Kolom Eko Kuntadhi: Jangan Heran Kalau Jakarta

Berita terkini Kolom Nasional · 26 Juli 2018

Kolom Eko Kuntadhi: Jangan Heran Kalau Jakarta

Setelah kemenangan dalam Pilkada paling brutal itu, Anies Baswedan memasuki Balaikota dengan membawa serombongan pembantunya. Mereka digaji dari APBD DKI Jakarta. Mungkin sebagai balas jasa karena telah mengantarkannya duduk di Balaikota. Mungkin juga semacam kesadaran, bahwa untuk urusan kerja teknis, kemampuan Anies memang setara DP Rumah: Nol Persen! Jadi, dibutuhkan serombongan pembantu di sekililingnya.

Lagipula, jika dibantu oleh sekian banyak orang, dia yakin waktunya tidak akan habis tersita untuk mengurus Jakarta. Dia bisa fokus untuk mewujudkan mimpi basahnya: Jadi Presiden!

Dengan banyaknya pembantu yang mengurus hal-hal teknis, dia berharap, meskipun pilotnya gak fokus, jalannya pesawat bisa aman-aman saja. Semua pekerjaan Pemda akan tetap memberi hasil memuaskan. Itu juga yang akan dijadikan modal mewujudkan mimpinya. Toh, orang tidak perlu tahu siapa yang kerja.

Tapi, tampaknya tidak begitu. Ketika puluhan orang itu dibawa masuk ke Balaikota, mau tidak mau ada gesekan dengan birokrasi organik yang merasa urusannya dicampuri orang lain. Apalagi jika menyangkut proyek. Suasana saling sikut akan lebih menajam.

Puluhan orang yang dibawa itu juga bukan hanya membawa dirinya sendiri saja tetapi juga membawa agenda, kepentingan dan rombongannya masing-masing. Mereka merasa wewenangnya melekat dengan Gubernur dan Wakil Gubernur. Sementara pegawai organik Pemda yang merasa wewenang dan wilayahnya diintervensi tidak mau menyerah begitu saja.

Belum lagi ditambah agenda titipan para anggota legislatif yang selama kepemimpinan Ahok dipaksa puasa panjang. Makin serulah tarik menarik dan konflik kepentingan di Balaikota.

Barangkali kondisi seperti ini juga yang melatarbelakangi pemecatan beberapa pejabat Pemda DKI. Bahkan beberapa diantaranya dicopot dari jabatannya oleh Gubernur hanya melalui pesan WA. Sebuah tindakan yang menggambarkan betapa amburadulnya kondisi organisasi.

Keamburadulan bukan hanya terjadi di level teknis. Publik juga menangkap komunikasi antara Gubernur dan Wakil Gubernur seperti mengalami kemacetan. Kita bisa saksikan berapa banyak komentar diantara keduanya yang satu sama lain saling bertolak belakang. Bahkan untuk hal-hal perintilan saja mereka gak kompak.

Pertanyaan besarnya, dari manajemen organisasi yang seperti ini, hasil apa yang bisa diharapkan?

Kedua pimpinan puncaknya tidak fokus pada tanggungjawabnya, sebab masing-masing punya agenda politik sendiri yang mungkin saja saling bertabrakan. Sementara organisasi di bawahnya juga dibiarkan saling sikut gak jelas.

Jadi kamu heran, jika kali kotor dan bau ditutupi kain hitam? Kamu bingung jika di depan halte dibangun lapangan rumput yang menghalangi penumpang naik ke bus yang ditunggunya? Kamu heran jika Tanah Abang dan Kota Tua makin amburadul? Jangan bingung jika bendera negara tetangga hanya disanggah tiang bambu dibelah dua?

Jangan juga bingung jika pengusaha UKM yang ikut program Oke-Oce hanya diceramahi oleh mahasiswa yang belum punya pengalaman dagang sama sekali. Jangan kaget juga jika pencairan dana KJP semakin gak jelas. Jangan bingung jika rumah DP Nol Persen cuma sebatas khayalan belaka.

Itu semua adalah hasil wajar dari manajemen yang amburadul.

"Makanya,Mbang, jika kemampuanmu cuma bisa jualan bubur ayam, jangan sok mau jadi Gubernur, deh. Beginilah hasilnya," ujar Abu Kumkum kepada Bambang Kusnadi.

"Lho, aku maunya jadi Presiden, kang."

"Gawat! Nanti Selat Sunda mau kamu kasih jaring hitam juga?"