Kolom Asaaro Lahagu: Rumah Kaca Hti Dan Pembalasan Kepada

Berita terkini Hukum Kolom Nasional Pemilu · 16 September 2018

Kolom Asaaro Lahagu: Rumah Kaca Hti Dan Pembalasan Kepada

Para pengikut HTI tak pernah membayangkan akan dibubarkan oleh Jokowi. Alasannya, Jokowi yang sipil tidak punya nyali segalak militer. Letnan Jenderal SBY yang menjadi Presiden RI, kendatipun berasal dari militer, sama sekali tidak punya nyali membubarkan HTI. SBY memang paham intelijen, namun ia sangat ragu untuk sekedar menggangu apalagi membubarkan HTI.

Slogan SBY seribu sahabat, nol musuh, dimanfaatkan dengan sangat baik oleh HTI.

Mereka paham SBY sangat mementingkan stabilitas di era kekuasaannya. HTI meyakini SBY tidak akan mengambil resiko membubarkan HTI. SBY ditakut-takuti oleh ancaman bahwa mengganggu HTI sama saja menciptakan instabilitas.

Dengan pemahaman ini, HTI dengan bebas membesarkan organisasinya di Indonesia. Selama 10 tahun kekuasaan SBY, HTI tumbuh subur hingga berhasil meraih dukungan 11 juta dari penduduk Indonesia. Keberadaan HTI dibiarkan SBY demi keselamatan kekuasaannya selama 2 periode. SBY pun bangga ia bisa menyelesaikan masa jabatan kepresidenannya selama 2 periode.

Melihat kecuekan SBY, HTI pun berani menyelenggarakan pertemuan akbar di Gelora Bung Karno pada tahun 2013 lalu. Bahkan televisi pemerinah, TVRI, diminta oleh HTI menyiarkan perhelatan akbar itu. Luar biasa. Mantan menteri Adiayaksa Daud saat diwawancarai dalam acara itu secara terang-terangan setuju dengan sistem khilafah ala HTI. Bayangkan menteri SBY mendukung HTI dan sistem khilafah di negeri ini.

Pasca perhelatan akbar di GBK itu, HTI semakin menjadi-jadi. Ketika Jokowi naik menjadi Presiden RI, HTI tertawa terbahak-bahak. Mereka setuju prediksi Effendi Simbolon, elit PDIP, bahwa masa jabatan Jokowi hanya seumur jagung. Begitu sinisnya HTI kepada Jokowi, itu bisa dilihat dari ribuan hinaan, fitnah dan tuduhan keji di sosial media. Setelah ditangkap, para penghina ini kemudian berafiliasi dengan HTI.

Bagi HTI, Jokowi itu tidak ada apa-apanya. Sekaliber Jenderal SBY saja tak punya nyali membubarkan HTI, apalagi sekelas Jokowi yang ndeso. Untuk membubarkan HTI, Jokowi akan berhitung seribu kali. Kalau tidak, Jokowi akan bunuh diri. Membubarkan HTI sama saja Jokowi menusuk dirinya sendiri. Inilah pemahaman para penyusun taktik di organisasi HTI.

Ketika Ahok melakukan blunder di DKI Jakarta, HTI merasa di atas angin. Dengan cerdas para pengikut HTI menunggangi aksi demo 411 dengan mengibarkan bendera HTI. Puluhan ribu anggota HTI ikut turun ke jalan menuntut Ahok diadili seraya menyelipkan pesan negara khilafah. HTI pun mulai mengukur kekuatannya. Kekuatan HTI semakin solid bersama organisasi massa Islam lainnya semacam FPI dan FUI. HTI di tahun 2016 terus menunggu waktu yang tepat untuk merebut kekuasaan.

Ketika ada demo besar 212 tahun 2016, HTI termasuk pihak yang ingin mengambil alih kekuasaan dari Presiden Jokowi. Namun, HTI tidak secara terang-terangan melakukannya. Mereka menunggangi dan memprovokasi pihak militer untuk mengambil-alih kekuasaan. Saat itu, demo 212 ada sebagian di tubuh militer yang bermain di dua kaki.

Belakangan publik gempar, ketika Allan Nairn membongkar persengkokolan rekan-rekan Donald Trump di Indonesia seperti Fadli Zon dan Harry Tanoe, yang bergabung bersama para tentara dan preman jalanan untuk menjatuhkan Presiden Jokowi. Gerakan ini yang kemudian dinamai ‘makar’ diorkestrasi dari belakang layar oleh beberapa jenderal aktif dan pensiunan.

Jika saja Kapolri saat itu tidak dipimpin oleh Tito Karnavian, gedung DPR RI sudah diduduki oleh pendemo. Para partai yang menyusup ke Kubu Jokowi dan sebelumnya berasal dari oposisi diyakini segera berbalik badan menghantam Presiden Jokowi di DPR. Sangat mungkin Sidang Istimewa MPR dilakukan.

Taktik jitu Kapolri Tito saat itu memang patut diacungi jempol. Untuk melemahkan moral pendemo yang bertujuan tersembunyi menduduki gedung DPR/ MPR RI, dan selanjutnya menuntut sidang istimewa dengan agenda melengserkan Jokowi, Tito melakukan 3 hal.

Pertama, mengalihkan pendemo yang sebelumnya akan melakukan solat di sepanjang jalan Sudirman dengan memusatkan mereka di Monas.

Ke dua, pagi-pagi buta tanggal 2 Desember 2016, ia menangkap otak pendemo. Di antaranya ada Ratna Sarumpaet, Ahmad Dhani, Sri Bintang Pamungkas dan sejumlah provokator lainnya. Penangkapan ini kemudian terbukti mengurangi provokasi kaum pendemo.

Ke tiga, melakukan penyusupan informasi di tengah-tengah pendemo bahwa para pendemo sedang ditunggangi untuk melakukan makar atau kudeta. Isu bergentayangan ini membuat para pendemo kebingungan. Mereka pun tidak lama-lama di Monas dan segera membubarkan diri.

Kesuksesan Tito mengatasi aksi demo 212, merupakan titik balik kejatuhan HTI. Sebaliknya demo 212 merupakan titik balik konsolidasi kekuatan Jokowi. Begitu keadaan dapat dikendalikan, Jokowi langsung mengeluarkan perintah pembekuan Ormas HTI pada tanggal 19 Juli 2017. Nyali Presiden Jokowi ternyata lebih garang dibanding nyali SBY.

Melalui Kementerian Hukum dan HAM, status badan hukum Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) resmi dicabut. Pencabutan status badan hukum HTI ini kemudian disusul oleh Perpu ormas. HTI kemudian melakukan perlawanan melalui DPR, MK, dan PTUN, namun tetap kandas.

Pasca pembubaran, para pendukung HTI menahan geram amarah kepada Presiden Jokowi. Mereka tidak menyangka keberanian Presiden Jokowi membubarkan organisasi mereka. Namun ada satu hal yang menguntungkan HTI. Para pentolan HTI tetap bebas bergerak.

De facto bahwa para pendukung HTI tetap bisa berkeliaran di mana-mana. Mereka sama sekali tidak ditangkapi, dipenjara atau diusir dari Bumi Indonesia. Mereka ada, tetap eksis, tetap bergerak dan hanya nama organisasi mereka yang tiarap. Karena itu, mereka dengan leluasa menyusun pembalasan kepada Presiden Jokowi.

Dengan kebebasan yang ada, para pentolan HTI bergabung dalam sebuah organisasi baru bernama Ganti Presiden 2019. Lewat tagar ganti presiden 2019, HTI bisa menyusun kekuatan tanpa dicurigai. Dengan tagar ganti presiden, HTI yang bersengkokol dengan PKS, berkamuflase.

Dengan tagar ganti presiden 2019, HTI dengan cerdas membingungkan masyarakat. Sebagian besar masyarakat memahami tagar ganti presiden itu sebagai aksi mengganti Presiden Jokowi dengan kandidat presiden lain. Pun Kubu Jokowi terkecoh melawan tagar ganti presiden itu dengan tagar 2019 tetap Jokowi, dan tagar-tagar lainnya. Belakangan tagar 2019 tetap Jokowi diganti dengan tagar Jokowi Lagi.

Tagar licik HTI dengan menunggangi Mardani Ali Sera dan Neno Warisman berhasil dengan baik. Publik terkecoh dengan aksi tagar itu. Mereka yang tidak suka kepada Presiden Jokowi, sangat menyukai tagar itu. Padahal tagar ganti presiden 2019 artinya pada tahun 2019 ganti sistim presidensil yang dianut oleh NKRI dengan sistem khilafah.

Bukti bahwa tagar ganti presiden bukan hanya mengganti Jokowi tetapi mengganti sistem pemerintahan, terlihat ketika Capres dan Cawapres hanya ada 2 pasangan. Prabowo-Sandi adalah pasangan penantang Presiden Jokowi.

Logikanya, ketika Prabowo sudah sah menjadi Capres, maka otomatis tagar ganti presiden 2019 berubah menjadi ganti presiden 2019 dengan Prabowo. Namun hal itu tidak terjadi. Mengapa? Karena tagar ganti presiden 2019 itu adalah rumah kaca HTI.

Di dalam rumah kaca itu, HTI kini dengan leluasa membangun kekuatan. Di dalamnya HTI kembali hidup dan berkembang setelah organisasinya dilarang. Sekurang-kurangnya hingga 17 April 2019 atau hari pencoblosan, HTI aman dan adem ayem bergerak di dalam rumah kacanya #Gantipresiden 2019.

Di dalam rumah kaca itu HTI terus berjuang, memprovokasi dan mengumandangkan cita-citanya, yakni sistem khilafah. Di dalam rumah kaca itu pula, mereka bisa dengan leluasa membalas dendamnya kepada Jokowi.

Pilpres 2019 bukanlah lagi pertarungan antara Jokowi Vs Prabowo. Pilpres 2019 adalah pertarungan antara pendukung Pancasila dan UUD 45 dengan pendukung khilafah. Agar negeri ini selamat, maka #JokowiLagi.