangsungan Usaha sekaligus mendukung penanggulangan bencana dengan semangat menyelamatkan korban jiwa, mengurangi warga terdampak, mengurangi kerugian ekonomi, serta mengurangi kerusakan infrastruktur penting. Rencana keberlangsungan usaha mencakup upaya untuk memperkuat kapasitas, penyiapan strategi baru, investasi baru dan pengalihan risiko.

Pada kesempatan ini HIPMI Bali siap mendukung kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana bersama pemerintah daerah untuk penanganan Gunung Agung antara lain sosialisasi informasi risiko kepada para pelaku usaha dan wisatawan, membangun jejaring dalam upaya menyelamatkan aset usaha, memberikan solusi taktis guna membantu penanganan Gunung Agung yang sekaligus sebagai upaya mendukung kegiatan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak di Bali. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: "ca-pub-2770968303719106", enable_page_level_ads: true });