Kolom Andi Safiah: Insiden

".... adalah sebuah sikap yang saya kira tidak perlu dilakukan oleh Presiden."

Seorang kawan tidak terima dengan apa yang saya tulis sebagai respond saya atas "Insiden Gubernur". Mengapa saya menulis insiden gubernur, untuk menghindari "sentimen" brutal terhadap Anies yang kebetulan terpilih sebagai gubernur lewat jalur-jalur "saracen".

Sebagai seorang yang memang doyan menulis opini dalam bentuk yang beragam di media sosial, saya cuman ingin menyampaikan satu ilustrasi lewat argumen sederhana. Bahwa dalam alam demokrasi, terutama terkait soal politik, kita semua adalah elemen atau mahluk yang "cair".

Di satu kesempatan kita bisa berpihak pada si A, namun begitu mudah berganti posisi ke B dengan alasan-alasan yang itu sifatnya subjective personal . Atau, bahkan kita bisa memilih untuk bersikap netral atas sebuah peristiwa.

Dalam konteks "Insiden Gubernur" saya ingin menulis sebuah penegasan bahwa sikap politik saya untuk Republik masih belum berubah dari dulu; bahwa saya selalu berusaha menempatkan persoalan pada posisinya. Bukan pada sebuah "keberpihakan" yang itu sifatnya sentimen bahkan terkadang cenderung emosional.

Pertama, terlepas dari tanggapan yang beredar dalam tulisan singkat saya soal Insiden Gubernur, bahwa saya tidak begitu memahami persoalan 100% betul. Bahwa tidak ada satu manusia pun yang pernah saya baca sepak terjangnya memahami persoalan yang diajukan 100%, saya kasih contoh seorang Ilmuan besar seperti Einstein yang begitu Genius.

Dia, ketika berhadapan dengan problem yang ada dalam dalilnya sendiri yaitu "the photoelectric" (yang telah sukses melahirkan cabang baru dalam science, yaitu Quantum Mechanic), dia tidak bisa menerima sebuah kenyataan yang memang faktual; bahwa apa yang diteliti lewat experimen, dimana paham deterministic harmonis dan common sense menjadi runtuh ketika theory Einstein diterapkan dalam dunia quantum. Semua aktivitas di dalam dunia quantum menjadi terlihat paradox dalam kesadaran manusia.

Kenyataan ini membuat Einstein terus berusaha mencari titik temu yang seimbang, namun sampai akhir hayatnya dia tidak bisa menemukannya.

Pada kasus Insiden Gubernur, saya ingin menjelaskan pada soal yang sangat sederhana, yaitu "etika kenegarawanan" kita yang cacat moral. Gubernur bukan hanya sebuah jabatan politis. Gubernur adalah sebuah struktur yang ada dalam negara. Presiden, Gubernur, Walikota, Bupati, etc adalah struktur kenegaraan yang konstitusional.

Perhelatan sport yang bertajuk "Piala Presiden" lalu kemudian diklarifikasi oleh Istana sebagai perhelatan biasa, bukan perhelatan kenegaraan adalah sebuah paradox. Lalu, di mana paradoxnya?

Paradoxnya ada di nama "Presiden". Jika kita menggunakan akal pikiran kita sedikit saja, bahwa di manapun nama presiden Indonesia disebut maka di sanalah dia melakukan aktivitas "kenegaraan". Jadi, klarifikasi dari Istana menunjukkan bahwa ada kepanikan serius di sana dan mencoba menjelaskan bahwa sebenarnya tidak ada masalah dan begitulah cara kita menyelesaikan masalah. Menutup masalah dengan gaya placebos .

Saya membayangkan sedikit saja, jika Gubernur yang ada di panggung bersama presiden bukan Anies, atau sebut saja Ahok,-maka saya berani bertaruh 100% Insiden kemarin tidak akan pernah terjadi. Mengapa? Karena yang ada di samping Jokowi adalah Ahok, seorang kawan yang kehormatannya perlu dijaga. Namun, ketika seorang yang berseberangan ada di samping kita, maka kita tidak perlu bicara kehormatan, karena kehormatan itu hanya untuk sejawat, atau se aliran. Di luar aliran dia adalah lawan.

Gaya berpolitik macam ini berpotensi merawat sentimen. Tidak heran jika selama bangsa ini merdeka kita selalu direpotkan dengan membuat penjelasan basa basi atas sebuah problem fundamental yang tidak pernah selesai.