Wagubsu Pimpin Rapat Penanganan Pengungsi Sinabung (opsi Lahan Ptpn

Acara Berita terkini Rapat · 6 Oktober 2017

Wagubsu Pimpin Rapat Penanganan Pengungsi Sinabung (opsi Lahan Ptpn

JEBTA B. SITEPU. MEDAN. Wakil Gubsu (Dr Nurhajizah Marpaung) mengharapkan pihak PTPN dapat berkontribusi memberikan lahan yang tidak produktif sebagai proses percepatan tukar menukar kawasan lahan tani korban erupsi Gunung Sinabung. Hal ini harus segera dilakukan, mengingat pemerintah sudah menargetkan hingga Desember mendatang tidak boleh ada lagi pengungsi yang tinggal di kamp pengungsian.

Hal itu diungkapkan Nurhajizah dalam rapat tim terpadu penanggulangan dan penanganan pengungsi, infrastruktur dan lahan usaha tani pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung, di ruang rapat Kantor Gubsu . Hadir dalam rapat tersebut, KBL PTPN III (Mailanta Bangun), Kabag Umum dan PKBL PTPN IV (Ali Musri), Staf Huma PTPN II (Sutan P), dan Manager Rayon PT PLN Kabanjahe (Azhar Nasution).

Selain itu, rapat ini turut dihadiri oleh Bupati Karo (Terkelin Brahmana), Kepala BPBD Provsu (Riadil Akhir Lubis), Kalak BPBD Karo (Martin Sitepu), Kadis Kehutanan Provsu (Halen Purba), Kadis Pendidikan Provsu (Arsyad Lubis), Kadis Perumahan dan Permukiman Provsu (Ida Mariana), Kadis Pertanian Provsu (Azhar Harahap), Kepala Dinas Perkebunan Sumut (Herawati) dan Asisten Pemerintahan Sekda Provsu (Jumsadi Damanik).

Dikatakan oleh Nurhajizah, untuk mengatasi permasalahan pengungsi di Kabupaten Karo secara keseluruhan, dibutuhkan lahan sekitar 1.000 ha untuk menampung sebanyak 2.117 KK pengungsi yang saat ini masih berada di 8 titik kamp pengungsian. Masalah ini sudah 5 tahun, namun persoalan pengungsi Sinabung belum juga dapat dituntaskan.

“Tentu untuk menyediakan lahan 1.000 ha itu berat bagi kita, apalagi mencari lahan di sekitar kawasan Danau Toba, makanya kita berharap PTPN bersedia memberikan lahannya yang tidak produktif. Kalau ada lahan dari PTPN kita bisa langsung kerjakan dengan bantuan TNI-Polri, sehingga pengungsi yang berada di kamp pengungsian bisa segera kita pindahkan,” papar Nurhajizah.

Apalagi kata Nurhajizah, Bupati Karo sebelumnya sudah mengeluarkan surat No.361/ 0396/ 2017 tanggal 15 maret 2017, yang menyampaikan permohonan rekomendasi tukar menukar kawasan lahan pertanian pengungsi korban Sinabung, kawasan hutan produksi tetap seluas 480 hektar di Kecamatan Merek (Kabupaten Karo) dan lokasi areal pengganti diusulkan di Desa Tongging (Kecamatan Merek), Desa Kutambaru (Kecamatan Munthe) dan Desa Merdeka (Kabupaten Karo) untuk relokasi 1.089 KK yang berasal dari Desa Sukanalu, Mardinding, Sigarang-garang dan Dusun Lau Kawar.

“Kalau kita mengacu kepada Perpres 81 tahun 2014, maka tanah yang akan diperuntukkan bagi korban pengungsi Sinabung maupun usaha tani adalah lahan serapan Danau Toba, makanya inilah kita berharap kalau ada lahan PTPN yang berada di lahan serapan Danau Toba yang bisa digunakan. Menteri LHK sangat mengharapkan, tidak harus 480 ha, tapi 100 atau 150 ha saja kalau ada, kita sudah bisa jalan,” terang Nurhajizah.

Kadis Kehutanan Sumut (Halen Purba) menerangkan, berdasarkan data dari Kementerian LHK, total kawasan hutan yang harus dikeluarkan seluas 1.500 ha. Saat ini 416 ha sudah dikeluarkan namun masih dalam batas pinjam pakai (Relokasi Tahap I). Diharapkan pihak BPN dapat menerbitkan kepemilikan lahan by name by address. Selanjutnya, Relokasi Tahap II, rumah hunian sementara (huntara) pengungsi Sinabung, dan terakhir relokasi III, 480 ha pengganti lahan pertanian pengungsi.

“Kami mengharapkan BUMN yang ada lahannya di kawasan resapan air Danau Toba ini bisa berkontribusi memberikan lahannya untuk pegganti lahan pertanian pengungsi,” jelas Halen.

Menanggapi hal ini, Kabag Umum dan PKPL PTPN IV (Ali Musri )mengatakan, lahan yang terdekat dengan pengungsi adalah lahan PTPN IV di Tobasari. Begitu pun, pihaknya harus melihat dulu status HGU dari lahan tersebut.

“Kita akan lihat dulu apakah HGU nya sudah habis atau masih dalam perpanjangan,” ujar Ali.

Selain itu, Ali juga mengatakan pihaknya akan berupaya melihat lahan lain yang tidak produktif yang dapat dijadikan sebagai lahan pertanian pengganti bagi korban pengungsi Sinabung.

“Ada juga lahan kami di Sibosur, Parsoburan itu eks kebun teh sebesar 100 hektar. Tapi ini akan kami diskusikan dulu secara internal,” terang Ali.

KBL PTPN III (Mailanta Bangun) mengatakan, pihaknya tidak memiliki lahan yang tidak produktif di areal resapan air Danau Toba. Namun, ada lahan yang tidak produktif terletak di Labuhan Batu.

“Kalau lahan mungkin kami tidak memiliki yang ada di resapan air Danau Toba, tapi kami siap untuk berpartisipasi memberikan kebutuhan lain untuk pengungsi,” kata Mailanta.

Sementara staf Humas PTPN II (Sutan P) mengatakan bahwa pihaknya tidak memiliki lahan yang tidak produktif, bahkan saat ini PTPN II juga masih kekurangan lahan. Begitu pun, Sutan mengatakan dirinya akan menyampaikan persoalan ini kepada pimpinan.

Di sisi lain, terkait infrastruktur listrik untuk 348 di huntara, Manager Area PT PLN Kabanjahe (Azhar) mengatakan, pihaknya akan segera melayani listrik untuk pengungsi di Sinabung.

“Kalau jaringan listrik untuk Huntara itu sudah oke, tinggal kami melakukan energize dan mengisi tegangannya saja. Tapi kami membutuhkan data konsumennya,” ujar Azhar sembari memastikan sebelum tanggal 10 Oktober mendatang kawasan Huntara dipastikan sudah dialiri listrik. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: "ca-pub-2770968303719106", enable_page_level_ads: true });