Kolom Eko Kuntadhi: Petugas Pr Freeport Mc-moran Di

Berita terkini Bumn Ekonomi Kolom Nasional Pertambangan · 18 Juli 2018

Kolom Eko Kuntadhi: Petugas Pr Freeport Mc-moran Di

Rocky Gerung bicara semalam di ILC. Dia bilang, pemerintah Jokowi mestinya mencontoh Venezuela yang menasionalisasi perusahaan minyak di sana. Maksudnya merampas begitu saja perusahaan minyak lalu asetnya dikelola oleh perusahaan dalam negeri.

Di awal memang Venezuela bisa mendapatkan hasil limpahan dari perusahaan minyak yang dinasionalisasi. Dana hasil itu digunakan untuk mensubsidi semua kebutuhan publik. Rakyat dimanjakan.

Tapi dunia internasional marah. Mereka enggan menanamkan investasinya di Venezuela. Mereka khawatir ketika perusahaannya nanti membesar, pemerintah Venezuela dengan beringas mengambil begitu saja jerih payahnya. Persis seperti perusahaan tambang yang dinasionalisasi.

Akibat yang nyata, ekonomi di luar dunia pertambangan tidak tumbuh. Hampir 95% sumber penghasilan Venezuale berasal dari pertambangan sementara bidang-bidang lain menguncup. Ketidakpercayaan dunia internasional akibat retorika negara tentang nasionalisme yang tidak menghormati tata etika bisnis internasional menyebabkan sektor-sektor lain tidak bergerak.

Sebetulnya bukan soal nasionalisasinya yang bermasalah. Yang masalah adalah cara pemerintah Vezuela yang dianggap tidak menghormati proses perjanjian internasional.

Nasionalisme sebagai retorika politik Hugo Chavez kedengarannya memang gagah. Negara dengan kekuasaan di tanganya bisa mengambil harta perusahaan asing yang beroperasi di sana. Mereka merampas aset perusahaan minyak, tapi di sisi lain mereka menyebarkan informasi kepada dunia bahwa Venezuela sebagai negara yang tidak layak dipercaya untuk berbisnis.

Dengan kata lain iklim investasi di Venezuela mendapat nilai minus. Gadis Papua[/caption]

Di sisi yang lain, kebijakan Hugo Chavez yang beraliran kiri memberi begitu banyak subsidi buat rakyat. Harga bensin murah, subsidi pangan, energi dan segala macam bentuk ekonomi belas kasihan dari negara kepada rakyat. Untuk jangka pendek memang menyenangkan, tetapi dalam jangka panjang model seperti ini sekaligus mematikan daya survival rakyat Venezuela sendiri.

Ekonomi rakyat tidak tumbuh karena semangat usaha dibiarkan merana. Selain itu, investasi asing juga enggan masuk kesana.

Apa yang terjadi pada Venezuela sekarang? Ketika harga minyak rontok, ekonomi Venezuela juga ikut amblas. Untuk membiayai kebutuhan dalam negeri, pemerintah mencetak uang berlebihan. Inflasi tembus tiga digit. Harga-harga melambung.

Seperti yang terjadi di manapun ketika ekonomi memburuk dan bahan pangan susah didapat, bangkit kerusuhan rakyat. Terjadi penjarahan besar-besaran. Konflik antar-masyarakat membesar. Negara akhirnya hadir menggunakan tangan besi. Semua oposisi diberangus. Demokrasi menuju titik nadir. Gadis Venezuela[/caption]

Suasana itu membuat dunia internasional semakin mengucilkan Venezuela. Iklim investasi jeblok. Ekonomi bertambah sulit dan rakyat ngap-ngapan. Venezuela kini berada di ambang kebangkrutan. Retorika nasionalisme sempit yang sok gagah-gagahan plus rakyat yang dimanjakan dengan subsidi berlebihan telah membuat Venezuela menghadapi bencana kehidupan.

Tampaknya, retorika jenis ini yang mau disumpelkan ke pikiran rakyat Indonesia, bahwa pemerintah Indonesia dengan kekuasaannya bisa merampas Freeport Indonesia begitu saja. Toh, tanah di Papua berada di bawah kekuasaan RI.

Atau yang ke dua, tunggu saja sampai 2021 ketika Kontrak Karya habis, lalu kita ambil gunung Gresberg yang punya cadangan emas terbesar di dunia itu. Padahal soal habisnya jangka waktu KK juga masih terjadi perdebatan. FI meyakini KK baru habis pada 2041. Perdebatan mengenai kapan jangka waktu habisnya KK pasti akan membawa konsekuensi.

Kalau mau main hukum, perkara ini akan berlanjut ke Mahkamah Internasional. Jika nanti disidangkan dan saling gugat, belum tentu Indonesia menang. Kalau kalah, apa kita harus gigit jari? Selain itu biaya berperkara juga tidak mudah karena harus menyewa pengcara dan sebagainya. Sementara selama proses persidangan yang bisa memakan waktu sangat lama kekayaan FI belum bisa nikmati. Karena ada dalam posisi status quo.

Kalau mau gagah-gagahan dengan merampas aset FI tentu akan membangkitkan kemarahan AS, sebab Pemerintah Indonesia merampas begitu saja aset warga negaranya. Percaya deh, hal itu sama saja dengan mendorong Indonesia masuk jurang.

Jadi usulan agar pemerintah Indonesia untuk menunggu sampai 2021 sesungguhnya adalah saran agar pemerintah tidak berbuat apa-apa. Biarkan perusahaan AS mengeruk kekayaan di Bumi Papua. Usulan itu adalah jenis pembelaan kepada kepentingan Freeport Mc-Moran. Sama saja mereka sedang mengatakan: "Sudahlah pemerintah RI, biarkan saja Freeport Mc-Moran berpesta di Papua selamanya."

Yang ke dua, usulan nasionalisasi gaya koboi dengan merampas FI begitu saja justru bisa membuat rakyat di Timika akan bernasib seperti rakyat Venezuela. Kita tahu 90% putaran ekonomi di sana bergerak karena kehadiran FI. Jika operasional FI terganggu, akan langsung berimbas kepada kehidupan rakyat di kabupaten tersebut. Plus iklim investasi Indonesia yang kini di psosisi sangat baik, akan runtuh seketika.

Jalan yang paling rasional, sangat menguntungkan, bermartabat dan luar biasa adalah dengan mengambil alih 51,2% saham FI. Persis seperti yang dilakukan pemerintah saat ini. Dunia internasional memuji langkah Jokowi sebagai smart, cerdik, menjaga etika bisnis dan sangat menguntungkan Indonesia.

Siapa yang paling gondok dengan kesepakatan ini? Ya Freeport McMoran-lah. Harta karun di Papua tidak bisa lagi dinikmati sendiri.

Saat menyaksikan debat ILC semalam saya cuma melihat ada dua kubu bicara di sana: kubu pembela kepentingan Freeport dan kubu pembela kepentingan Indonesia. Singkatnya yang bicara semalam adalah petugas PR pemerintah Indonesia dan petugas PR Freeport McMoran.

"Ada satu kubu lagi, mas. Kubu pembawa acara," ujar Bambang Kusnadi.