Kolom Eko Kuntadhi: Anak Sumut Butuh

Acara Berita terkini Kolom Pemilu Politik · 28 Februari 2018

Di depan ratusan teman di sebuah cafe di Medan, saya didaulat bicara soal Pilkada Sumut. Di sebelah saya ada Birgaldo Sinaga, yang juga hadir sebagai pembicara, selain pembicara lain seorang pengusaha Hasudungan Limbong.

Birgaldo diminta bicara duluan. Nada suaranya seperti Broeri Pesolima duet dengan Slank; kadang mendayu, kadang menghentak. Saya cuma bisa manggut-manggut.

Sekali waktu dia bicara soal mimpi, harapannya sebagai anak yang lahir dan besar di Medan. Saya kembali manggut-manggut. Rupanya enak juga mendengar si lae ini ngomong. Walaupun bicara tentang politik, di sana-sini terselip puisi. Penuh bahasa cinta. Saya rasa waktu orok mamanya Birgaldo rajin gunakan produk Jhonson and Jhonson's.

Ketika asyik manggut-manggut, tetiba moderator menyodorkan microphone kepada saya. Di hadapan ratusan orang Medan, yang sejak kecil hidup di Sumatera Utara, apa yang mungkin saya bicarakan soal Pilkada?

Sejenak saya teringat sebuah obrolan dan isinya sedikit perdebatan di suatu malam dengan Birgaldo. Di teras rumah Permadi Heddy Setya Abujanda, kami terlibat obrolan seru. Temanya gak tanggung-tanggung: Membahas perspektif sejarah Islam dan Kristen.

Birgaldo sebagai pendeta tanpa jemaat dan Permadi sebagai ustad KW terlibat diskusi seru. Malam itu saya juga manggut-manggut diantara argumentasi keduanya. Pertama, saya manggut karena menyatakan persetujuan ketika mereka saling melempar argumen. Ke dua, saya manggut-manggut karena sudah ngantuk sementara kopi sudah lama tandas.

Akhirnya obrolan terhenti. Bukan karena sebuah kesimpulan didapatkan. Tapi karena kami kehabisa rokok.

"Perdebatan soal sejarah agama memang rumit, apalagi dengan dua sudut pandang keagamaan. Kerumitan bertambah karena kita debat tanpa adanya rokok," ujar saya.

Lalu kedua tokoh itu sepakat. Janganlah kita berdiskusi soal Islam dan Kristen tanpa persediaan rokok yang cukup. Itu kesimpulan yang bisa saya dapatkan dari diskusi malam itu.

Tapi begini. Kami bisa berdebat dengan enteng pada soal-soal sensitif, karena diantara kami memang tidak ada hambatan psikologis untuk mengungkapkan pikiran. Saya sering nyeletuk di status FB bahwa Birgaldo itu Kristen Syiah. Dia hapal banyak lagu-lagu Sholawat Sulis dan Hadad Alwi.

"Sholawat sudah banyak hapal, tinggal syahadat doang yang belum lu, bro," canda saya.

"Nah, lu juga. Doa Bapa kami lu juga hapal. Tinggal dibaptis doang, jadi deh," timpalnya.

Makanya dia suka membalas saya dengan sebutan Muslim Protestan.

Saya ingin menggambarkan bahwa, ketika komunikasi tidak didasari dengan hambatan psikologis, kita bisa bicara dengan lebih terbuka. Saya mencoba memahami hal-hal yang dianggap sakral oleh Birgaldo. Demikian juga dia memahami hal-hal yang saya anggap sakral. Perdebatan kita, tidak masuk ke arah yang sakral. Kita hanya mendebatkan problem-problem yang profan.

Ini yang saya coba bicarakan dalam diskusi tentang Pilkada di Sumut. Pilkada harus dijadikan sarana untuk memahami perbedaan. Juga sebagai ajang melatih rasionalitas publik. Bukan justru ajang perpecahan. Cukuplah Pilkada Jakarta jadi contoh buruk demokrasi yang norak dan kampungan.

"Jangan sampai terjadi di Sumetara Utara," saran saya.

Kita tahu masyarakat Sumut itu terdiri dari dua suku besar yaitu Jawa dan Batak, selain Melayu, Tionghoa, Minang. Penganut muslim dan Kristen juga lebih berimbang.

Jika dalam Pilkada yang digunakan adalah alasan kesukuan dan agama, bisa dibayangkan potensi gesekan di Sumut. Karena itu menurut saya, masyarakat Sumut harus dikembalikan pemahamannya bahwa Pilkada adalah memilih Gubernur dan Wagub, bukan memilih pemimpin agama. Bukan juga memilih kepala suku.

Jadi mestinya alasan menentukan pilihan bukan lagi dengan embel-embel putera daerah atau bukan. Seluruh rakyat Indonesia adalah putera daerah Sumut. Seluruh rakyat Sumut adalah putera daerah wilayah lainnya. Perdebatan putera daerah atau bukan gak lagi relevan.

Apalagi jika pilihannya karena seagama atau bukan. Makin gak rasional lagi. Sebab kapabilitas dan kemampuan manajerial seseorang tidak bergantung pada agamanya. Sikap amanah dan kemauan kerja keras juga gak bergantung pada apa agamanya.

Di Sumut saat ini, yang dibutuhkan pemimpin yang mampu mengembalikan kepercayaan publik pada pemerintahan. Bukan apa-apa. Melihat dari trend Golput yang tinggi, saya menangkap ada suasana apatis masyarakat terhadap kinerja birokrasi.

Wajar sih. Dua periode Gubernur Sumut dicopot di tengah jalan karena dicokok KPK. Terakhir malah Gatot Pujo Nugroho, Gubernur kebanggaan PKS dipenjara bersama istri simpanannya karena ngentit dana Bansos.

"Tuh, kan. Partai agama juga gak ada jaminan. Kalau korup, mah, korup aja."

Entahlah, apakah masyarakat Sumut mau kejeblos dalam lubang yang sama berkali-kali dengan memilih Gubernur dari partai yang kemarin mengantarkan kadernya memakai rompi oranye KPK?

"Sumut butuh pemimpin seperti Pak Jokowi," ujar Birgaldo.

Yang mampu fokus pada pembangunan infrastruktur.

"Pak Jokowi menurunkan visinya ke Ahok, saat jadi Gubernur Jakarta. Nah, Ahok menurunkan visinya ke Djarot. Kalau Sumut mau maju, kita harus memilih anak didik langsung dari Pak Jokowi," ungkap Birgaldo.

Saya berfikir, teman saya ini boleh juga logikanya. Gak sia-sia selama ini saya berteman. Meskipun saat terlibat diskusi serius sama dia, serasa sedang di atas Metromini. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: "ca-pub-2770968303719106", enable_page_level_ads: true });